Oleh: Suci Rahmawati Siregar
Suara USU, Medan. Belum lama ini, media sosial sempat dibuat heboh akibat unggahan anak pejabat, Dea Arranoya, yang menuai kritik dari warganet. Melansir kompas.com (24/7/2026), unggahan tersebut mulanya beredar melalui Instagram Story pribadi Dea di akun @ddeyya.aa, sebelum menyebar luas usai diunggah ulang oleh sejumlah akun lain, salah satunya @cabinetcouture_season2.
Melalui unggahannya, Dea membagikan sejumlah momen gaya hidup mewah, mulai dari liburan ke berbagai negara, deretan jerigen bahan bakar minyak (BBM), sampai obrolan keluarga soal rencana membeli mobil. Unggahan itu menyebar cepat dan berakhir dengan sang ayah, Nevirizal, yang menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, akhirnya meminta maaf secara terbuka dan memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Lantas, bagian mana dari unggahan ini yang justru memicu kemarahan publik? Yang membuat kasus ini terasa lebih menyayat dibanding sekadar flexing adalah konteksnya yang viral di tengah kondisi masyarakat Gayo Lues yang masih berjuang memulihkan diri pascabencana. Di satu sisi, warga bergelut dengan kehilangan dan keterbatasan. Di sisi lain, keluarga pejabatnya justru memamerkan kemewahan yang bertolak belakang dari realitas tersebut.
Salah satu detail yang paling banyak disorot warganet adalah foto belasan jerigen bahan bakar minyak yang diunggah Dea, lengkap dengan keterangan “Papaku beli minyak 15 jeriken, ntah mobil mana lagi yang mau dipenuhkannya.” Salah satu komentar warganet bahkan menyindir bahwa pejabat digaji dari uang rakyat, sementara masyarakat sehari-hari harus berjuang sendiri untuk kebutuhan yang sama.
Belakangan, Nevirizal memberi klarifikasi bahwa jeriken tersebut bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan stok yang di-drop ke rumahnya untuk keperluan penanganan bencana beberapa bulan sebelumnya, saat BBM di daerah itu langka. Klarifikasi ini penting untuk didengar publik, karena memang sepatutnya kita tidak terburu-buru menghakimi hanya dari potongan unggahan yang beredar.
Namun, klarifikasi itu justru menyingkap persoalan yang sebenarnya. Bukan soal ada-tidaknya niat menimbun, melainkan soal cara sesuatu yang semestinya sensitif berupa bantuan bencana malah dijadikan bahan candaan di media sosial. Ketimbang menjelaskan konteksnya sejak awal, unggahan itu justru dibingkai seolah kemewahan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, melansir detikNews (23/07/26), Nevirizal menyampaikan, “Saya mohon sama pemerintah, sama masyarakat yang tersakiti karena ini memang ketidaksengajaan yang anak kami buat karena mungkin dia belum sampai pemikirannya ke situ.”
Pernyataan ini justru menyisakan pertanyaan besar. Bisa sama-sama kita lihat bahwa Dea bukan remaja yang baru mengenal dunia. Ia telah menempuh pendidikan hingga jenjang profesi dan tercatat berkarier sebagai dokter hewan. Sulit untuk menerima bahwa seseorang dengan latar belakang pendidikan setinggi itu “belum sampai pemikirannya” untuk memahami dampak dari apa yang ia bagikan ke publik, apalagi sebagai anak pejabat yang mestinya sudah terbiasa hidup di bawah sorotan.
Pengunduran diri Nevirizal pun tak lepas dari sorotan kritis. Sebagian publik mempertanyakan motif di baliknya, apakah ini benar-benar bentuk tanggung jawab moral, atau justru langkah antisipatif menjelang kemungkinan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewajaran hartanya?
Pertanyaan ini muncul meski Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya sebelumnya telah tercatat sekitar Rp1,46 miliar. Angka yang bagi sebagian orang terasa tidak sepenuhnya sebanding dengan gaya hidup yang sempat ditampilkan keluarganya di media sosial. Ketidaksesuaian semacam inilah yang kemudian memicu kecurigaan, terlepas dari benar-tidaknya dugaan tersebut.
Fenomena ini bahkan melahirkan sindiran satire di media sosial. Warganet pun membuat unggahan foto atau video di TikTok bernada sarkastis, “flexing my iPad without my father having to resign from his job.” Kalimat itu, meski terdengar bercanda, sebenarnya menyimpan kritik yang cukup dalam bahwa kemewahan yang dipamerkan anak pejabat bukan cuma soal barang atau liburan, melainkan soal fasilitas dan akses yang mustahil diperoleh masyarakat biasa tanpa mempertaruhkan reputasi, bahkan karier, orang tuanya.
Di balik riuhnya perbincangan soal kemewahan, ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu soal kepekaan sosial pejabat publik dan keluarganya terhadap penderitaan masyarakat yang mereka layani.
Kasus ini mungkin akan segera dilupakan, tenggelam oleh isu viral berikutnya. Tapi ada satu hal yang layak terus dipikirkan, pengunduran diri, permintaan maaf, dan menghapus unggahan, apakah semua itu benar-benar bentuk kesadaran, atau sekadar formalitas yang lahir karena tekanan publik, dan akan lenyap begitu sorotan mereda?
Redaktur: Rifatul Suaidah
Leave a comment