Reporter: Dhita Luna, Aprilia Nadia Salsabila
Suara USU, Medan. Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IMPRODIAP) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar diskusi publik bertajuk Refleksi Bencana Sumatera 2025 di Aula FISIP USU, Jumat (27/02). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja yang mengangkat isu kesiapsiagaan bencana serta pentingnya sinkronisasi antara riset akademik, kebijakan pemerintah, dan praktik lapangan dalam proses pascabencana.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas dampak besar bencana di Sumatera pada 2025 lalu yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, pekerjaan, dan akses pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya di lingkungan akademik. Diskusi ini juga menjadi refleksi atas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Ketua panitia pelaksana, Nabila Azzahra, mengatakan bahwa diskusi publik ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami persoalan kebencanaan tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari perspektif kebijakan publik.
“Melihat dampak bencana tahun lalu yang cukup besar, kami merasa kesiapsiagaan masyarakat masih perlu diperkuat. Melalui forum ini, kami berharap mahasiswa memahami bagaimana penanggulangan bencana berjalan dan sejauh mana kesiapan pemerintah,” ujarnya.
Diskusi publik ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi kebencanaan, hingga perwakilan legislatif guna membahas isu mitigasi dari sudut pandang kebijakan dan implementasi di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penanggulangan bencana di Sumatera.
Pada sesi pemaparan materi, narasumber menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Penanganan bencana dinilai tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi perlu dimulai sejak fase prabencana melalui mitigasi dan peningkatan kesiapan masyarakat.
Narasumber dari BPBD Provinsi Sumatera Utara juga menekankan bahwa pemahaman kebencanaan tidak seharusnya terbatas pada pemerintah atau akademisi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga masyarakat umum, dinilai penting dalam membangun ketangguhan menghadapi risiko bencana.
Sementara itu, Ketua IMPRODIAP, Valentino Simamora, menyampaikan bahwa diskusi ini tidak berhenti pada forum semata. Ia menyebutkan akan ada tindak lanjut berupa kajian akademik yang melibatkan mahasiswa dan dosen Ilmu Administrasi Publik.
“Kami berharap diskusi ini dapat berlanjut menjadi kajian yang lebih mendalam dan dikerjakan bersama mahasiswa lintas angkatan serta dosen,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, IMPRODIAP berharap tradisi diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa dapat terus berkembang serta menghasilkan gagasan kebijakan berbasis data yang mendukung kepentingan masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam isu kebencanaan, baik melalui penelitian, diskusi akademik, maupun kontribusi pemikiran terhadap kebijakan publik. Diskusi publik tersebut menjadi salah satu upaya mendorong kampus sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Redaktur: Lucy Kezia Simarmata
Leave a comment