Layanan Wikipedia Berisiko Diblokir Akibat Belum Rampungkan Pendaftaran PSE

Reporter: Muhammad Ar Rofi NST

Suara USU, Medan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan peringatan tegas berupa pemblokiran layanan Wikipedia karena belum merampungkan registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat hingga tenggat waktu yang ditentukan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan hal tersebut setelah pihak Wikipedia melewati batas waktu tujuh hari kerja pascapertemuan terakhir pada Kamis (23/4/2026). Kebijakan ini diambil pemerintah guna menegakkan tata kelola ruang digital yang adil serta menjaga keamanan ruang lingkup privat di Indonesia.

Berdasarkan keterangan resmi dari laman komdigi.go.id, notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE ini sebenarnya telah disampaikan kepada Wikipedia Foundation sejak Jumat, 14 November 2025. Namun, pihak Wikipedia sempat mengajukan permohonan perpanjangan waktu proses registrasi hingga 21 November 2025. Linimasa ini terus berlarut hingga 25 Februari 2026 karena Wikipedia secara konsisten melewati batas waktu tenggang yang telah ditetapkan oleh Komdigi. Sebagai langkah awal, Komdigi mulai melakukan pemblokiran pada beberapa fitur layanan, khususnya pada fungsi login di situs autentikasi Wikipedia. Kebijakan ini kemudian memicu protes dari publik yang khawatir akan hilangnya akses terhadap sumber rujukan informasi utama.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dave Laksono, turut menyuarakan kekhawatirannya atas dampak pembatasan akses ini. “Wikipedia sudah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat. Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ungkap Dave pada Sabtu (18/4/2026), dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan. “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya pada Rabu (15/4/2026), dikutip dari antaranews.com.

Melansir dari CNBC Indonesia, langkah hukum ini dilandaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi tersebut mengatur sanksi bertahap bagi platform yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis hingga pemblokiran total layanan

Dave Laksono juga mengimbau agar semua platform digital internasional menghormati kedaulatan hukum Indonesia. “Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikipedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” tambahnya.

Di sisi lain, pihak Wikipedia Foundation berencana menemui pemerintah untuk menjelaskan alasan keberatan mereka terhadap aturan PSE ini melalui pernyataan resminya. Di dunia internasional, aturan ini dikenal sebagai Ministry Regulation No. 5 (MR5). “Akan ada pemanggilan yang dilakukan esok,” ujar Meutya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Rabu (22/4/2026).

Pihak Wikipedia memandang bahwa aturan PSE memiliki celah risiko karena mewajibkan penyerahan akses sistem dan data kepada pihak berwenang. Selain itu, adanya larangan penyediaan ‘konten terlarang’ dikhawatirkan dapat memicu praktik penghapusan konten secara sepihak maupun penyensoran massal di ruang digital yang mengancam kebebasan informasi.

Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.