Reporter: Danisha Ozza Aurellia S.
Suara USU, Medan. Sejumlah pemerintah daerah di Pulau Sumatra mengalihkan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak awal September 2026 demi melindungi para siswa dari bahaya paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian pekat menyelimuti wilayah tersebut. Langkah antisipatif ini diambil karena terjadinya penurunan drastis kualitas udara yang dinilai mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekolah.
Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, siswa jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kembali harus mengikuti proses pembelajaran dari rumah setelah kabut asap kian memburuk. Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kebijakan PJJ tersebut mulai berlaku efektif sejak 16 September 2026 sebagai upaya nyata meminimalkan risiko paparan polusi udara bagi peserta didik.
Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah daerah lain di Sumatra. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menerapkan sistem PJJ bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP pada rentang 9–11 September 2026 karena kualitas udara setempat sempat menyentuh kategori berbahaya. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, murid jenjang PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK) juga diliburkan total. Sebagaimana diberitakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, keputusan darurat tersebut dituangkan secara resmi melalui surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatra Barat, juga memberlakukan PJJ pada 16–19 September 2026 bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mengutip laporan LKBN ANTARA, langkah pengalihan belajar ini diputuskan akibat pekatnya kabut asap yang mencemari udara. Sebelum menerapkan PJJ, pemerintah daerah setempat juga telah mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker serta membatasi berbagai aktivitas fisik di luar ruangan.
Penyesuaian kegiatan belajar di berbagai daerah tersebut selaras dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Karhutla. Berdasarkan penjelasan di laman resmi Kemendikdasmen, pelaksanaan pembelajaran di sekolah wajib disesuaikan dengan status mutu udara dan tingkat risiko kesehatan. Kebijakan moda pembelajaran dapat bergerak fleksibel, mulai dari pertemuan tatap muka terbatas hingga PJJ penuh, bergantung pada angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
Kondisi kabut asap yang mengepung beberapa wilayah di Sumatra ini sangat dipicu oleh tingginya aktivitas karhutla. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 17 September 2026, fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berlangsung berbarengan dengan puncak musim kemarau menyebabkan kondisi atmosfer menjadi jauh lebih kering. Situasi tersebut memperbesar potensi kebakaran lahan dan mempercepat sebaran kabut asap. Pada periode 7–16 September 2026 saja, BMKG mendeteksi sebanyak 1.305 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Sumatra Selatan.
Angka titik panas tersebut kian bertambah pada periode pemantauan berikutnya. BMKG mencatat hingga 21 September 2026, titik panas berkategori kepercayaan tinggi di Sumatra Selatan melonjak menjadi 1.485 titik. Pihak BMKG mengingatkan bahwa kondisi atmosfer yang relatif kering masih membayangi sebagian besar Pulau Sumatra dan Kalimantan, sehingga ancaman perluasan titik api dan sebaran asap masih patut mendapat perhatian serius.
Pada saat bersamaan, upaya penanggulangan karhutla di lapangan terus digencarkan. Merujuk data rapat koordinasi penanganan karhutla yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 15 September 2026, terdata sebanyak 1.737 titik panas di Sumatra Selatan dengan 20 titik api aktif yang diperkirakan membakar lahan seluas 404,22 hektare. Untuk menanggulangi karhutla tersebut, BNPB dan instansi terkait mengerahkan sebanyak 12.285 personel gabungan serta mengoperasikan tujuh helikopter untuk misi pemadaman jalur udara (water bombing) dan patroli pemantauan berkala.
Bencana kabut asap akibat karhutla ini terbukti tidak hanya mencemari lingkungan dan udara bersih, melainkan juga mengganggu hak belajar para generasi muda. Pengalihan sistem pembelajaran konvensional ke ranah daring menjadi jalan tengah terpenting yang ditempuh pemerintah daerah saat ini, agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan pernapasan di tengah krisis kualitas udara.
Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.
Leave a comment