Miskin Boleh, Seremonial Jangan Ketinggalan

Oleh: Cynthia Ma

Suara USU, Medan. Pada 2 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Wali Kota, Dinas Pendidikan Jabar, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Edaran ini memuat sembilan poin penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut.

Salah satu poin yang memicu perdebatan publik adalah pelarangan penyelenggaraan wisuda di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Menurut Dedi, wisuda hanya bersifat seremonial tanpa nilai akademik yang relevan, sehingga tidak perlu dipertahankan.

Kebijakan ini lantas menuai reaksi beragam, termasuk dari seorang remaja lulusan SMA yang menyampaikan protes langsung saat audiensi warga Cikarang, yang terdampak proyek pelebaran sungai. Dalam video yang diunggah oleh kanal Youtube resmi Kang Dedi Mulyadi Channel, gadis yang diketahui bernama Aura tersebut menyayangkan penghapusan wisuda. Sebab bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, momen wisuda di akhir masa sekolah menjadi satu-satunya kesempatan merasakan perayaan pencapaian. Ia juga menilai bahwa perpisahan sekolah adalah bagian dari kenangan yang tak tergantikan.

Gubernur Dedi mengapresiasi keberanian sang remaja, namun tak ragu menyebut pandangannya sebagai cerminan pola pikir yang dangkal. Ia menekankan bahwa esensi masa sekolah tidak terletak pada acara perpisahan, melainkan dalam proses belajar yang dijalani setiap hari. Kenangan dan kebersamaan, bukan sesuatu yang dibentuk dalam satu hari seremonial, tetapi dibangun selama bertahun-tahun di ruang kelas.

Ironisnya lagi, orang tua dari remaja tersebut tampak rela mengalokasikan ratusan ribu hingga jutaan rupiah demi satu hari pesta, sementara kebutuhan pokok seperti hunian yang layak terabaikan. Pola pikir semacam ini, yang membungkus keinginan konsumtif dengan dalih “demi anak”, ia anggap keliru dan tidak bertanggung jawab.

“Kalau demi anak, jangan tinggal di bantaran sungai,” cetus gubernur Jabar tersebut tajam.

Tahun ke tahun, harga kebutuhan pokok terus meningkat, disertai pengeluaran rumah tangga yang kian membengkak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Jawa Barat mencapai Rp 1.633.032 pada Maret 2024, naik dari Rp 1.567.666 pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jawa Barat pada 2024 tercatat sebesar Rp 56.080.000 per tahun, atau sekitar Rp 4.673.333 per bulan.

Sekilas, angka tersebut memberi kesan bahwa pendapatan masyarakat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, statistik rata-rata ini kerap menyamarkan jurang ketimpangan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,57%, atau sekitar 24,06 juta jiwa. Dalam rumah tangga miskin yang rata-rata beranggotakan 4,71 orang, garis kemiskinan per bulan mencapai Rp 2.803.590. Artinya, jika satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga hanya bergaji sesuai UMP Jawa Barat (Rp 2.057.495), maka pendapatan tersebut bahkan belum cukup untuk mengangkat keluarga keluar dari status miskin.

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi, yang membuat mereka harus memilih dengan sangat hati-hati apa yang dianggap prioritas. Namun, tekanan sosial dan budaya konsumtif sering kali membelokkan keputusan itu. Contohnya seperti kasus orang tua Aura, yang tinggal di bantaran sungai secara ilegal dan menggantungkan hidup dari menjual botol kaca. Mereka rela menyisihkan uang demi satu hari pesta wisuda, alih-alih memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak.

Fenomena ini mencerminkan satu dari sekian banyak contoh tentang bagaimana tekanan sosial dan budaya konsumtif sering kali mendorong keluarga berpenghasilan rendah untuk mengutamakan gengsi daripada kebutuhan esensial. Dalam masyarakat yang kerap mengukur keberhasilan lewat simbol seremonial, keputusan rasional pun bisa dikalahkan demi mengikuti arus.

Demi mengikuti tren ini, tak sedikit orang tua rela merogoh kocek dalam untuk membiayai satu hari perayaan yang sifatnya seremonial belaka. Di tingkat PAUD, biaya wisuda bisa mencapai Rp500 ribu, sementara di tingkat SMP hingga SMA angkanya bahkan bisa menembus Rp1 juta. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, pengeluaran sebesar itu tentu bukan perkara ringan. Tak jarang, demi memenuhi permintaan anak atau tekanan sosial, mereka pun nekat meminjam uang ke lembaga pinjaman informal yang menawarkan kredit tanpa agunan dengan bunga tinggi. Bukannya membawa kebahagiaan, keputusan ini justru bisa menimbulkan masalah baru ketika utang tak mampu dibayar.

Pada titik ini, pertanyaan yang patut diajukan adalah: benarkah wisuda di tingkat PAUD hingga SMA benar-benar diperlukan? Apakah biaya yang dikeluarkan, ratusan ribu hingga jutaan rupiah, sebanding dengan momen yang diperoleh? Alih-alih menjadi ruang apresiasi yang inklusif dan bermakna, wisuda sering kali menjelma jadi ajang pamer kekayaan. Gaun mewah, riasan profesional, hingga sesi foto berbayar kerap menciptakan standar sosial yang membebani.

Bagi keluarga dari kalangan bawah, tekanan ini terasa berlipat: antara tak ingin mengecewakan anak dan tak mampu mengikuti standar yang diciptakan lingkungan. Maka tak heran jika kritik terhadap budaya seremonial semu seperti ini terus bermunculan. Bukan karena mengingkari makna selebrasi, melainkan karena kesadaran bahwa prestasi sejati tak selalu butuh panggung megah untuk dirayakan.

Pola pikir yang menganggap perayaan mewah sebagai tolok ukur kebahagiaan anak perlu segera dirombak. Ketika gengsi lebih diutamakan daripada kewarasan finansial, maka yang diwariskan bukanlah kenangan indah, melainkan beban hidup. Ironisnya, masyarakat justru mulai menganggap hal-hal seremonial ini sebagai kebutuhan pokok, padahal hakikatnya hanya pemoles status sosial semu. Selama keberhasilan masih didefinisikan lewat pesta dan busana seragam, maka kita sedang membiarkan generasi muda tumbuh dalam ilusi pencapaian. Jika tak segera disadarkan, budaya semacam ini hanya akan memperpanjang siklus kemiskinan yang dibungkus dengan tampilan palsu kebahagiaan.

Redaktur: Alicia Reylina