Menyoal Pembentukan PLT Gubernur PEMA FEB, Dekanat Beri Argumen

Reporter: Khalda Mahirah / Dewi Juliana / Fathan Mubina / Evita Esperanza

Suara USU, Medan. Terbentuknya PLT (Pelaksana Teknis) Gubernur PEMA FEB USU menarik cukup banyak atensi, terutama di kalangan mahasiswa FEB. Hingga pada Selasa (04/04) Aliansi Mahasiswa FEB melakukan aksi terkait penolakan pembentukan PLT PEMA FEB tersebut.

Wakil Dekan I FEB, Dr. Amlys Syahputra Silalahi, S.E., M.Si mengatakan bahwa ia tidak menolak, justru memberikan wadah bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, berdemokrasi, dan memilih pemimpin mereka. “Walaupun dengan sedikit peserta dalam masa minggu kedua ujian tengah semester, tetapi pihak dekanat menganggap mahasiswa justru harus berkolaborasi dalam kegiatan PEMA ini,” ujar WD I FEB USU.

Pihak dekanat mengatakan bahwa penetapan PLT Gubernur yang dilakukan oleh Dekanat adalah karena Pemerintahan Mahasiswa FEB yang sedang kosong. Seperti yang diketahui Pemerintahan Mahasiswa di FEB sudah mengalami kekosongan sejak tahun 2020.

Kemudian, untuk pembentukan PLT itu sendiri pihak dekanat meminta tiga HMJ yang ada di FEB untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi, yang mana rekomendasi itulah yang didiskusikan oleh pihak Dekanat dan ditetapkan sebagai PLT Gubernur. Pihak Dekanat kemudian mengeluarkan SK Pelantikan PLT Gubernur FEB USU dengan tugas untuk mempersiapkan KPU yang nantinya akan menyelenggarakan Pemira di FEB USU.

“Hal ini juga bersifat ad hoc sampai pemerintahan terbentuk, bukan untuk menjalankan pemerintahan, dan ia harus melaksanakan pemira dalam kurun waktu yang ditetapkan,” ujar Wakil Dekan I FEB USU tersebut.

Untuk diskusi yang dilakukan HMJ sendiri tidak dilakukan bersama pihak Dekanat, dan pihak Dekanat sendiri tidak tahu siapa saja yang hadir dalam diskusi tersebut. Akan tetapi, pada saat HMJ memberikan hasil diskusi tentang siapa yang akan menjadi perwakilan, semua hadir. Sehingga mereka memilih untuk menunjuk PLT Gubernur PEMA.

Redaktur: Anna Fauziah Pane