Kuliah Umum Dies Natalis FISIP USU Soroti Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu

Reporter: Erni Yuli Simatupang

Suara USU, Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU), menggelar kuliah umum bertajuk “Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu” dalam rangka Dies Natalis FISIP USU ke-46. Kegiatan berlangsung di Aula FISIP USU, Kamis (12/11/2026), pukul 09.50-12.00 WIB. Kuliah umum ini menghadirkan Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut dihadiri Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP.; Ketua Program Studi Ilmu Politik, Dr. Evi Novida Ginting Manik, MSP.; Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Politik, Dr. Tonny Pangihutan Situmorang, M.Si.; serta Prof. Dr. Edy Ikhsan, S.H., M.A. dari Fakultas Hukum USU. Turut hadir mahasiswa Ilmu Politik sebagai peserta. Kuliah umum dimoderatori oleh Putri Evi Ovianti Batubara, S.I.P., M.IP., dosen FISIP USU, dan dipandu oleh Alifah Audrey sebagai pembawa acara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dr. Hatta Ridho serta prosesi mangulosi kepada Titi sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan melalui adat Batak. Setelah itu, kegiatan memasuki sesi pemaparan materi yang dilanjutkan dengan tanya jawab.

Dalam sambutannya, Hatta menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar dalam sistem politik Indonesia adalah mengatasi berbagai patologi politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Ia turut menyoroti praktik politik uang sebagai salah satu persoalan yang masih memengaruhi demokrasi di Indonesia.

“Pekerjaan berat dari produk Ilmu Politik dan seluruh komunitasnya di Indonesia adalah bagaimana menghilangkan patologi-patologi dalam sistem politik, termasuk kepemiluan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Titi menjelaskan bahwa legislative inaction merupakan kondisi ketika lembaga legislatif tidak mengambil tindakan untuk membentuk atau merevisi undang-undang meskipun terdapat kebutuhan untuk melakukannya. Ia mencontohkan keputusan pembentuk undang-undang yang tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 2021. Akibatnya, sejumlah aturan yang dinilai bermasalah dalam Pemilu 2019 kembali digunakan pada Pemilu 2024.

Titi juga menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak ditindaklanjuti serta kepentingan politik yang memengaruhi proses revisi undang-undang tersebut. Menurutnya, aturan kepemiluan yang tidak diperbarui dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi.

“Dan saya meyakini itu salah satunya dikontribusikan karena aturan main yang memang tidak diadaptasi untuk mewujudkan pemilu yang demokratis,” ungkapnya.

Salah satu mahasiswa Ilmu Politik, Al Jazeera Nasution, menilai bahwa kuliah umum tersebut memberikan pemahaman mengenai kondisi hukum pemilu di Indonesia yang masih memiliki sejumlah hal untuk diperbaiki, terutama melalui revisi undang-undang.

“Menurut saya, hukum pemilu di negara kita belum ideal. Masih ada hal yang perlu diperhatikan, sehingga revisi Undang-Undang Pemilu diperlukan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Melalui kuliah umum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai persoalan dalam pembentukan regulasi kepemiluan serta pentingnya pembaruan hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kegiatan kemudian ditutup dengan dokumentasi bersama narasumber, moderator, pimpinan fakultas, dan peserta.

Redaktur: Emia Timentha Tarigan