Reporter: Ghefira Mannawa Salwa
Suara USU, Medan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan. Di tengah kondisi tersebut, aktivitas pendidikan turut menjadi perhatian. Ketika kualitas udara memburuk dan masyarakat mulai merasakan dampaknya, muncul pertanyaan sederhana tetapi penting: apakah kegiatan belajar tatap muka harus tetap berjalan seperti biasa?
Perdebatan ini salah satunya muncul setelah beredarnya potongan video rapat Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) mengenai kebijakan sekolah di tengah kabut asap. Dalam video tersebut, Kepala Disdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyinggung dampak peliburan sekolah terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kantin sekolah.
“Ketika sekolah libur dikarenakan asap, akan mengakibatkan dapur-dapur MBG mati, kantin-kantin mati,” demikian pernyataan yang beredar. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik karena masyarakat mempertanyakan apakah keselamatan dan kesehatan siswa telah menjadi pertimbangan utama ketika kondisi udara memburuk.
Kekhawatiran tersebut juga dirasakan masyarakat, khususnya orang tua. Mereka tentu tidak ingin anak-anak tetap diarahkan mengikuti pembelajaran tatap muka ketika kualitas udara berada dalam kondisi yang berbahaya. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama apabila paparan berlangsung secara terus-menerus.
Asap kebakaran hutan bukan sekadar mengganggu jarak pandang atau menimbulkan bau tidak sedap. Asap mengandung berbagai polutan, salah satunya partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Anak-anak juga menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena masih berada dalam masa perkembangan. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak, hingga memperburuk gangguan pernapasan tertentu.
Namun, persoalan tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari Muhammad Reza Prabowo. Dalam keterangannya yang dilansir dari detik.com, Reza meminta masyarakat tidak menilai keseluruhan rapat hanya berdasarkan potongan video yang beredar.
“Saya berharap kita jangan menerima informasi sepotong-sepotong,” ujarnya. Menurut Reza, pembahasan dalam rapat tersebut tidak hanya mengenai keberlangsungan MBG. Kondisi kabut asap, aspirasi berbagai pihak, hingga kemungkinan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga turut dibahas.
Reza menjelaskan bahwa kondisi udara di wilayah terdampak dapat berubah dengan cepat. Kabut asap yang sempat menghilang dapat kembali muncul sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan situasi sebelum menentukan kebijakan sekolah.
Penjelasan tersebut tentu perlu dipertimbangkan. Kebijakan pemerintah memang tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan potongan video yang beredar. Kondisi udara yang berubah-ubah juga membuat pemerintah perlu mempertimbangkan situasi secara menyeluruh.
Namun, justru di sinilah pertanyaan pentingnya: apakah kita harus menunggu kondisi menjadi benar-benar buruk sebelum mengambil langkah untuk melindungi siswa?
Keselamatan seharusnya menjadi pertimbangan sejak kondisi mulai menunjukkan risiko, bukan setelah dampaknya semakin luas. Ketika kualitas udara memburuk, pilihan untuk mengalihkan pembelajaran tatap muka ke PJJ sementara bukan berarti pendidikan dihentikan. Pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi paparan siswa terhadap udara yang tidak sehat dapat dikurangi.
Pendidikan memang penting, tetapi pendidikan tidak hanya berarti siswa harus selalu hadir secara fisik di ruang kelas. Dalam keadaan tertentu, sistem pembelajaran seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Jika kabut asap sudah membahayakan, PJJ dapat menjadi salah satu jalan tengah agar kegiatan belajar tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan siswa.
Kekhawatiran mengenai siswa yang diliburkan kemudian pergi ke kafe atau tempat lain juga perlu dilihat secara proporsional. Pengawasan terhadap aktivitas anak di luar sekolah memang penting, tetapi persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan utama untuk mempertahankan pembelajaran tatap muka ketika kualitas udara sudah tidak aman. Pemerintah dapat memberikan arahan kepada orang tua agar anak tetap berada di rumah dan membatasi aktivitas di luar selama kondisi udara memburuk.
Begitu pula dengan MBG. Program makanan bergizi tentu memiliki manfaat dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Namun, makanan bergizi dan lingkungan yang sehat seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya sama-sama penting. Persoalannya adalah ketika salah satu pertimbangan justru membuat keselamatan siswa seolah-olah berada di urutan berikutnya.
Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memberikan tanggapan mengenai kondisi tersebut. Dikutip dari CNBC Indonesia, Budi menjelaskan bahwa keputusan mengenai kegiatan sekolah bukan berada dalam kewenangan Kementerian Kesehatan. Namun, pemerintah tetap menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla.
“Kalau masalah di kebakaran hutan, kita sudah kirim lebih dari 5 juta masker dan juga oksigen konsentrator,” ujar Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat terpapar polusi udara, baik ketika berada di sekolah maupun di rumah. Karena itu, penggunaan masker menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan, khususnya terhadap partikulat PM2.5. Pemerintah juga mengirimkan oksigen konsentrator untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kabut asap bukan sekadar persoalan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada risiko kesehatan yang perlu diperhitungkan. Masker memang dapat membantu mengurangi paparan, tetapi bukan berarti risiko akibat udara tercemar hilang sepenuhnya. Ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan tetap menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.
Persoalan ini bukan tentang memilih antara pendidikan dan kesehatan. Keduanya sama-sama penting. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan siswa. Jika kabut asap masih menjadi ancaman, keputusan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk kemunduran pendidikan. Sebaliknya, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat lingkungan.
Sebab, tidak ada gunanya mengejar kehadiran siswa di ruang kelas jika ruang tersebut berada dalam lingkungan dengan udara yang tidak aman. Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar dan membangun masa depan. Karena itu, sudah semestinya keselamatan mereka menjadi bagian paling awal dari setiap keputusan pendidikan, bukan pertimbangan yang baru muncul setelah keadaan benar-benar memburuk.
Redaktur: Emia Timentha Tarigan
Leave a comment