Keluarga Retak, Sosial Terbelah, Implikasi Perceraian terhadap Kesejahteraan Sosial

Oleh: Ainun Nisa, Amelia Putri

Suara USU, Medan. Keluarga adalah fondasi utama dalam struktur sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, serta kesejahteraan setiap individu. Meski demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Perceraian, yang kini semakin sering terjadi, menjadi fenomena sosial yang membawa dampak luas, tidak hanya bagi pasangan yang berpisah, tetapi juga bagi anak-anak, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika keluarga mengalami perpecahan, berbagai konsekuensi baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun sosial dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan sosial.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai namun belum memiliki anak, maka perpisahan tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun, mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psikoemosional bagi anak-anak (Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003). Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya, apakah mengikuti ayah atau ibunya (Olson & DeFrain, 2003).

Kesejahteraan anak dan remaja merupakan bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan keluarga, yang dikaitkan dengan kesehatan mental individu. Pada struktur keluarga yang tidak utuh akibat perceraian, anak dan remaja berisiko tinggi mengalami problem kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan penyesuaian. Perceraian keluarga sering kali dikaitkan dengan gejala ketidakstabilan keluarga atau dissolution family. Gambaran perceraian biasanya berkonotasi negatif dengan istilah “broken home” atau tidak utuh. Meskipun perceraian saat ini dianggap sebagai suatu bagian kehidupan keluarga yang wajar, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak budaya tetap melekat pandangan bahwa keluarga bercerai adalah suatu penyimpangan dan merupakan sebab terjadinya berbagai problem sosial di masyarakat (Ahrons, 2011).

Keluarga sebagai Pilar Sosial

Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi penting seperti reproduksi, afeksi, sosialisasi, ekonomi, dan perlindungan. Ketika keluarga berfungsi dengan baik, maka tercipta individu-individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Sebaliknya, ketika keluarga mengalami disfungsi—seperti dalam kasus perceraian—maka kesejahteraan anggotanya dapat terganggu secara signifikan.

Keluarga memiliki peranan yang sangat krusial dalam melaksanakan sosialisasi pada anak. Dari sudut pandang sosiologi, tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga adalah bagian dari peran sosial yang melekat pada mereka. Hal ini terutama berhubungan dengan usaha untuk mengembangkan karakter anak agar sesuai dengan norma dan tidak memperlihatkan sikap atau perilaku yang ditolak oleh masyarakat di sekitarnya.

Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga dijalankan secara efektif, hasilnya akan berdampak positif terhadap perkembangan individu dalam keluarga tersebut, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap komunitas sosial mereka. Keluarga memiliki fungsi-fungsi utama yang bersifat esensial dan tidak mudah untuk diubah atau digantikan oleh pihak lain, sementara fungsi lainnya, yakni fungsi sosial, cenderung lebih fleksibel dan dapat mengalami modifikasi.

Dampak Perceraian terhadap Kesejahteraan Sosial

1. Dampak terhadap Anak
   Anak-anak merupakan kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh perceraian. Penelitian oleh Amato (2000) menunjukkan bahwa anak-anak dari rumah tangga bercerai cenderung mengalami masalah psikologis, kesulitan dalam mencapai prestasi akademik, serta memiliki risiko yang lebih besar terhadap perilaku menyimpang. Ketidakhadiran salah satu orang tua dan minimnya perhatian berkontribusi terhadap gangguan dalam proses sosialisasi mereka.

2. Dampak terhadap Perempuan Kepala Keluarga
   Sebagian besar pengajuan perceraian di Indonesia berasal dari wanita. Setelah bercerai, banyak wanita dihadapkan pada tanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai pengasuh utama bagi anak-anak mereka. Situasi ini sering kali disertai dengan masalah ekonomi, akses kerja yang terbatas, serta tekanan dari masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga berada dalam keadaan rentan secara kesejahteraan.

3. Dampak terhadap Struktur Sosial
   Perceraian juga menimbulkan tantangan bagi tatanan sosial yang lebih luas. Meningkatnya jumlah keluarga tunggal menuntut adanya peningkatan kebutuhan akan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), layanan kesehatan gratis, dan perlindungan terhadap anak-anak. Semua ini menambahkan beban pada sistem kesejahteraan negara.

Peran Negara dan Lembaga Sosial

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, negara memiliki tanggung jawab penting untuk memitigasi dampak perceraian. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Layanan konseling pranikah dan pascaperceraian,
   untuk membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan maupun setelah berpisah.

2. Bantuan hukum dan perlindungan anak,
   untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk dalam hal hak asuh dan nafkah.

3. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga,
   melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan akses kredit mikro.

Selain negara, lembaga masyarakat sipil juga memegang peranan strategis dalam membentuk komunitas pendukung, penyedia layanan psikososial, dan edukasi publik mengenai pentingnya ketahanan keluarga.

Dapat disimpulkan, perceraian adalah fenomena sosial yang kompleks dengan banyak aspek. Tidak hanya pasangan yang bercerai yang merasakan dampaknya, tetapi juga anak-anak mereka, komunitas mereka, dan sistem kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, penanganan perceraian harus dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan elemen hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Dengan memperkuat institusi keluarga dan meningkatkan intervensi sosial terhadap kelompok yang terdampak, kita dapat mengurangi efek buruk perceraian dan mendorong masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Artikel ini adalah publikasi tugas mata kuliah Sosiologi Keluarga untuk Kesejahteraan Sosial dengan dosen pengampu Dr. Hairani Siregar S.Sos., M.SP. dan Dra. Berlianti, M.SP.

Redaktur: Indira Rivany