Oleh: Lidia Septiana Malau, Gita Rianty Lusiana Purba, Maretta M. Hutagaol, Adryati Ramadhani
Suara USU, Medan. Kami Lidia Septiana Malau (221101095), Gita Rianty Lusiana Purba (221101101), Maretta M. Hutagaol (221101121), dan Adryati Ramadhani (221101169) adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari mata kuliah Pekerja Sosial Internasional, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan yang melakukan kajian mengenai dampak psikososial bencana banjir terhadap masyarakat penyintas di berbagai daerah.
Banjir bukan sekadar bencana alam yang merusak infrastruktur dan properti. Di balik genangan air yang perlahan surut, tersimpan luka mendalam yang tak kasat mata—trauma psikologis yang menghantui para penyintas. Bencana banjir yang kerap melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Sumatera Utara, tidak hanya meninggalkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan dampak psikososial yang berkepanjangan. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana stres dan trauma pasca-banjir memengaruhi kehidupan penyintas serta pentingnya intervensi psikososial dalam pemulihan korban bencana berdasarkan perspektif pekerjaan sosial internasional.
Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan frekuensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 1.500 kejadian banjir di seluruh Indonesia yang mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Namun, perhatian publik dan pemerintah cenderung lebih terfokus pada kerugian fisik dan material, sementara dampak psikologis yang dialami penyintas sering kali terabaikan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sekitar 30-40% penyintas bencana alam mengalami gangguan stres pasca-trauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD), kecemasan, dan depresi. Gejala-gejala ini dapat bertahan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah bencana terjadi. Penyintas banjir sering kali mengalami mimpi buruk, kilas balik (flashback) tentang peristiwa traumatis, ketakutan berlebihan terhadap hujan deras, serta kesulitan tidur dan berkonsentrasi.
Stres dan trauma pasca-banjir tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan lansia yang merupakan kelompok rentan. Anak-anak yang menyaksikan rumah mereka terendam, kehilangan mainan dan barang-barang kesayangan, serta mengalami gangguan pada rutinitas sekolah rentan mengalami trauma psikologis. Mereka sering menunjukkan perilaku regresif seperti mengompol, menangis berlebihan, atau menjadi sangat bergantung pada orang tua.
Sementara itu, orang dewasa, khususnya kepala keluarga, menghadapi tekanan ganda. Mereka tidak hanya harus menghadapi kehilangan harta benda dan sumber penghasilan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menenangkan dan melindungi anggota keluarga lainnya. Beban ekonomi untuk membangun kembali kehidupan setelah banjir sering kali memicu stres berkepanjangan, yang dapat berujung pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan kronis.
Lansia juga menghadapi tantangan khusus dalam pemulihan pasca-banjir. Keterbatasan mobilitas dan kondisi kesehatan yang sudah menurun membuat mereka lebih sulit beradaptasi dengan situasi pengungsian. Hilangnya rasa aman dan nyaman di rumah sendiri dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.
Dalam konteks pekerjaan sosial internasional, penanganan dampak psikososial bencana alam mengacu pada pendekatan Psychosocial Support and Mental Health (MHPSS) yang direkomendasikan oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC). Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi yang holistik dan multitingkat, mulai dari pemberian dukungan sosial dasar hingga layanan kesehatan mental spesialis untuk kasus-kasus yang lebih berat.
Tahap pertama adalah penyediaan layanan dasar dan keamanan, seperti tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi pemulihan psikologis penyintas. Ketika kebutuhan fisik terpenuhi, individu akan lebih mampu mengatasi tekanan emosional yang mereka hadapi.
Tahap kedua adalah dukungan komunitas dan keluarga. Pekerjaan sosial menekankan pentingnya memperkuat jaringan sosial di antara penyintas. Kegiatan-kegiatan komunitas seperti diskusi kelompok, kegiatan rekreasi bersama, dan program pendampingan sebaya dapat membantu penyintas merasa tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Dukungan sosial yang kuat terbukti dapat mengurangi risiko gangguan mental dan mempercepat proses pemulihan.
Tahap ketiga adalah layanan kesehatan mental yang lebih spesifik, seperti konseling dan terapi psikologis. Penyintas yang menunjukkan gejala PTSD, depresi berat, atau kecemasan akut memerlukan intervensi profesional dari psikolog atau psikiater. Sayangnya, di banyak daerah terdampak banjir di Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan mental masih sangat terbatas.
Meskipun pentingnya penanganan dampak psikososial bencana sudah diakui secara luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, stigma terhadap masalah kesehatan mental masih sangat kuat di masyarakat Indonesia. Banyak penyintas yang enggan mencari bantuan profesional karena takut dianggap “gila” atau lemah. Mereka cenderung menyimpan sendiri perasaan dan pengalaman traumatis mereka.
Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan mental. Rasio psikolog dan psikiater terhadap populasi di Indonesia masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketika bencana terjadi, jumlah penyintas yang memerlukan bantuan psikososial jauh melebihi kapasitas tenaga profesional yang tersedia.
Ketiga, program pemulihan psikososial sering kali tidak berkelanjutan. Intervensi biasanya hanya dilakukan dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal, sementara pemulihan trauma psikologis memerlukan pendampingan jangka panjang. Ketika perhatian media dan donor sudah beralih ke bencana lain, penyintas sering kali ditinggalkan tanpa dukungan yang memadai.
Untuk mengatasi dampak psikososial banjir secara lebih efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan program kesehatan mental dan dukungan psikososial ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Hal ini mencakup penyediaan anggaran khusus, pelatihan bagi relawan dan petugas tanggap bencana tentang psychological first aid, serta pengembangan sistem rujukan yang jelas untuk kasus-kasus yang memerlukan intervensi spesialis.
Kedua, perlu dilakukan kampanye edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental. Masyarakat harus dipahami bahwa mengalami stres dan trauma setelah bencana adalah reaksi yang normal, dan mencari bantuan profesional adalah tindakan yang bijak, bukan tanda kelemahan.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Pelatihan kader kesehatan mental berbasis masyarakat dapat memperluas jangkauan layanan dan memastikan keberlanjutan program. Kader-kader ini dapat memberikan dukungan psikososial dasar, mendeteksi kasus-kasus yang memerlukan rujukan, dan menjadi jembatan antara penyintas dengan layanan profesional.
Keempat, kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan. Perguruan tinggi, termasuk Universitas Sumatera Utara, dapat berperan aktif dalam penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat terkait penanganan dampak psikososial bencana.
Banjir tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Stres dan trauma pasca-banjir adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sama pentingnya dengan pemulihan infrastruktur dan ekonomi. Dalam perspektif pekerjaan sosial internasional, pemulihan yang sejati tidak hanya tentang membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga memulihkan kesejahteraan mental dan emosional masyarakat.
Jika program penanganan dampak psikososial tidak dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, trauma akan terus menghantui penyintas dan bahkan dapat berdampak pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspek kesehatan mental dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia.
Artikel ini adalah publikasi tugas Mata Kuliah Pekerja Sosial Internasional dengan Dosen Pengampu Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos.
Redaktur: Indira Rivany
Leave a comment