Reporter: Tania Renata Panjaitan
Suara USU, Medan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Hotel Santika Dyandra, Medan, pada Rabu (22/04/26).
Dalam forum tersebut, Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Ia menyebut kinerja ekonomi Sumatera Utara tergolong baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang krusial bagi kepala daerah dalam merancang kebijakan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten atau kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya akan menghasilkan perubahan yang terbatas, sedangkan pertumbuhan yang lebih tinggi dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan APBD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito Karnavian juga mengarahkan pemerintah daerah untuk menggunakan perencanaan berbasis data dalam menyusun program pembangunan. Pemanfaatan data secara rinci dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD dan tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah juga diminta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.
Pada kesempatan yang sama, Tito Karnavian menyampaikan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi. Ia menekankan bahwa realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar perputaran uang di masyarakat dapat meningkat dan mendorong aktivitas sektor swasta.
“Kalau swastanya tidak hidup, jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju karena tidak mungkin. Kenapa? Karena belanja pemerintah tidak sanggup untuk membuat lompat-lompatan seperti ini,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi dinilai berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memicu keresahan sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta aktif memantau pergerakan harga serta memastikan ketersediaan barang di pasar. “Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga, yaitu jaga indikator inflasi,” tuturnya.
Redaktur: Debora Gracia Nauli
Leave a comment