Oleh: Tania Renata Panjaitan
Suara USU, Medan. Di saat literasi menjadi kunci dalam membangun pendidikan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan efisiensi anggaran justru mengancam keberlangsungannya. Hal yang patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah masih menempatkan pengetahuan pada posisi utama?
Anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) yang mengalami penurunan signifikan menjadi sorotan publik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan perkembangan literasi nasional. Tahun 2026 ini anggaran Perpusnas tercatat hanya sebesar Rp 377 miliar. Nilai ini menjadi nilai yang terendah dalam lima tahun terakhir.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis Tren Besaran APBN Perpusnas RI, di mana Perpusnas menerima Rp 667,5 miliar pada 2022, Rp 723 miliar pada 2023, Rp 725,8 miliar pada 2024, dan Rp 721,7 miliar pada 2025. Namun, nilai tersebut semakin merosot pada 2026, yaitu Rp 378 miliar. Pemangkasan besar-besaran ini menimbulkan tanya dari publik.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia , Perpusnas hanya memperoleh alokasi sebesar Rp 378 miliar. Ini merupakan penurunan paling tajam dalam lima tahun terakhir.
Dari sudut pandang pemerintah, pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD 2025. Lalu, anggaran yang dipangkas dialokasikan ulang untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Endang Aminudin Aziz, menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini memengaruhi pelaksanaan sejumlah program strategis yang telah dirancang, seperti program yang seharusnya ditangani oleh dua unit kerja tetapi belum bisa didanai dan program penyediaan 1.000 buku untuk satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tak bisa dilakukan oleh pihak Perpusnas lagi.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran Perpusnas ini turut membawa konsekuensi lain, yaitu pemangkasan jam operasional perpustakaan, layanan perpustakaan digital Ipusnas yang sering sekali mengalami maintenance, penghematan di sektor pengadaan koleksi buku, dan kegiatan diklat yang biasanya dilakukan secara langsung, kini dilakukan secara daring.
Efisiensi anggaran Perpusnas ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan posisi literasi dalam prioritas suatu negara. Berdasarkan yang telah dijabarkan, efisiensi ini menghambat berbagai kegiatan strategis dalam pengembangan literasi. Perpusnas merupakan salah satu institusi penyokong giat literasi dalam negara dan berperan penting dalam menyediakan akses bacaan bagi masyarakat.
Dampak dari efisiensi anggaran ini pun turut dirasakan oleh mahasiswa sebagai salah satu kelompok yang bergantung pada akses literasi. Banyak mahasiswa yang mengandalkan Ipusnas sebagai penunjang kegiatan akademik. Sebagian besar sumber belajar dan bacaan yang digunakan mahasiswa juga dirujuk dari Ipusnas, mengingat aksesnya yang fleksibel dan gratis. Jika tak segera mencari solusi untuk permasalahan tersebut, akses yang terbatas dapat menimbulkan menurunnya kualitas pembelajaran akibat keterbatasan referensi yang tersedia.
Lebih jauh, kondisi ini juga tak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas. Perpustakaan dan toko buku tak selalu banyak ditemukan pada wilayah di luar perkotaan sehingga masih banyak masyarakat yang menggantungkan akses bacanya terhadap Ipusnas. Efisiensi anggaran ini semakin memperkuat kesenjangan literasi dan menyulitkan akses masyrakat terhadap bacaan.
Di saat Indonesia dengan mudah memgalihkan perhatian dari sektor literasi, Finlandia justru memperkuat tingkat literasi masyarakatnya melalui pembangunan perpustakaan dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bacaan. Fasilitas serta akses ke berbagai sumber ilmu pengetahuan yang cukup tinggi ini mendorong masyarakat Finlandia semakin menggeluti budaya literasi, terutama membaca.
Efisiensi anggaran berkorelasi dengan prioritas nasional. Ketika efisiensi anggaran terhadap suatu sektor terjadi artinya ada pergeseran prioritas pendanaan pemerintah yang menyebabkan anggaran untuk sektor nonprioritas, termasuk perpustakaan, dikurangi. Pertanyaannya, mengapa efisiensi anggaran justru menyasar sektor yang bersifat fundamental seperti literasi? Mengapa kebijakan ataupun program kerja yang menuai kontroversi di tengah masyarakat tidak terlebih dahulu dievaluasi sebelum memangkas anggaran pada sektor yang krusial? Hal ini mengindikasikan bahwa literasi bukanlah prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, kebijakan ini tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menghambat pengembangan literasi sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran begitu mendesak, seharusnya pemerintah tidak mengorbankan sektor fundamental seperti literasi.
Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas literasi nasional. Penting bagi pemerintah untuk mengulas kembali setiap kebijakan ataupun program kerja yang telah dilaksanakan selama beberapa waktu terakhir ini dan mempertimbangkan suara rakyat dalam proses evaluasinya. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga perlu menyasar sektor-sektor krusial seperti pengadaan koleksi buku, pengembangan layanan perpustakaan digital seperti iPusnas, serta keberlanjutan program literasi di masyarakat. Sebaliknya, efisiensi dapat difokuskan pada program-program yang kurang mendesak atau tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, pemerintah mampu menentukan sektor prioritas dan nonprioritas sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar sektor yang dapat mempertaruhkan kesejahteraan masyarakat dan masa depan negara.
Literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar. Rakyat berhak mendapatkan kualitas literasi yang menjamin karena literasi merupakan fondasi dari peradaban. Perlu diketahui bahwa mengabaikan literasi hari ini sama halnya dengan mempertaruhkan kualitas generasi bangsa di masa depan.
Redaktur: Lucy Kezia Simarmata
Leave a comment