Merosotnya Kepercayaan Publik, Alarm bagi Pemerintahan Prabowo

Oleh : Dea Asrianti Claudia Jawak

Suara USU, Medan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan signifikan dalam sembilan bulan terakhir. Berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka kepuasan publik anjlok dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026 turun sekitar 30,1 poin persentase. Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan masyarakat melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen.

Menanggapi temuan ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, menegaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. “Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik,” ujar Qodari dalam siaran pers Bakom, Jumat (31/7/2026). Ia menambahkan bahwa pemerintah menghargai seluruh hasil survei dari lembaga independen sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan masukan penting bagi kebijakan.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan bahwa penurunan kepuasan publik berkaitan erat dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan survei Pusat Polling Indonesia (Puspoll) pada Mei 2026, yang menunjukkan tekanan ekonomi sebagai keluhan utama publik dimana 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak, sementara 74,1 persen mengaku kesulitan mencari pekerjaan.

Keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan saat ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik juga merosot tajam, dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kemerosotan ini dipicu oleh rendahnya kinerja jajaran menteri di sektor ekonomi, politik, dan hukum. “Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo,” ujarnya, seraya menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok dan stagnasi pendapatan sebagai beban utama masyarakat.

Di sisi lain, Qodari berharap riset survei ke depan dapat lebih mendetail, dengan memecah indikator umum seperti ekonomi, politik, dan hukum menjadi variabel yang lebih spesifik agar hasilnya memberi gambaran yang lebih tajam. Meski demikian, ia optimistis angka kepuasan publik dapat pulih seiring realisasi program-program pemerintah. “Jadi, kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80 persen, sekarang 50 persen, ya insyaallah nanti 80 persen lagi,” katanya usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Selasa (28/7/2026).

Penurunan kepuasan publik sebesar 30 poin dalam waktu kurang dari setahun bukan angka yang bisa dianggap remeh. Ini adalah peringatan keras dari rakyat kepada penguasa: ketika hampir separuh masyarakat menyatakan ketidakpuasan, legitimasi pemerintahan berada di ujung tanduk. Respons pemerintah yang terkesan kalem dan hanya mengandalkan optimisme tanpa langkah konkret di lapangan berisiko memperburuk keadaan.

Faktor ekonomi jelas menjadi pemicu utama, tetapi ada persoalan yang lebih mendasar: kesenjangan antara retorika kebijakan dan realitas yang dirasakan masyarakat. Program populis mungkin terdengar baik di atas kertas, namun jika tidak berdampak pada penurunan harga bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja, semua itu hanya akan menjadi beban APBN tanpa makna.

Permintaan Qodari agar survei dibuat lebih mendetail juga patut disoroti. Data yang lebih rinci memang penting, tetapi pemerintah tidak semestinya berlindung di balik kebutuhan data tambahan. Keluhan rakyat sudah jelas: harga naik, lapangan kerja sulit, hukum dirasa tidak adil. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar evaluasi angka, melainkan langkah nyata membenahi kinerja kementerian yang dinilai gagal—khususnya di sektor ekonomi dan hukum. Jika tidak, penurunan kepercayaan ini bisa menjadi bola salju yang sulit dihentikan, dan janji mengembalikan angka kepuasan ke 80 persen berisiko tinggal jadi angan-angan.

Redaktur : Naisya Husna Hafizahtul Salwa Anshari