Oleh: Angelica Maria
Suara USU, Medan. Revolusi Prancis (1789) dikenal sebagai momen krusial dalam sejarah dunia yang mengguncang tatanan feodal dan monarki absolut akibat ketidakadilan sosial yang mencolok. Pada masa itu, jurang sosial antara kaum bangsawan yang hidup dalam kemewahan dan rakyat biasa yang kelaparan sangat nyata dan tidak tertahankan. Marie Antoinette, istri Raja Louis XVI, menjadi simbol utama kemewahan yang tak terjangkau oleh rakyat jelata, sekaligus lambang sikap apatis elit penguasa yang menutup mata terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
Gaya hidup glamor Marie Antoinette, yang diwarnai pesta-pesta mewah, perhiasan bernilai fantastis, dan pengeluaran besar negara untuk kesenangannya, memperkuat kemarahan publik. Walaupun kutipan “Let them eat cake” yang dipopulerkan kepadanya masih diperdebatkan keasliannya, frase ini telah menjadi metafora kuat bagi kesombongan penguasa yang memutuskan nasib rakyat tanpa empati dan pemahaman akan penderitaan mereka.
Iroisnya, fenomena yang telah menjadi sejarah kelam di masa lalu ini nampaknya kembali mencuat kepermukaan. Kini, di Indonesia bayangan Marie Antoinette kembali hadir dalam sosok istri-istri pejabat yang hidup dalam kemewahan berlebihan di tengah realitas ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian nyata. Menyedihkannya, kemewahan tersebut tak lagi tersembunyi di balik tembok istana megah, melainkan dipertontonkan secara luas melalui media sosial mulai dari koleksi tas dan pakaian bermerek internasional, kendaraan mewah yang berderet di garasi, hingga pesta-pesta glamor yang tak jarang mengundang kontroversi publik.
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia, tren kemewahan para pejabat dan keluarga mereka kian mencolok, seperti parade kekuasaan yang tak peduli pada batas moral dan hukum. Pada 2023, ICW mencatat puluhan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat, dengan pola yang berulang yakni aliran dana ilegal kerap berujung pada konsumsi berlebihan di kalangan keluarga pejabat, terutama para istri.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membuka tirai ketidakwajaran di balik panggung kekuasaan. Dalam laporan LHKPN tahun 2023, ditemukan ketimpangan mencolok antara pendapatan resmi sejumlah pejabat dengan kekayaan aktual yang mereka miliki. Banyak pejabat dengan penghasilan bulanan tak lebih dari Rp 50 juta tercatat memiliki aset kendaraan mewah senilai miliaran rupiah, bahkan koleksi tas bermerek kelas dunia seperti Louis Vuitton, Chanel, hingga Hermès, merek-merek yang harga satuannya bisa melampaui upah tahunan buruh.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah istri seorang kepala daerah di Sulawesi Selatan yang memamerkan koleksi mobil sport, pesta ulang tahun mewah, hingga liburan ke luar negeri yang terpublikasi luas melalui media sosial. Padahal, sang suami sebagai pejabat publik hanya menerima pendapatan resmi sekitar Rp 30 juta per bulan. Tentu beragam komentar dan pertanyaan muncul dalam benak publik. Dari mana sumber kekayaan itu berasal? Pertanyaan ini bukan sekadar isu privasi, melainkan menyangkut integritas penyelenggaraan negara. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), lebih dari 60% kasus korupsi yang mereka tangani dalam tiga tahun terakhir berkaitan dengan pengeluaran pribadi keluarga pejabat yang tak sebanding dengan pendapatan.
Transparency International Indonesia dalam riset tahun 2023 menyebut bahwa dorongan untuk mempertahankan citra kekuasaan di ruang sosial kerap kali menjadi pemicu korupsi. Dalam banyak kasus, istri atau anak pejabat justru menjadi titik tekanan entah secara sadar maupun tidak yang mendorong tindakan penyimpangan demi memenuhi ekspektasi gaya hidup elit. Inilah wajah korupsi yang tak lagi sekadar permainan licik di meja birokrasi, tapi juga terjadi di ruang makan keluarga, di balik pintu rumah mewah, dan dalam genggaman kamera ponsel yang memotret kemewahan untuk diunggah ke Instagram.
Ironisnya, di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa 9,7% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada petani yang gagal panen, anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu beli seragam, ibu hamil yang kehilangan nyawa karena tak mendapat layanan kesehatan layak. Di tengah realitas getir seperti ini, pameran kemewahan keluarga pejabat menjadi tamparan keras bagi akal sehat dan rasa keadilan sosial. Kemewahan berubah menjadi simbol pengkhianatan terhadap nilai demokrasi dan penderitaan rakyat.
Media sosial memperparah semuanya. Menurut survei Kominfo tahun 2023, lebih dari 70% masyarakat merasa bahwa gaya hidup berlebihan pejabat dan keluarganya memperburuk citra pemerintah. Unggahan foto mewah tidak hanya menunjukkan selera, tetapi juga menjadi pesan tidak langsung tentang siapa yang punya kuasa, siapa yang di luar lingkarannya. Ketika masyarakat terus-menerus dijejali citra kekuasaan yang glamor dan jauh dari kehidupan nyata, kepercayaan terhadap sistem akan lapuk dari dalam.
Fenomena ini juga menyentuh sisi psikologis masyarakat. Ketimpangan yang terlalu mencolok menciptakan rasa keterasingan dan keterbuangan, di mana rakyat merasa tak lagi diwakili. Ketika kepercayaan hilang, maka yang tersisa adalah kemarahan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk mulai kerusuhan sosial, apatisme politik, penolakan terhadap institusi, bahkan radikalisasi. Sejarah telah membuktikan hal ini, salah satunya dalam Revolusi Prancis. Ketika rakyat lapar dan elit terus berpesta, tak butuh waktu lama untuk kursi kekuasaan digulingkan.
Lebih jauh, sebuah studi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 mengungkap temuan yang lebih mengkhawatirkan. Hasil temuan mengungkapkan bahwa istri pejabat sering menjadi aktor yang terlibat aktif dalam praktik korupsi, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Dalam sejumlah kasus, mereka terbukti menjadi penggerak atau pemberi tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan gaya hidup yang tinggi, tuntutan status sosial, serta persaingan antarkelompok elit menyebabkan terjadinya “korupsi gaya hidup”, di mana kekuasaan dijadikan mesin produksi kemewahan, bukan alat pelayanan publik. Dalam bahasa yang lebih keras: sebagian istri pejabat telah berubah menjadi mesin pemicu kerakusan.
Lingkaran setan pun terbentuk: kekuasaan melahirkan kekayaan, kekayaan melahirkan kemewahan, dan kemewahan menuntut lebih banyak kekuasaan untuk terus dipertahankan. Sementara itu, di luar pagar rumah mewah dan mobil sport berpelat dinas itu, rakyat mengantri bantuan beras, menyekolahkan anak dengan sistem iuran, dan menghadapi layanan kesehatan yang memprihatinkan. Ketika suara rakyat dihargai lebih rendah dari harga satu tas Hermes, maka demokrasi bukan lagi alat partisipasi, melainkan panggung oligarki.
Kondisi ini tentunya menciptakan ketimpangan simbolik dan struktural yang berbahaya. Glamor dan kekuasaan yang berjalan beriringan tanpa batas telah mengikis nilai kesederhanaan dan integritas yang seharusnya menjadi landasan pejabat publik. Seolah kita kembali ke zaman feodalisme baru, di mana kekuasaan bukan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, melainkan dipertontonkan kepada sesama elit.
Tak berlebihan bila kita katakan bahwa Marie Antoinette tak pernah benar-benar mati. Kini, ia menjelma dalam potret kontemporer kekuasaan yang membusuk oleh keangkuhan. Dan seperti dalam sejarah Revolusi Prancis, gejala awal kehancuran sistem selalu dimulai dari hilangnya rasa malu dan empati di kalangan elit. Kini, pertanyaannya bukan lagi sekadar “apa yang mereka makan?” tetapi: sampai kapan rakyat harus menelan kenyataan pahit ini sendirian?
Ketimpangan ini menjadi semakin menyakitkan ketika kita menengok realitas mayoritas rakyat Indonesia yang masih terperangkap dalam jerat kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 9,7% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mewakili jutaan warga yang harus memilih antara makan atau menyekolahkan anak, antara membeli obat atau membayar listrik. Di pelosok desa, banyak keluarga yang menggantungkan harapan pada bansos yang sering kali datang telat dan tak mencukupi.
Sementara itu, di pusat kekuasaan, mobil-mobil mewah melintas di depan anak-anak yang belajar di sekolah beratap bocor. Ketika rakyat melihat pejabat dan keluarganya bergelimang harta dalam pesta-pesta eksklusif sambil mereka sendiri berkeringat di jalanan, maka yang lahir bukan sekadar kecemburuan, tapi rasa muak dan sinisme terhadap aparatur negara yang seharusnya melayani.
Lantas, apa pelajaran penting dari kisah Marie Antoinette dan relevansinya hari ini? Bahwa gaya hidup seorang pejabat, dan lebih-lebih pasangannya, bukanlah urusan privat semata. melainkan simbol dari karakter moral kekuasaan. Setiap tas bermerek yang dipamerkan, setiap unggahan liburan ke luar negeri yang viral, bukan cuma soal selera tapi soal legitimasi moral. Di tengah masyarakat yang kesulitan hidup, kemewahan yang dipertontonkan adalah bentuk kekerasan simbolik, yang bisa jauh lebih tajam dari peluru.
Solusinya bukan hanya pada pendekatan administratif, tapi juga pada reformasi etika dan budaya politik. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan napas dalam setiap sendi pengelolaan kekayaan pejabat dan keluarga mereka. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak boleh hanya menjadi formalitas tahunan yang bisa dimanipulasi, tapi harus diperkuat dengan sistem audit ketat oleh lembaga independen. Pelibatan publik melalui platform pelaporan terbuka, pengawasan berbasis masyarakat sipil, dan liputan investigatif dari media yang bebas harus terus didorong.
Lebih jauh lagi, etiket publik bagi pejabat dan keluarga mereka perlu disusun dan ditegakkan secara serius, termasuk pembatasan terhadap gaya hidup yang mencolok di ruang publik. Bukan untuk mengekang hak pribadi, tetapi untuk menjaga moralitas kekuasaan di mata rakyat. Negara tidak hanya butuh pemimpin yang bersih, tetapi juga figur-figur yang peka, tahu malu, dan mampu menjadi teladan dalam kesederhanaan. Karena dalam demokrasi yang sehat, kepercayaan rakyat adalah aset paling berharga. Dan kepercayaan itu tak bisa dibeli dengan pencitraan atau diklaim dengan seragam.
Redaktur: Jesika Yusnita Laoly
Leave a comment