Dana KIP-K Tak Tepat Sasaran, Rugikan Mahasiswa yang Benar-Benar Membutuhkan

Oleh: Clarisa T.M. Girsang

Suara USU, Medan. KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) adalah bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa berprestasi yang kekurangan secara finansial namun ingin melanjutkan pendidikannya. Penerima KIP-K diprioritaskan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau menerima bantuan sosial Kemensos. Hal ini bertujuan untuk memastikan KIP-K tepat sasaran dan membantu para mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya dengan memberi bantuan pendanaan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan. Namun, walaupun sudah terdapat syarat yang sudah ditetapkan, masih saja beredar kasus penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang muncul dan menjadi sorotan publik.

Dana pendidikan yang seharusnya diterima oleh mahasiswa yang memang membutuhkan malah dinikmati dan dirampas oleh mereka yang tidak berhak. Hal ini tentu saja tidak adil bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Baru-baru ini, terungkap beberapa kasus mahasiswa yang menggunakan KIP-K dengan cara yang tidak sah. Mahasiswa yang menggunakan KIP-K malah memiliki gaya hidup yang mewah seperti menggunakan gadget yang mahal, memakai baju branded, nongkrong di kafe, dan masih banyak lagi. Bahkan gaya hidup mereka jauh lebih mewah dan mahal dibanding mahasiswa yang tidak menerima KIP-K.

Hal ini tentu saja memicu kemarahan publik terutama dari kalangan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan KIP-K. Penyalahgunaan KIP-K ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencoreng nama baik program KIP-K itu sendiri. Pasalnya hal ini membuktikan kecacatan dari program ini. Penyaluran dana KIP-K yang tidak tepat sasaran juga dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dana yang seharusnya membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah penyalahgunaan KIP-K ini. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dana KIP-K dan sanksi bagi para penyalahguna agar tidak terulangi kasus yang serupa dan telah menjamur ini.

Redaktur : Balqis Aurora