Hari Buruh Bukan Perayaan, Massa Gemakan Tuntutan Kesejahteraan Buruh

Reporter: Siti Farhatun Nafis Azhari dan Dinda Sajidah

Suara USU, Medan. “May Day is Not Holiday!” teriak salah satu massa dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5). Aksi yang digelar di Kota Medan ini diikuti berbagai elemen masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah. Massa menekankan bahwa Hari Buruh Internasional ini bukan sekedar hari perayaan, melainkan hari untuk melawan dan memperjuangkan kesejahteraan buruh Indonesia.

Sejak awal aksi, massa menyuarakan kritik terhadap sistem kapitalisme yang dianggap sebagai akar dari berbagai bentuk ketimpangan sosial. Dalam orasi yang bergema sepanjang jalan, seruan seperti “Buruh bersatu, buruh berkuasa” serta “Lawan dan hancurkan kapitalisme” terus dikumandangkan.

Aksi dimulai dari kawasan Masjid Raya Al Mashun menuju Lapangan Merdeka Medan. Namun, memasuki waktu Dzuhur, massa berhenti di Jalan Brigjend Katamso untuk melaksanakan salat Jumat dengan beralaskan spanduk dan koran yang telah disiapkan. Kemudian, massa aksi istirahat untuk makan siang bersama.

Sekitar 800 meter dari Istana Maimun, massa kembali melanjutkan perjalanan dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga untuk memastikan aksi tetap berlangsung kondusif serta memandu pengendara yang melintasi jalan tersebut.

Meski beberapa kali dihadapkan pada pengendara yang memaksa melintas sambil membunyikan klakson beruntun, massa aksi tetap melanjutkan long march dan menggemakan orasi sepanjang perjalanan menuju Lapangan Merdeka.

Dalam wawancara di lokasi, Agus Sinaga selaku dinamisator lapangan menyampaikan bahwa target utama aksi ini adalah pemerintah daerah, khususnya DPRD Sumatera Utara dan gubernur. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan buruh dalam proses pengambilan kebijakan.

“Isu paling mendesak saat ini adalah minimnya pelibatan buruh dalam pengambilan keputusan serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Kami juga menuntut pembentukan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang hingga kini belum terealisasi,” ujarnya.

Agus juga menjelaskan bahwa massa aksi berasal dari berbagai organisasi, seperti Federasi Serikat Pekerja Multisektor Indonesia (FSPMI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dan Serikat Tani, serta partisipasi mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat lainnya termasuk dari daerah Serdang Bedagai dan Parapat.

Selain isu kebijakan, massa juga menyoroti kondisi buruh yang dinilai semakin tertekan. Dalam salah satu orasi massa aksi, disebutkan bahwa buruh kerap menerima upah di bawah standar minimum, sementara biaya hidup terus meningkat. Kritik juga diarahkan pada sistem kerja di sektor informal, seperti pekerja ojek online dan kurir, yang dianggap tidak mendapatkan perlindungan layak.

“Jangan mengkotak-kotakkan kelas pekerja. Mereka disebut mitra, tapi sebelum menikmati hasil kerja, upahnya sudah dipotong oleh aplikasi,” ujar salah satu orator.

Mahasiswa turut menjadi sorotan dalam aksi ini. Massa menilai bahwa tekanan ekonomi, seperti tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), menjadi bagian dari sistem yang melemahkan daya kritis generasi muda.Aksi ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian tuntutan, tetapi juga momentum solidaritas lintas sektor. Massa menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak terpisah dari persoalan petani, mahasiswa, maupun kelompok rentan lainnya, melainkan juga termasuk penyandang disabilitas dan isu kesetaraan gender di dunia kerja.

Aksi masih berlangsung damai di bawah pengawasan aparat, sembari terus menggemakan tuntutan.

Redaktu: Muhassanah Nasution