Oleh: Angelica Maria
Suara USU, Medan. Pemerintah yang baik adalah ketika masyarakat merasa aman untuk tinggal negara tersebut. Kebebasan yang setara dalam hak asasi manusia merupakan hal yang paling penting dan wajib dimiliki oleh setiap negara. Bagaimana negara seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya terutama intervensi dari pihak asing. Keberhasilan dalam suatu negara akan tercapai apabila masyarakat merasa aman. Sistem negara yang baik adalah ketika adanya sebuah transparansi baik dari segi politik, ekonomi, dan budaya yang dilihat prosesnya oleh masyarakat.
Taliban merupakan sebuah organisasi bersenjata tahun 2021 yang telah menggulingkan pemerintahan Ashraf Ghani. Tindakan itu dikategorikan sebagai kudeta dan perebutan kekuasaan secara tidak sah, yang jelas merugikan masyarakat. Sejak Taliban menguasai Afghanistan, kehidupan masyarakat langsung berputar dari yang awalnya damai hingga menjadi sangat tidak kondusif dalam berbagai aspek.
Afghanistan awalnya menggunakan sistem pemilu langsung, namun sejak Taliban berkuasa, sistem tersebut dihapus secara tiba-tiba. Sistem yang digunakan Taliban adalah dengan cara menunjuk langsung dewan yang berkuasa dalam sistem pemerintahan mereka seperti yang ditulis di Freedom House. Dapat dinilai bahwa sebenarnya hal tersebut sangat membatasi masyarakat yang tentu saja membawa kekecewaan besar bagi masyarakat itu sendiri. Mereka bahkan tidak dilibatkan dalam proses politik dan terkekang dalam peraturan otoriter oleh Taliban itu sendiri. “Sejujurnya, saya merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Sulit untuk memahami apa yang telah kami lalui dalam 2 tahun terakhir,” ujar Maryan Marof Amin (28), kepada media Deutsche Welle (DW) melalui telepon. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa sebenarnya masyarakat Afghanistan melalui masa hidup yang sangat sulit. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa mereka sama sekali tidak menikmati hak politik dan kesempatan ikut pemilu dengan baik. Selain dari sistem pemilu yang dibatasi serta proses politik yang tertutup, Taliban juga tidak menerima kelompok oposisi untuk mengkritik mereka. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa memang Taliban adalah pemerintahan yang tidak siap menerima beberapa masukan dari pihak tertentu.
Selain membatasi sistem pemilu dan proses politik, Taliban juga mengekang berbagai kebebasan lain, termasuk kebebasan pers. Di Afghanistan, kebebasan pers ditekan secara signifikan di bawah kekuasaan Taliban. Bahkan, berdasarkan data dari Freedom House, Afghanistan hanya mendapat skor 6 dari 100, menunjukkan betapa terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kritik, saran, atau pendapat. Selain itu, menurut laporan dari media seperti Voice Of America (VOA) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tercatat ada sekitar 300 jurnalis yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh Taliban. Kejadian seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta ancaman atau intimidasi terhadap jurnalis menunjukkan bahwa Afghanistan berada dalam situasi kritis terkait kebebasan pers. Tindakan tersebut mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan hak jurnalistik. Bahkan untuk acara politik beserta narasumber yang bersangkutan harus sesuai dan disetujui oleh pihak Taliban itu sendiri. Wartawan berkata bahwa acara yang diliput dan menimbulkan reaksi publik maka Taliban akan meminta pertanggungjawaban. “Saya pernah mewawancarai seorang anggota Taliban dan setelah ditayangkan, lebih dari 50 anggota Taliban menelepon saya dan menanyakan mengapa saya tidak menghapus bagian di mana ulama tersebut tersenyum,” ujar seorang wartawan profesional kepada media DW.
Kondisi paling parah berdampak pada perempuan dan anak-anak, di mana mereka dibatasi untuk mengakses pendidikan yang lengkap. “Taliban telah mengeluarkan lebih dari 100 undang-undang untuk melucuti hak-hak perempuan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan setiap kebebasan dasar yang bisa Anda bayangkan. Kekejaman mereka tidak mengenal batas. Di bawah sistem apartheid gender yang mereka terapkan, Taliban menghukum perempuan dan anak perempuan yang berani melanggar hukum yang tidak jelas itu dengan memukuli mereka, menahan dan menyakiti mereka. Sederhananya, Taliban tidak melihat perempuan sebagai manusia,” ujar Malala dengan lantang yang dikutip dari media VOA. Di mana pada kenyataannya perempuan dan anak dilarang untuk menempuh pendidikan. Taliban yang berjanji untuk melindungi beberapa hak perempuan dan anak-anak tapi pada kenyataannya malah melakukan kekerasan dan melanggar janji yang telah mereka ucapkan. Seperti yang dikutip dari media BBC Indonesia, lebih dari 330.000 anak perempuan di Afghanistan dilarang menunjukkan studi mereka di tingkat SD, SMP, SMA dan Kuliah. Salah satu korban adalah seorang perempuan bernama Zainab yang berusia 13 tahun, yang berhenti sekolah akibat dari peraturan Taliban tersebut. Beberapa peraturan selanjutnya hanya memperbolehkan laki-laki memasuki tempat-tempat tertentu seperti universitas dan kantor ada beberapa tempat yang lain. Ada beberapa peraturan di mana perempuan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa didampingi laki-laki untuk pergi ke tempat umum.
Banyaknya batasan yang diberikan Taliban pada masyarakat Afghanistan membuat mereka ingin pergi ke negara lain. Menurut media Al Jazeera, sejak tahun 2021 hampir 100.000 warga Afghanistan telah dimukimkan di Amerika Serikat dan Kanada untuk menghindari keterbatasan dalam pemerintahan Taliban. Namun, ada sekitar 380 warga Afghanistan yang juga memutuskan untuk pindah ke negara-negara Eropa, meskipun beberapa di antaranya masih menunggu status penduduk tetap dan jalur menuju kewarganegaraan di negara tujuan. Salah satu keluarga yang berhasil pindah adalah Lamha Namida, yang kini tinggal di Amerika Serikat. “Kami senang berada di sini, kami masih hidup dan aman. Namun, ada banyak kesulitan dan tidak ada yang membimbing kami,” ujar wanita berusia 28 tahun dari Maryland. Selain itu, beberapa warga Afghanistan juga mengungsi ke Iran, meskipun pada akhirnya mereka harus kembali ke negara asal. “Banyak warga Afghanistan yang rentan yang sudah kembali dari Iran, yang saya temui di perbatasan minggu ini, merasa hidup dalam ketidakpastian yang tak kunjung berakhir. Mereka meninggalkan Afghanistan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih aman dan kini kembali ke masa depan yang tidak pasti di Afghanistan, di mana mereka menghadapi pengangguran, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sama yang membuat mereka meninggalkan tanah air mereka sejak awal,” kata Egeland yang dikutip pada Nowergian Refugee Council.
PBB juga melontarkan beberapa kritik dan kecaman terhadap kebijakan Taliban terhadap perempuan. Meskipun demikian, PBB akan terus menjalin kontak dengan Taliban untuk memantau berbagai keadaan dan memastikan langkah yang tepat diambil sesuai kondisi. Para pemimpin Taliban diketahui telah mengabaikan beberapa seruan internasional dari PBB untuk membatalkan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat, terutama perempuan, dengan alasan bahwa pemerintahannya sejalan dengan syariah, sebagaimana dikutip dari media VOA. Bahkan, PBB beberapa kali menolak mengakui pemerintahan dari otoritas de facto dan menyatakan bahwa Taliban tidak memiliki legitimasi atas negara mereka. PBB juga memperingatkan bahwa situasi ini akan memperburuk krisis kemanusiaan dan menghadirkan berbagai tantangan besar di sektor kesehatan, sebagaimana kembali dikutip oleh VOA. Menurut United Nations, PBB akan terus terlibat dalam memantau jalannya pemerintahan Taliban.
Tindakan ini merupakan perbuatan yang sangat keji, terutama karena terdapat kasus di mana beberapa perempuan mengalami pelecehan oleh pejabat Taliban dan dipaksa menikah. Kehadiran Taliban bukanlah solusi untuk kemajuan, melainkan menjadi awal dari kehancuran bagi masyarakat Afghanistan. Tindakan mereka memperburuk stabilitas politik di negara tersebut. Seharusnya, Taliban secara sadar menghentikan berbagai tindakan kasar dan mulai berpikir lebih rasional demi kemajuan Afghanistan di masa depan.
Redaktur: Alicia Reylina
Leave a comment