Kemdiktisaintek Akan Tutup Prodi yang Tidak Relevan dengan Kebutuhan Industri

Reporter: Dinda Sri Aulia

Suara USU, Medan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kebijakan ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat melalui evaluasi menyeluruh terhadap prodi di perguruan tinggi. Langkah ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

sebagaimana dikutip dari siaran kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badri Munir Sukoco menyampaikan, “Kementerian perlu kebijakan bersama dan berharap support dari PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) serta bapak rektor yang ada di sini semuanya. Ada kerelaan nanti, bukan hanya kerelaan, mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” ujar Badri.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta generasi muda, yang terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma. Namun, kondisi deindustrialisasi dini menyebabkan banyak lulusan tidak terserap ke pasar kerja.

Pemerintah mendorong peningkatan industrialisasi melalui penguatan sektor-sektor strategis yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Sektor tersebut meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. “Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama. PKPT diharapkan dapat mendukung serta mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut,” kata Badri.

Ia mengungkapkan salah satu bidang yang mengalami kelebihan pasokan lulusan adalah keguruan. Saat ini, program studi keguruan meluluskan sekitar 490 ribu orang per tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 ribu orang. “Keguruan kita meluluskan sekitar 490 ribu orang per tahun, sementara kebutuhan lulusannya hanya sekitar 20 ribu,” ujarnya.

Selain itu, program studi rumpun sosial dan sains mendominasi sekitar 60 persen dari total prodi di Indonesia, dengan jumlah terbesar berasal dari bidang keguruan. Banyak perguruan tinggi dinilai masih menggunakan pendekatan market driven strategy, yaitu membuka program studi berdasarkan minat pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang industri.

Badri juga menyoroti potensi kelebihan pasokan tenaga medis di masa depan. “Saya bisa cek juga, misalnya pada 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” katanya.

Pemerintah menilai bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan kebijakan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Jika tidak, ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri akan terus terjadi.

Melalui kajian PKPT, pemerintah berharap kebijakan penataan program studi dapat berjalan efektif. Delapan sektor industri strategis ditargetkan tumbuh di atas 12-15 persen agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan menyesuaikan program studi yang ada serta membuka prodi baru yang relevan dengan kebutuhan industri strategis. Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan lanjutan untuk memastikan perguruan tinggi lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

Redaktur: Rifatul Suaidah