Reporter: Dhita Luna, Dinda Sajidah
Suara USU, Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan aplikasi Business Responsibility System (BRS) sekaligus memperkuat kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026–2030, Senin (06/04). Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.
Kegiatan yang dikemas dalam agenda Konsultasi Publik ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta mitra internasional. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan sambutan dari Kepala Bapperida Provinsi Sumut, Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, S.Sos., M.SP., perwakilan IDJC Consultant for JICA SDGs Project, Mr. Hisaaki Mitsui, serta dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, S.H., M.SP.
Pj. Sekda Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan bahwa peluncuran aplikasi BRS merupakan yang pertama di Indonesia. Ia menilai inovasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik guna menyelaraskan persepsi terkait pembangunan berkelanjutan. Meski sempat menghadapi kendala akibat bencana alam di sejumlah daerah, pemerintah tetap optimis target 17 poin SDGs dapat tercapai pada 2030.
“Kita sedang menyusun strategi agar dukungan berbagai stakeholder dapat mempercepat pemulihan, terutama pascabencana yang mempengaruhi angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah berfokus menekan angka kemiskinan melalui penciptaan peluang usaha baru serta memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Selain itu, percepatan pemulihan ekonomi juga didorong melalui pemberian bantuan peralatan kepada pelaku UMKM terdampak bencana.
Di sisi lain, keterlibatan institusi pendidikan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program ini. Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.M., menyampaikan bahwa USU berperan dalam penyusunan RAD SDGs, baik secara teknis maupun akademis. Ia menyebut keterlibatan kampus tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan upaya mendukung penilaian seperti THE Impact Ranking dan QS Sustainability Ranking.
“Hasil konsultasi publik ini nantinya akan kami integrasikan dengan kebijakan pengabdian di USU, sekaligus menjadi bahan ajar bagi mahasiswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, melalui konsep “Kampus Berdampak”, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap indikator SDGs. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu pembangunan di daerahnya.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan USU ini diharapkan menghasilkan dokumen rencana aksi yang aplikatif dan berbasis data. Keterlibatan peneliti dan mahasiswa menjadi kunci agar program pembangunan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat.
Melalui integrasi aplikasi BRS dan penyusunan RAD yang komprehensif, Pemprov Sumut menargetkan pemulihan ekonomi serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sebelum 2030. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan SDGs secara menyeluruh.
Redaktur: Debora Gracia Nauli
Leave a comment