Rp6 Juta per Hari untuk SPPG: Efisiensi Kebijakan atau Celah Pemborosan Anggaran?

Oleh: Arneta Yoselin Sitanggang

Pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Isu ini mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa yayasan pengelola SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Besaran angka tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik, bahkan menimbulkan tudingan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.

Informasi mengenai skema insentif ini dijelaskan dalam pemberitaan yang dimuat oleh IDN Times. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kebijakan pemberian insentif memiliki dasar hukum yang jelas serta diatur melalui mekanisme teknis yang ketat. Dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan oleh BGN, disebutkan bahwa insentif fasilitas SPPG diberikan sebesar Rp6.000.000 per hari. Insentif tersebut diberikan selama enam hari kerja dalam satu minggu atau setara dengan 12 hari dalam dua minggu.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa besaran insentif tidak ditentukan oleh jumlah penerima manfaat. Dengan demikian, dana yang diberikan bukan merupakan pembayaran berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi. Insentif tersebut ditujukan untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas, pemenuhan standar operasional, serta keberlangsungan layanan sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh BGN.

Secara normatif, nilai Rp6 juta per hari dihitung berdasarkan estimasi biaya sebesar Rp2.000 per porsi yang dikalikan dengan kapasitas layanan hingga 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Selain itu, dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa insentif diberikan berdasarkan hari operasional layanan, yaitu enam hari kerja dalam satu minggu. Hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan insentif, sementara hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja tetap dapat dihitung sebagai bagian dari kesiapsiagaan fasilitas. Dalam perhitungan operasional program pada tahun 2026, jumlah hari kerja dihitung sebanyak 313 hari, yaitu hasil pengurangan dari total 365 hari dalam satu tahun dengan 52 hari Minggu.

Insentif tersebut mulai diberikan sejak SPPG mendistribusikan makanan dalam program MBG, meskipun operasional dapur belum berjalan dalam kapasitas maksimal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa fasilitas dapur tetap berada dalam kondisi siap beroperasi dan mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam situasi tertentu, operasional SPPG dapat mengalami penghentian sementara. Dalam kondisi tersebut, insentif masih dapat dibayarkan dengan batas maksimal masa suspensi selama tiga bulan kalender secara akumulatif dalam satu tahun anggaran. Namun, terdapat pengecualian apabila penghentian operasional terjadi karena fasilitas tidak memenuhi syarat standby readiness. Contohnya adalah ketika dapur mengalami renovasi besar yang menyebabkan fasilitas tidak dapat berfungsi sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, insentif tidak akan diberikan.

Kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan operasional dapur serta menentukan apakah kegiatan pelayanan dapat dilanjutkan atau perlu dihentikan secara permanen.

Di tengah penjelasan resmi mengenai mekanisme tersebut, perbincangan di media sosial turut memperkeruh situasi. Di platform X, misalnya, beredar narasi yang menyebutkan bahwa mitra SPPG memperoleh Rp6 juta per hari selama 313 hari dalam satu tahun, termasuk hari libur, tanpa pemotongan pajak. Jika dihitung secara sederhana, angka tersebut dapat mencapai sekitar Rp1,87 miliar per SPPG setiap tahunnya.

Namun narasi tersebut dibantah oleh pihak BGN melalui pernyataan resminya. BGN menegaskan bahwa operasional SPPG dihitung berdasarkan enam hari kerja dalam satu minggu, sehingga hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan insentif yang dibayarkan.

Meskipun klarifikasi telah disampaikan, perdebatan publik mengenai kebijakan ini belum sepenuhnya mereda. Sebagian pihak mempertanyakan keadilan dalam skema insentif yang diterapkan. Nominal insentif yang sama untuk seluruh SPPG dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama antara dapur dengan kapasitas besar dan biaya operasional tinggi dengan dapur yang memiliki skala lebih kecil dan kebutuhan anggaran yang relatif lebih rendah.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada yayasan pengelola MBG sebenarnya memiliki dasar rasional dari sisi efisiensi investasi dan distribusi risiko. Melalui skema ini, negara tidak perlu menanggung biaya pembangunan fasilitas dapur sejak awal. Sebaliknya, mitra pengelola menanggung berbagai risiko operasional, mulai dari kerusakan fasilitas hingga kemungkinan kegagalan layanan. Dalam kerangka kemitraan publik dan swasta, model seperti ini bukanlah hal yang baru.

Meski demikian, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek yang sangat penting. Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana standar dapur MBG diterapkan di lapangan, bagaimana proses evaluasi dilakukan, serta sejauh mana kualitas layanan benar-benar sebanding dengan besaran insentif yang diberikan. Penjelasan yang lebih terbuka juga diperlukan terkait mekanisme pembayaran insentif pada hari-hari tertentu agar tidak menimbulkan kesan bahwa anggaran negara mengalir tanpa aktivitas yang jelas.

Selain itu, penyamarataan nominal insentif juga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Perbedaan kapasitas layanan dan biaya operasional antar dapur membuat skema yang lebih proporsional layak dipertimbangkan. Insentif Rp6 juta per hari seharusnya tidak hanya dilihat dari besarannya, tetapi juga dari output layanan, kualitas operasional, serta dampaknya terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai insentif Rp6 juta per hari bagi SPPG seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai besar kecilnya angka tersebut. Isu yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dikelola secara transparan, dievaluasi secara berkala, serta disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari sejauh mana setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima program Makan Bergizi Gratis serta berkontribusi terhadap upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat.

Redaktur: Debora Gracia Nauli