Viral Beretika dan Privasi Terjaga, Mahasiswa USU Teliti Sikap Pengguna Media Sosial

Oleh: Amelia Rahmawati, Simon Petrus Sedav Sitanggang, Nurul Fitrah Rahmania Margolang, Rika Ayni Hasibuan, Messi Rizkia Putri, Yosefin Tesalonika Oktaviana Sianipar, Cinta Isnaina, dan Lowella Theoklesya Simamora ABSTRAK

Suara USU, Medan. Media sosial mempermudah penyebaran konten viral sekaligus menimbulkan tantangan etika dan privasi digital. Foto, video, tangkapan layar percakapan, bahkan momen seseorang menangis karena masalah keluarga dapat berpindah ke ruang publik tanpa persetujuan pemiliknya. Viral sering dipandang sebagai sebuah capaian, padahal bagi orang yang menjadi objek konten, hal tersebut dapat berarti hilangnya kendali atas informasi pribadinya. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut moral dan cara seseorang menghargai orang lain.

Penelitian deskriptif yang melibatkan 57 responden melalui kuesioner Google Forms ini menggambarkan pandangan mahasiswa mengenai etika menghadapi konten viral dan pentingnya menjaga privasi digital. Hasilnya menunjukkan kecenderungan responden untuk mempertimbangkan dampak penyebaran konten serta menghargai privasi orang lain.

Dalam memahami fenomena tersebut, Cohen mendefinisikan viral sharing sebagai distribusi pesan dan konten secara berantai melalui jaringan sosial pribadi. Sementara itu, Dubal dan Bhatia menekankan bahwa makna viral kini lekat dengan format video yang menarik dan sering kali sensasional. Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri, sedangkan Alan Westin memandang privasi sebagai hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa informasi pribadinya dibagikan.

Di media sosial, kendali tersebut mudah hilang karena konten dapat disalin dan disebarkan ulang. Indonesia telah memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, hukum bekerja setelah pelanggaran terjadi, sedangkan etika berperan sebelum seseorang memutuskan untuk membagikan konten.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 52 responden atau 91,2% menilai bahwa meminta izin sebelum menyebarkan foto atau video orang lain sangat penting. Selain itu, 55 responden atau 96,5% memilih tidak menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi. Sebanyak 51 responden atau 89,5% juga memilih menjaga privasi daripada mengejar popularitas, sedangkan 55 responden atau 96,5% memilih menghubungi teman secara pribadi untuk menawarkan bantuan.

Pada pertanyaan mengenai video kecelakaan tanpa sensor, sebanyak 43 responden atau 75,4% memilih melaporkan dan tidak menyebarkan video tersebut. Persentase yang sama juga ditemukan pada responden yang memilih tidak ikut menyebarkan aib orang lain. Sementara itu, sebanyak 47 responden atau 82,5% memilih mengingatkan agar konten yang menampilkan orang asing tanpa izin dihapus. Adapun 45 responden atau 78,9% menilai bahwa semua pihak bertanggung jawab dalam menjaga privasi digital.

Hasil kuesioner juga memperlihatkan berbagai respons terhadap skenario penyebaran konten di media sosial. Pada pertanyaan mengenai video kecelakaan, 12 responden (21,1%) memilih menonton saja dan 2 responden (3,5%) menyensor wajah sebelum membagikan. Sementara itu, pada skenario penyebaran aib mantan pasangan selebritas, 13 responden (22,8%) memilih menonton tanpa berkomentar dan 1 responden (1,8%) membagikan ulang agar jera.

Ketika dihadapkan pada konten yang menampilkan orang asing tanpa izin, 10 responden (17,5%) memilih diam. Mengenai pihak yang bertanggung jawab menjaga privasi digital, 10 responden (17,5%) memilih pengguna dan 2 responden (3,6%) memilih pemerintah dan perusahaan. Selain itu, 5 responden (8,8%) menilai meminta izin cukup penting, sementara tidak ada responden yang menjawab tidak penting.

Dalam pertanyaan mengenai tangkapan layar percakapan pribadi, masing-masing 2 responden (3,5%) memilih membagikannya kepada teman dekat dan mengunggahnya setelah menyensor nama. Pada skenario teman yang menangis saat siaran langsung, 2 responden (3,5%) memilih menonton lalu pergi. Sebanyak 6 responden (10,5%) juga memilih viral selama tidak ditegur.

Ketika ditanya mengenai foto atau video pribadi yang mendadak viral tanpa persetujuan, sebanyak 45 responden (78,9%) mengaku sangat panik dan segera mencari cara untuk menghapusnya. Sementara itu, 8 responden (14,0%) menjawab biasa saja, 3 responden (5,3%) merasa terganggu tetapi membiarkannya, dan 1 responden (1,8%) merasa senang atau bangga. Jawaban terbuka dari responden juga menunjukkan beberapa pertimbangan dalam menghadapi konten viral, seperti memeriksa kebenaran informasi, mempertimbangkan manfaat konten, tidak mudah mengikuti tren, serta menghindari penyebaran informasi yang merugikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap responden dalam menghadapi konten viral berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan privasi orang lain. Hal ini tercermin dari 75,4% responden yang memilih melaporkan video kecelakaan dan tidak menyebarkan aib orang lain. Sebanyak 91,2% responden juga menilai bahwa meminta izin sebelum menyebarkan foto atau video sangat penting, sedangkan 96,5% tidak menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

Selain itu, sebanyak 78,9% responden memandang perlindungan privasi sebagai tanggung jawab bersama pengguna, perusahaan, dan pemerintah. Sebanyak 96,5% responden memilih menghubungi teman secara pribadi untuk menawarkan bantuan, bukan menjadikannya tontonan. Sementara itu, 89,5% memilih menjaga privasi daripada mengejar popularitas. Jawaban tersebut memperlihatkan pentingnya menempatkan martabat dan kepentingan orang lain di atas keinginan memperoleh perhatian di media sosial.

Sikap tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Sila pertama mendorong seseorang untuk memiliki akhlak baik dan tidak mengumbar aib sesama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut penghormatan terhadap martabat dan privasi orang lain, termasuk meminta izin sebelum menyebarkan foto atau video. Sila ketiga berkaitan dengan upaya menjaga ruang digital dari provokasi dan menumbuhkan solidaritas. Sila keempat mendorong pengguna untuk berpikir jernih serta memeriksa kebenaran informasi, sedangkan sila kelima menegaskan bahwa perlindungan warga di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menggambarkan jawaban responden terhadap sejumlah skenario dan belum membuktikan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena identitas responden tidak lengkap serta teknik pengambilan sampel dan populasi belum tersedia. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan 57 respons yang diperoleh, responden cenderung menghargai privasi digital dan mempertimbangkan etika dalam menghadapi konten viral. Sebanyak 91,2% menganggap meminta izin sebelum menyebarkan foto atau video sangat penting, 96,5% tidak menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, 96,5% memilih menghubungi teman secara pribadi untuk menawarkan bantuan, dan 89,5% memilih menjaga privasi daripada mengejar popularitas.

Sikap tersebut menunjukkan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, khususnya dalam menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, berpikir bijaksana, dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak cukup hanya berorientasi pada popularitas dan penyebaran informasi, tetapi juga perlu disertai kesadaran untuk menjaga etika serta menghormati privasi orang lain. 

Redaktur: Emia Timentha Tarigan

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.