Akbar Sumut Dorong Gerakan Intelektual Lewat Diskusi Publik di UISU

Reporter: Filemon Saing dan Ruth Jelita Laia

Suara USU, Medan. Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (Akbar Sumut) menggelar diskusi publik di Lapangan Tengah/Badminton Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (15/04/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 12.00 WIB ini bertujuan membedah anatomi penindasan kelas pekerja sekaligus mendorong gerakan intelektual menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei mendatang.

Diskusi bertajuk “Menuju Hari Buruh 2026” tersebut menghadirkan empat pemantik utama dari berbagai latar belakang organisasi, yakni Irawanto dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), perwakilan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (FSPMS), Marshall dari Barisan Demokrat (Barsdem), serta Sahrul Siregar dari KontraS Sumut. Jalannya forum dipandu oleh Meli sebagai moderator dan dihadiri oleh peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga kelompok buruh lintas sektor.

Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti empat isu krusial: mekanisme penghitungan upah, praktik penindasan di balik lemahnya pengawasan perusahaan, fenomena pemberangusan serikat, dan penguatan alat perjuangan rakyat. Salah satu topik yang paling banyak mendapat sorotan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan yang menggunakan variabel tertentu dalam formulanya.

Para pembicara menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk rekayasa akuntansi sosial yang membungkus upah murah dalam legalitas yang rapi. Mereka menilai ada kesenjangan mencolok antara angka inflasi yang diklaim pemerintah dengan kenyataan harga bahan pokok yang terus merangkak naik di pasar-pasar tradisional Kota Medan.

“Di sektor berbasis kuliner, setidaknya 703 kasus pelanggaran upah tercatat, dengan mayoritas menyasar pekerja perempuan yang upahnya tidak memenuhi standar minimum. Hak cuti hamil dan cuti melahirkan pun masih kerap diabaikan tanpa sanksi nyata,” jelas perwakilan LBH Medan dalam forum tersebut saat memaparkan data kerentanan pekerja perempuan di Sumatera Utara.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kondisi pekerja platform digital atau ojek online. Diskusi mengungkap bahwa kapitalisme platform kini menggunakan instrumen utang melalui skema rent-to-own kendaraan listrik. Setoran harian yang mencapai Rp65.000 per motor dinilai sebagai mekanisme pemindahan biaya penyusutan aset dari perusahaan ke pundak pengemudi.

“Ini bukan kemitraan, tetapi debt bondage modern, di mana keringat driver sekaligus membiayai laporan keberlanjutan perusahaan yang dipamerkan kepada investor global,” tegas salah satu pembicara dalam sesi diskusi mengenai ekonomi digital.

Selain isu ketenagakerjaan, forum ini memberikan kritik tajam terhadap degradasi nalar kritis di lingkungan akademis. Mahasiswa diingatkan bahwa orientasi kurikulum saat ini cenderung hanya mencetak tenaga kerja siap pakai bagi industri, tanpa membekali mereka dengan kesadaran kelas.

“Kurikulum yang berorientasi pada sertifikasi teknis dan link and match industri perlahan menggeser fungsi kampus dari ruang pembentukan nalar kritis menjadi lini produksi tenaga kerja siap pakai,” ujar narasumber saat menanggapi keterlibatan mahasiswa yang masih terbatas dalam isu perburuhan.

Diskusi berakhir dengan pernyataan sikap bersama dari elemen yang hadir, termasuk FPBI, FSPMS, Barsdem, dan KontraS Sumut. Mereka menegaskan bahwa aksi pada 1 Mei 2026 nanti akan menjadi momentum akumulasi kemarahan terhadap kolaborasi antara regulasi yang lemah dan eksploitasi yang semakin canggih. Akbar Sumut mengingatkan bahwa gelar sarjana tanpa sistem kerja yang adil hanyalah tiket menuju lapisan terbawah kelas pekerja yang saat ini tengah berjuang di jalanan.

Akbar Sumut mengajak seluruh elemen, termasuk mahasiswa yang sering kali merasa aman dengan status akademiknya, untuk menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelas pekerja yang sama. Melalui konsolidasi di UISU ini, mereka bertekad menjadikan May Day 2026 sebagai titik balik perlawanan kolektif di Sumatera Utara demi menuntut keadilan hak reproduksi, regulasi ekonomi digital yang manusiawi, dan penghapusan sistem upah murah yang selama ini melumpuhkan kesejahteraan rakyat.

Redaktur: Rifatul Suaidah