Sikap Prabowo Bertahan di BoP Tidak Sejalan dengan Aspirasi Publik

Oleh: Dea Asrianti Claudia Jawak

Suara USU, Medan. Presiden Prabowo Subianto tampaknya semakin kukuh mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), forum yang di sebut sebagai forum perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump. Padahal, desakan publik untuk keluar atau setidaknya menangguhkan keanggotaan semakin keras. Dari MUI, ormas Islam, hingga MPR, menyatakan bahwa kehadiran Indonesia justru berisiko melegitimasi agenda Barat yang bertentangan dengan prinsip bebas-aktif dan komitmen historis Indonesia terhadap Palestina.

Prabowo berdalih bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP akan membuat perjuangan untuk Palestina lebih efektif. Pernyataan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan kelompok Islam di Jakarta pada awal Maret 2026. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan menarik diri jika forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina dan kepentingan nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa, keikutsertaan ini dipandang sebagai langkah diplomasi pragmatis dan strategis. Dengan berada di dalam forum, Indonesia dapat mendorong akses bantuan kemanusiaan yang lebih lancar ke Gaza, ikut menentukan arah rekonstruksi pasca-konflik, serta memastikan bahwa proses perdamaian tidak sepenuhnya dikuasai kepentingan satu pihak. 

Pemerintah juga berargumen bahwa sikap “bermain dari dalam” jauh lebih efektif daripada hanya menjadi pengkritik di luar, sehingga Indonesia bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemerdekaan Palestina dan menunjukkan komitmen kemanusiaan yang konkret. Menurut pemerintah, keikutsertaan ini justru selaras dengan prinsip bebas-aktif karena memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan two-state solution dan perdamaian abadi di Gaza.

Namun, realitasnya jauh berbeda. Setelah serangan AS-Israel ke Iran yang memperburuk konflik Timur Tengah, banyak pihak melihat BoP bukan lagi ruang netral, melainkan alat politik dominan Trump yang pro-Israel. Masyarakat sipil dan mahasiswa sudah berulang kali turun ke jalan, Pada 4 Maret 2026, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mengirimkan surat terbuka ke Istana yang mendesak Prabowo segera keluar dari BoP dan menghentikan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Aksi demonstrasi semakin masif pada 6 Maret 2026 massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil berunjuk rasa di depan gedung DPR RI menuntut “Indonesia Out of BoP” dan menolak pengiriman pasukan TNI. Keesokan harinya, 7 Maret 2026, aksi “Weekend of Resistance” digelar di kawasan Monas Jakarta, dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus termasuk Universitas Indonesia, dengan spanduk-spanduk “No Troops for Gaza” dan “Tolak BoP”.

Masyarakat menuntut evaluasi mendalam bahkan keluar total karena forum ini dinilai tidak memberikan hasil konkret bagi Gaza. Amarah publik terhadap kebijakan ini semakin meluas karena BoP dianggap hanya menjadi kedok bagi agenda stabilisasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara penderitaan rakyat Palestina berlanjut tanpa ada tanda-tanda perbaikan yang berarti di lapangan. 

Lebih ironis lagi, isu kontribusi finansial US$1 miliar (Rp17 triliun) yang sempat beredar kini dibantah keras oleh Prabowo. Dilansir dari Channel News Asia pada 23 Maret 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji menyumbang dana tersebut. Komitmen Indonesia, menurutnya, hanya terbatas pada pengiriman pasukan perdamaian yang kini ditunda akibat eskalasi perang dengan Iran. Meski demikian, ketidaktransparanan informasi di awal keikutsertaan tetap memicu amarah publik, terutama di tengah pemangkasan anggaran domestik untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia bisa meninggalkan BoP jika tidak ada kemajuan nyata bagi Palestina. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran luas di kalangan elite politik terhadap potensi penyimpangan dari prinsip politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, Prabowo tetap bertahan dengan janji bahwa Indonesia akan keluar dari forum tersebut jika tidak menguntungkan Palestina dan kepentingan nasional. Hingga kini, belum ada langkah konkret penarikan diri, meskipun diskusi BoP sedang ditangguhkan akibat situasi politik yang semakin memanas.

Hal ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan menyangkut konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal anti-kolonialisme dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Bergabung dengan forum yang didominasi Trump tanpa jaminan hasil nyata justru berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip bebas-aktif. Indonesia pernah menjadi salah satu negara paling vokal mendukung Palestina di forum internasional, termasuk melalui resolusi-resolusi di PBB. Keikutsertaan di BoP tanpa hasil konkret berisiko dilihat sebagai pergeseran orientasi yang tidak selaras dengan aspirasi domestik yang kuat di tengah masyarakat.

Prabowo pernah menyatakan bahwa jika forum ini tidak lagi memberikan manfaat, Indonesia akan keluar. Namun, hingga akhir Maret 2026, sikap bertahan masih mendominasi meski desakan dari ormas Islam dan masyarakat sipil terus menguat. Komitmen awal pengiriman hingga 8.000 pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di  Gazasempat menjadi sorotan, sebelum akhirnya ditunda. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap terlalu tergesa-gesa tanpa ada forum dengar aspirasi dan konsultasi mendalam dengan publik.

Klaim bahwa “bermain dari dalam” lebih efektif dan “selaras dengan prinsip bebas-aktif” terasa sangat lemah dan berbahaya. Dalam forum yang didesain dan didominasi oleh Trump dengan kekuasaan veto dan agenda yang jelas pro-stabilisasi di bawah pengaruh AS-Israel, Indonesia justru berisiko menjadi “penutup” legitimasi bagi kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi Palestina. Janji “akan keluar jika tidak menguntungkan” hanyalah retorika kosong selama belum ada mekanisme transparan dan timeline yang jelas, apalagi setelah eskalasi dengan Iran membuat forum ini semakin tidak netral. 

Alih-alih membawa kontribusi nyata, keikutsertaan ini berpotensi menggerus citra Indonesia sebagai negara anti-kolonialisme yang selama ini mendukung Palestina di PBB. “Kontribusi nyata” yang disebut pemerintah terlalu abstrak ketika di lapangan tidak ada kemajuan konkret bagi Gaza, sementara rakyat Indonesia melihat anggaran domestik dipangkas.

Masyarakat Indonesia tidak anti-perdamaian. Hal yang ditolak adalah bentuk perdamaian semu yang berpotensi mengkhianati hati nurani bangsa serta komitmen historis terhadap Palestina. Desakan untuk melakukan evaluasi mendalam, bahkan hingga mempertimbangkan penarikan diri dari BoP, bukan merupakan sikap isolasionis, melainkan wujud kewaspadaan agar politik luar negeri Indonesia tetap berpihak pada keadilan dan kedaulatan bangsa secara utuh.

Prabowo perlu mendengarkan suara rakyat dengan lebih serius. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, menjaga prinsip bebas-aktif bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Jika keikutsertaan di BoP terus dipertahankan tanpa hasil yang jelas dan tanpa transparansi penuh, hal itu hanya akan memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Waktunya bagi Presiden untuk menunjukkan konsistensi mendahulukan kepentingan nasional dan aspirasi rakyat di atas segalanya, bukan sekadar janji yang belum terbukti secara nyata di lapangan.

Redaktur: Lucy Kezia Simarmata