Gagasan atau Popularitas Digital, Menakar Cara Mahasiswa USU Memilih Pemimpin di Era Media Sosial

Oleh: Widia Dwi Graceia Br. Siahaan, Ikhsan Fakhri, Krisna, Gloria Anastasya Manurung, Naila Afifah Salsabilah Daulay, Chetty Shiren Br. Barus, Salwa Astarina, Rebecca Melita Simanjuntak

Suara USU, Medan. Media sosial kini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi politik dan mengenal calon pemimpin. Berbagai konten, mulai dari video hiburan, tren joget, hingga perdebatan antarpihak pendukung kandidat, kerap menghiasi TikTok, Instagram, dan YouTube. Bagi Generasi Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital, informasi politik dapat diakses dengan mudah hanya melalui satu usapan jari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana popularitas di media sosial memengaruhi pilihan politik pemilih muda. Apakah konten viral dan dukungan influencer cukup untuk menarik perhatian mereka, atau justru gagasan dan rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan utama?

Sebuah penelitian yang melibatkan 95 mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) dan enam narasumber pada September hingga Oktober 2026 mengungkapkan gambaran mengenai pola pertimbangan Generasi Z dalam menentukan pilihan politik. Di tengah anggapan bahwa pemilih muda cenderung mudah terpengaruh tren, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa sebagian besar responden tetap mempertimbangkan aspek substantif dalam menilai calon pemimpin.

Dalam dinamika media sosial, konten yang memancing respons emosional, baik berupa tawa, kekaguman, maupun kemarahan, cenderung menarik perhatian pengguna. Algoritma platform digital juga memungkinkan konten serupa muncul berulang kali sehingga kandidat yang aktif membangun popularitas di media sosial memiliki peluang lebih besar untuk dikenal masyarakat. Namun, popularitas tersebut tidak serta-merta menjadi penentu pilihan politik mahasiswa USU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85,3% mahasiswa lebih memilih kandidat yang menawarkan program kerja rasional dan memiliki rekam jejak yang baik. Hal ini sejalan dengan faktor yang paling banyak dipertimbangkan responden, yakni program kerja sebesar 48,4% dan rekam jejak sebesar 47,4%. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dan kemampuan kandidat masih menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa dalam menentukan pemimpin.

“Saya memilih kandidat A karena memiliki program kerja yang terukur dan sudah berpengalaman di bidang pemerintahan selama 10 tahun,” ungkap salah satu narasumber dalam wawancara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dan kejelasan program kerja dapat menjadi pertimbangan yang lebih kuat dibandingkan popularitas kandidat di media sosial. Bahkan, keterbatasan interaksi kandidat di dunia maya dan jumlah pengikut yang relatif sedikit tidak serta-merta mengurangi kepercayaan narasumber terhadap kandidat tersebut.

Lantas, bagaimana dengan pengaruh influencer dalam membentuk pilihan politik? Di tengah maraknya penggunaan tokoh publik sebagai bagian dari strategi kampanye, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 89,5% mahasiswa menyatakan dukungan dari influencer favorit tidak akan mengubah pilihan politik mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa mampu membedakan ketertarikan terhadap figur publik sebagai sosok hiburan dengan pertimbangan dalam menentukan pemimpin.

Meski demikian, mahasiswa USU tidak sepenuhnya mengabaikan peran media sosial dalam memperoleh informasi politik. Sebanyak 49,5% responden mengakui bahwa media sosial turut memengaruhi pandangan politik mereka. Pengaruh tersebut tidak selalu berkaitan dengan popularitas atau konten hiburan, tetapi juga dapat muncul melalui penyampaian gagasan dan keterbukaan kandidat terhadap masyarakat.

Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa keraguannya terhadap seorang calon pemimpin berkurang setelah melihat konten yang diunggah kandidat tersebut di media sosial. Hal yang menarik perhatiannya bukanlah konten joget atau strategi untuk menarik perhatian publik, melainkan keberanian kandidat dalam membuka ruang diskusi, menjelaskan program kerja secara mendalam, serta merespons kritik masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana membangun popularitas, tetapi juga ruang bagi kandidat untuk memperkenalkan gagasan dan menunjukkan kapasitasnya.

Sikap kritis mahasiswa juga terlihat dalam menghadapi kampanye hitam dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik, kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi menjadi hal penting. Ketika dihadapkan pada video viral yang menyerang seorang kandidat, sebanyak 94,7% responden memilih untuk tidak langsung mempercayai informasi tersebut dan melakukan verifikasi melalui sumber lain yang dinilai lebih kredibel. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang memilih untuk tidak memberikan tanggapan.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis pemilih muda. Kemampuan untuk membandingkan informasi, memeriksa sumber, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dapat membantu mahasiswa terhindar dari pengaruh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik perlu disertai kesadaran untuk menilai kebenaran dan konteks informasi yang diterima.

Generasi Z tidak dapat dipandang hanya sebagai kelompok pemilih yang mudah dipengaruhi oleh tren digital. Hasil penelitian terhadap mahasiswa USU menunjukkan bahwa program kerja, rekam jejak, dan kemampuan kandidat tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Media sosial memang memiliki pengaruh dalam membentuk pandangan politik, tetapi popularitas semata belum tentu mampu meyakinkan pemilih muda.

Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan untuk memilah informasi dan menilai kualitas kandidat menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Popularitas di media sosial dapat membantu kandidat memperoleh perhatian publik, tetapi gagasan, kompetensi, dan rekam jejak tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemimpin.

Artikel ini merupakan publikasi tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.

Redaktur: Emia Timentha Tarigan