Reporter: Aprilia Nadia Salsabila

Suara USU, Medan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi. Dalam skema yang sedang dibahas, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya yang berasal dari keluarga mampu atau bersekolah di sekolah yang dianggap memiliki mayoritas peserta didik dari kalangan menengah ke atas, berpotensi tidak lagi menjadi penerima manfaat program tersebut.

Wacana tersebut mengemuka setelah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa program MBG perlu difokuskan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling mendesak. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Agustina menyebut siswa SMA bukan lagi kelompok prioritas utama dalam intervensi gizi pemerintah, terutama apabila mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri.

“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anaknya Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” ujar Agustina. Menurut Agustina, langkah tersebut tidak akan mengurangi tujuan utama program MBG sebagai instrumen intervensi gizi nasional. Sebaliknya, penajaman sasaran dinilai dapat membuat program berjalan lebih efektif karena bantuan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Indikator intervensi gizi ini tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih terfokus,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah terhadap program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Sejak diluncurkan, MBG dirancang untuk menjangkau peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 82,9 juta orang secara bertahap hingga 2029.

Data dari BGN menunjukkan bahwa cakupan program terus meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data yang dikeluarkan pada 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61.239.037 orang. Dari total tersebut, sekitar 49.057.682 orang merupakan siswa sekolah. Dalam evaluasi terbaru, BGN memperkirakan jumlah penerima manfaat bisa menyusut sekitar delapan juta orang jika siswa SMA dari kalangan ekonomi mampu tidak lagi termasuk dalam sasaran program ini. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang paling memerlukannya.

Sebagai langkah awal penajaman sasaran, BGN telah menghentikan pemberian MBG di 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri. Total siswa yang terdampak kebijakan tersebut mencapai lebih dari 39.000 orang. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut rencananya akan dialihkan kepada kelompok yang dianggap lebih membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan lainnya.

Di balik pertimbangan efisiensi anggaran, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ini tetap berkaitan dengan upaya perbaikan gizi masyarakat. Indonesia masih menghadapi persoalan stunting yang menjadi salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada 2024 tercatat sekitar 19,8 persen. Meskipun angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di atas target nasional.

Kondisi tersebut mendorong BGN berupaya mengarahkan intervensi gizi kepada kelompok yang dianggap memiliki dampak paling besar terhadap penurunan stunting. Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, merupakan fase paling krusial dalam menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini dinilai menjadi kelompok yang lebih mendesak untuk memperoleh dukungan pemenuhan gizi dibandingkan siswa SMA.

Isu ini menjadi sangat penting karena kondisi ekonomi siswa tidak selalu dapat diukur berdasarkan sekolah tempat mereka belajar. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di institusi unggulan atau sekolah swasta populer melalui jalur prestasi atau program beasiswa. Jika penentuan penerima bantuan didasarkan pada kategori sekolah, bukan pada kondisi ekonomi individu, ada risiko siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program tersebut.

Namun, pendekatan yang lebih selektif memang dinilai dapat meningkatkan ketepatan sasaran program dan mengurangi pemborosan anggaran negara. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat menyusun mekanisme pendataan yang akurat sehingga tidak ada kelompok rentan yang terlewat. Selain itu, transparansi mengenai indikator penerima bantuan juga menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.

Hingga saat ini, BGN menegaskan bahwa penghapusan MBG bagi siswa SMA masih dalam tahap peninjauan dan belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah masih melakukan berbagai simulasi dan diskusi bersama kementerian serta lembaga terkait sebelum mengambil langkah kebijakan. Jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, publik menunggu kejelasan mengenai dasar penentuan penerima manfaat, perlindungan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di institusi unggulan, serta langkah-langkah pemerintah untuk mencegah munculnya stigma sosial. Dengan demikian, tujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan ketepatan sasaran program.

Redaktur: Lucy Kezia Simarmata