Reporter: Abdullah Umar Al Faruk dan Filemon Saing
Suara USU, Medan. Aliansi mahasiswa dari belasan perguruan tinggi di Sumatera Utara menyatukan barisan dalam konsolidasi bertajuk “September Hitam, September Melawan” yang digelar di Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (PEMA USU) pada Senin (7/9). Pertemuan yang diinisiasi oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumut ini digelar untuk merumuskan naskah tuntutan daerah dan nasional yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa serentak, sebelum puncaknya dibawa ke Aksi Nasional di Jakarta pada akhir September.
Jalannya forum dibuka secara resmi oleh pimpinan BEM USU, yakni Menteri Koordinator BEM USU Muhammad Thoriq Al Fatih dan Ketua BEM USU Angga Al Maaris Harahap, dengan pemantik diskusi Koordinator Daerah Sumut, Sakti. Konsolidasi ini turut dihadiri oleh Presiden BEM Polmed Arya serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unimed, UIN SU, Universitas Quality, Universitas Efarina, Murni Teguh, STAI Panca Budi, STIE Pasaman/Sisingamangaraja, hingga BEM Kawasan.
Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari gerakan serentak mahasiswa di tingkat nasional. Salah satu peserta forum menyampaikan bahwa konsolidasi daerah bertujuan membangun momentum menuju puncak aksi di ibu kota.
“Keputusan kami pada saat konsolidasi nasional BEM Seluruh Indonesia yang diikuti kurang lebih 200 kampus, di minggu ini dan di minggu depan, seluruh daerah di Indonesia akan membuat eskalasi gerakannya masing-masing. Nanti puncaknya akan diadakan di Jakarta tanggal 20-an karena ada aksi nasional yang diadakan kurang lebih 200 kampus. Sehingga eskalasi daerah itu sangat penting untuk memantik agar pemerintah bisa melihat dan merasakan bahwasanya masih banyak keresahan-keresahan yang terjadi di daerah,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan mahasiswa lainnya menyoroti pentingnya merespons gerakan dari daerah lain. “Di masing-masing daerah pun sudah melakukan aksi unjuk rasa, seperti yang baru-baru ini kita dengar di daerah BEM se-Bengkulu telah melakukan aksi. Maka dari itu, kita dari daerah Sumatera Utara melakukan aksi untuk membicarakan isu-isu yang terjadi di daerah maupun nasional,” tegas peserta forum tersebut.
Dalam diskusi tersebut, forum menyepakati kerangka utama gerakan (grand design) September Melawan yang membagi seluruh isu nasional maupun daerah ke dalam tiga poin utama. Poin pertama berfokus pada Reformasi Polri dan Penegakan Hukum, di mana mahasiswa mendesak penuntasan reformasi kepolisian secara konkret, terukur, dan transparan, serta penguatan pengawasan internal maupun eksternal. Mahasiswa juga mendesak keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset agar tidak memunculkan pasal-pasal karet yang merugikan masyarakat, sekaligus menuntut penghentian tindakan represif dan perlindungan ruang aman bagi gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, maupun jurnalis dalam menyampaikan aspirasi.
Poin kedua menyoroti Perlindungan Kebebasan Sipil dan Penegakan Keadilan. Forum mengawal ketat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus setelah diterimanya permohonan banding pelaku yang membatalkan sanksi pemecatan, sebagaimana dilaporkan dalam pemberitahuan media mengenai motif kasus kekerasan Andrie Yunus. Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian segala bentuk impunitas aparat, jaminan kepastian hukum tanpa standar ganda, perbaikan fasilitas sekolah yang terbengkalai di daerah perkampungan, serta penanganan tuntas atas kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual.
Poin ketiga mencakup Bencana Alam, Transparansi Anggaran, dan Agraria. Mahasiswa mengecam ketimpangan alokasi anggaran pusat antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp365 triliun dengan anggaran penanganan bencana yang hanya sebesar Rp950 miliar. Penanganan banjir di Tapanuli Tengah dinilai gagal akibat pembangunan tanggul sementara dari Pemda yang terus jebol, sehingga mahasiswa mendesak percepatan pemulihan wilayah terdampak, pembukaan informasi anggaran bencana, serta penguatan sistem mitigasi di Sumut. Forum turut mendesak evaluasi total tata kelola MBG menyusul insiden keracunan massal di Karo dan Deli Serdang, pemberantasan jaringan peredaran narkotika di Sumut hingga ke aktor intelektualnya, penuntasan konflik agraria yang merampas tanah adat dan para petani, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun yang hanya mencapai 40 persen layak.
Sebagai langkah konkret, forum menyepakati pemanfaatan hasil kajian resmi Aliansi BEM SI guna mempercepat perumusan tuntutan. Seluruh poin keresahan ini dirangkum menjadi dokumen kesepakatan resmi yang menegaskan dua tuntutan nasional yakni penuntasan reformasi Polri serta keadilan bagi Andrie Yunus tanpa impunitas serta tiga tuntutan daerah yang mencakup percepatan penanggulangan bencana, pemberantasan narkotika hingga ke akar-akarnya, dan evaluasi total tata kelola MBG di Sumatera Utara untuk dikawal pada panggung aksi daerah hingga Aksi Nasional BEM SI.
Redaktur: Rifatul Suaidah
Leave a comment