Oleh: Abdullah Umar Al Faruk
SuaraUSU, Medan. Film Animasi jarang digunakan untuk menyampaikan kritik politik yang serius tentang kekuasaan, korupsi, dan penindasan tetapi ‘Animal Farm 1954′ membuktikan bahwa animasi bukan hanya sekedar hiburan anak-anak.
Animal Farm 1954 diadaptasi dari novel klasik karya George Orwell. Film yang disutradarai oleh John Halas dan Joy Batchelor ini adalah tonggak penting dalam sejarah animasi Inggris, sekaligus menjadi interpretasi visual pertama dari kisah satir yang mengupas korupsi kekuasaan dan pengkhianatan ideologi.
Cerita ini dimulai dengan sekelompok hewan di Manor Farm yang bangkit memberontak terhadap pemilik nya Tuan Jones, setelah terinspirasi oleh pidato Old Major tentang kehidupan tanpa penindasan manusia. Setelah Old Major meninggal, dua babi pintar, Snowball dan Napoleon, memimpin revolusi, mengusir Jones, dan mengubah nama peternakan menjadi Animal Farm. Awalnya, para hewan bekerja sama dengan penuh semangat, menetapkan tujuh aturan kesetaraan, dan membangun harapan akan masyarakat yang adil, termasuk rencana kincir angin gagasan Snowball.
Namun, konflik kekuasaan muncul ketika Napoleon mengusir Snowball dengan bantuan anjing-anjing terlatih dan memerintah secara diktator. Aturan-aturan diubah, propaganda disebarkan oleh Squealer, dan para babi hidup semakin istimewa sementara hewan lain menderita
Kesetiaan Boxer dikhianati ketika ia dijual saat sakit. Pada akhirnya, babi-babi bertingkah laku seperti manusia, dan hewan-hewan lain tidak lagi mampu membedakan antara penindas lama dan yang baru. Hal ini menegaskan kegagalan revolusi yang berubah menjadi tirani.
Melalui cerita alegoris ini, George Orwell menyoroti dan mengecam sistem pemerintahan totaliter, terutama rezim Joseph Stalin di Uni Soviet kala itu. Karakter Napoleon melambangkan sosok Stalin yang kejam dan manipulatif sementara Snowball mewakili Leon Trotsky yang idealis tetapi diusir secara kejam. Sama seperti Indonesia yang masih banyak terjadinya praktik korupsi oleh para pejabat negara dan tidak ada habis nya, terus mengakar sehingga menjadi sebuah tradisi dari zaman dulu hingga sekarang.
Dikutip dari website Universitas Gadjah Mada, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mochtar menilai ada tiga faktor utama yang menjadi akar permasalahan korupsi di Indonesia yang sulit diberantas, yakni pragmatisme, keserakahan, dan kegagalan dalam membangun sistem yang baik. Ia menyoroti bahwa pragmatisme sering kali menjadi alasan utama orang terlibat dalam tindakan korupsi. “Banyak orang lebih memilih cara cepat, seperti memberikan suap dalam kasus tilang misalnya, dibandingkan memegang teguh idealisme dan menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat,” kata Zainal dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadan yang bertajuk “korupsi kronis di mana-mana”.
Keserakahan menurut Zainal juga menjadi penyebab dari semua kasus korupsi yang pernah terjadi. Keserakahan tidak memiliki batas, dan banyak individu yang terjerat dalam kasus korupsi karena tidak mampu mengendalikan keinginan pribadi.
Namun yang lebih parah lagi, kegagalan dalam membangun sistem sebagai penyebab maraknya kasus korupsi. Sistem yang tidak dibangun dengan baik membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. “Misalnya, masalah impor bahan kebutuhan pokok sering kali disebabkan oleh data yang tidak akurat atau pendataan yang tidak jelas. Begitu juga dengan masalah kuota impor yang tidak transparan dan sering disalahgunakan,” katanya.
Dalam konteks politik, Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa lewat berbagai cara. Cara apapun tidak menjadi persoalan, yang penting kekuasaan itu dapat dipertahankan . Dari pandangan Machiavelli ini tersirat diterimanya cara-cara kekerasan dan represi (coercion, violence) yang tidak etis dalam mempertahankan kekuasaan.
John Locke, Montesqiueu, dan Thomas Jefferson, tiga tokoh intelektual Pencerahan (Enlightenment) juga beranggapan bahwa penguasa cenderung memiliki ambisi untuk berkuasa terus-menerus karena kepentingan penguasa yang sering bertolak belakang dengan kepentingan rakyat banyak.
Terakhir, salah satu ungkapan paling menarik dari novel ini adalah “semua hewan setara, tetapi ada beberapa yang lebih diatas daripada yang lain.” Hal ini merupakan cara Orwell untuk mengkritik kemunafikan dan praktik korupsi para babi yang mengklaim menerapkan prinsip kesetaraan tetapi menciptakan sistem hierarki di mana mereka memegang semua kekuasaan
Redaktur: Nurur Rahmah
Leave a comment