BEM FISIP Kembali Absen Sambut Mahasiswa Baru, Pemira Direncanakan Usai PKKMB

Reporter: Dinda Sajidah dan Dhita Luna 

Suara USU, Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan bahwa Pemilihan Raya (Pemira) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP akan dilaksanakan setelah rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) selesai. Keputusan tersebut diambil setelah melalui sejumlah diskusi antara pihak fakultas bersama perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di lingkungan FISIP dengan mempertimbangkan kondisi akademik serta efektivitas pelaksanaan Pemira.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan HMJ dan diserahkan kepada pihak fakultas sebagai bentuk komitmen bersama pada audiensi terakhir yang dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026.

“Keputusan mereka final, Pemira dilaksanakan setelah PKKMB selesai. Kami menyetujui keputusan itu. Sementara untuk pembentukan KPU dan tahapan teknis lainnya menjadi ranah internal mahasiswa,” jelas Wakil Dekan I FISIP USU, Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si., saat di wawancarai pada Kamis (18/06).

Langkah ini diambil berangkat dari kondisi BEM FISIP USU yang mengalami kekosongan kepengurusan selama sekitar dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan BEM FISIP kembali tidak dapat berperan dalam menyambut mahasiswa baru, sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Vakumnya organisasi mahasiswa tersebut kemudian mendorong perwakilan HMJ di lingkungan FISIP untuk melakukan serangkaian diskusi bersama pihak fakultas guna membahas mekanisme pembentukan kembali kepengurusan BEM melalui Pemira.

Sebelumnya, panitia pelaksana Pemira yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemira (Bawasra) telah dibentuk pada September 2025. Namun, hingga akhir tahun tersebut, rangkaian tahapan Pemira yang telah dirancang tidak kunjung terlaksana. Pada Juni 2026, panitia pelaksana Pemira tersebut kemudian resmi dibubarkan.

Agus menjelaskan bahwa selama ini pihak fakultas tidak pernah menghambat pembentukan BEM.  Menurutnya, vakumnya BEM FISIP merupakan persoalan internal mahasiswa yang kemudian didiskusikan bersama guna mencari solusi terbaik.

“Sebetulnya BEM FISIP itu persoalan internal mahasiswa. Setelah saya menjabat, beberapa utusan HMJ datang dan kami berdiskusi mengenai langkah yang harus dilakukan,” ujarnya.

Sedikitnya, tiga kali diskusi telah dilakukan bersama perwakilan HMJ. Pada awal pembahasan, terdapat dua alternatif pembentukan BEM FISIP yang diusulkan, yakni melalui pelaksanaan Pemira dan melalui mekanisme kongres. Namun, melihat padatnya agenda akademik seperti ujian semester, Seleksi Mandiri Masuk (SMM), hingga persiapan penyambutan mahasiswa baru, pihak fakultas menilai pelaksanaan Pemira sebelum PKKMB kurang efektif.

Dalam proses diskusi tersebut, usulan pelaksanaan kongres juga sempat mengemuka. Namun, menurut Agus, usulan tersebut belum memperoleh kesepakatan dari seluruh HMJ sehingga mahasiswa diminta kembali berdiskusi secara internal untuk menentukan mekanisme yang disepakati bersama. Hasil diskusi akhirnya menetapkan bahwa Pemira akan dilaksanakan setelah PKKMB USU 2026.

Ketua HMJ Ilmu Politik FISIP USU, Muhammad Fathan, menilai bahwa mahasiswa pada dasarnya telah siap melaksanakan Pemira sejak jauh hari. Namun, setelah melewati berbagai komunikasi dengan pihak fakultas, disepakati bahwa pelaksanaan Pemira ditunda hingga selesai PKKMB.

“Kalau menurutku, secara kesiapan sebenarnya kami sudah siap dari jauh hari. Memang akhirnya yang paling memungkinkan pelaksanaannya setelah PKKMB karena saat ini fokus fakultas masih pada kegiatan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan menunda Pemira ini bukan berarti menghentikan proses demokrasi di lingkungan FISIP, melainkan memberikan kesempatan agar pelaksanaannya dapat berlangsung lebih optimal ketika seluruh mahasiswa telah kembali aktif mengikuti perkuliahan.

Fathan juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait ketentuan mengenai mahasiswa yang dapat terlibat dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan.

Ia berharap Pemira dapat segera terlaksana setelah PKKMB sebagai langkah menghidupkan kembali proses demokrasi di lingkungan FISIP.

“Harapanku setelah PKKMB nanti, Pemira benar-benar terlaksana. Bagaimanapun FISIP adalah fakultas yang belajar ilmu sosial dan politik, sehingga proses demokrasi di fakultas ini harus tetap berjalan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Agus selaku wakil dekan I FISIP USU turut berharap agar kepengurusan mahasiswa ke depan tidak hanya berfokus pada dinamika organisasi, tetapi juga mampu melahirkan program-program yang inovatif, meningkatkan daya saing mahasiswa, serta mendorong prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Redaktur: Muhassanah Nasution