Saat Dunia Fokus pada Kondisi Iran, Kuba Perlahan Tercekik Embargo AS

Oleh: Dea Asrianti Claudia Jawak

Ketika perhatian dunia internasional masih tertuju pada konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, Kuba justru diam-diam menghadapi krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Negara kepulauan di Karibia itu kini terjerumus ke dalam situasi paling kelam sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Salah satu penyebab utamanya ialah kebijakan embargo total yang kembali diperketat oleh pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, sejak Januari 2026.

Pemadaman listrik berkepanjangan hingga 20 jam per hari terjadi di hampir seluruh wilayah Kuba. Bahkan, dalam empat bulan terakhir, sistem kelistrikan nasional dilaporkan kolaps total sebanyak tiga kali. Insiden terbaru terjadi pada 16 Maret 2026, ketika aliran listrik padam dan berdampak pada lebih dari 10 juta penduduk di seluruh negeri.

Ibu Kota Havana yang dulu ramai dengan alunan musik dan wisatawan asing, kini ketika malam hari menjadi tampak gelap, sunyi, dan mencekam. Restoran, hotel, serta pusat hiburan terpaksa tutup. Rumah sakit kesulitan menyimpan vaksin dan insulin karena rantai dingin terputus, memaksa pemerintah menunda puluhan ribu operasi medis. Ratusan ribu warga harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah beras dan minyak goreng yang kian menipis.

Krisis energi yang berkepanjangan ini juga memicu gejolak sosial langka di negara komunis tersebut. Pada tanggal 6 – 11 Maret, pusat Kota Havana dipenuhi oleh warga yang turun ke jalan dengan memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes. Ketegangan meningkat di Kota Morón, Kuba tengah, di mana pengunjuk rasa dilaporkan menyerang dan membakar markas besar Partai Komunis Kuba atau Partido Comunista de Cuba (PCC).

Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, dalam pidato nasional pada Jumat, 13 Maret 2026, menyebut situasi ini sebagai tindakan genosida yang dilakukan oleh Washington dan dengan lantang menyatakan bahwa Kuba tidak akan menyerah. “Kami tidak akan pernah menyerah. Rakyat Kuba lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut,” tegas Diaz-Canel.

Krisis ini dipicu oleh perintah eksekutif Trump pada 29 Januari 2026. Dalam perintah tersebut, Trump secara resmi menyatakan Kuba sebagai ancaman keamanan nasional AS. Sejak hari itu, Washington memberlakukan larangan total impor minyak ke Kuba. Tidak satu pun kapal tanker minyak bersandar di pelabuhan Kuba setelah 9 Januari 2026. Sebagai langkah tambahan, AS juga mengancam memberlakukan tarif tinggi bagi negara mana pun yang mencoba memasok minyak ke Kuba, termasuk Meksiko, Rusia, dan Aljazair.

Langkah Trump ini semakin memperparah kondisi Kuba yang sebelumnya sudah tercekik embargo ekonomi selama lebih dari enam dekade. AS pertama kali menjatuhkan embargo terhadap Kuba pada Februari 1962, dua tahun setelah revolusi komunis yang dipimpin Fidel Castro. Sejak saat itu, hubungan kedua negara membeku dan Kuba kehilangan akses ke pasar serta sistem keuangan global.

Situasi ini kemudian diperparah dengan jatuhnya pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela pada Januari 2026. Selama bertahun-tahun, Venezuela menjadi pemasok utama minyak murah bagi Kuba sebagai imbalan atas jasa medis dan tenaga keamanan. Dengan keberhasilan operasi AS yang menggulingkan Maduro, aliran minyak dari Caracas pun langsung terputus total.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Syahrul Aidi Maazat, menyatakan bahwa Kuba hanya mampu memproduksi sekitar 30% kebutuhan minyak dan gas dari dalam negeri, serta 10% dari energi terbarukan. Sisanya, 60% harus berasal dari impor. Dengan blokade total, kapasitas ekspor Kuba telah anjlok hingga 75% sejak tahun 2000. Akibatnya, Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2026 diperkirakan akan terkontraksi hingga 7,2%.

Hal ini memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap warga biasa. Sebanyak 9,8 juta dari 11 juta jiwa penduduk Kuba kini hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Tujuh dari sepuluh warga Kuba dilaporkan harus melewatkan setidaknya satu kali makan sehari karena kekurangan pangan atau uang.

Lebih lanjut, pada sektor pendidikan, lebih dari 2,1 juta buku teks gagal dicetak untuk tahun ajaran 2024 akibat kekurangan tinta dan kertas. Sebanyak 35 fasilitas pendidikan anak usia dini terpaksa ditutup karena tak mampu memperbaiki gedung yang rusak. Sementara itu, alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang disabilitas juga tidak dapat masuk ke pulau tersebut, hal ini memperparah penderitaan kelompok rentan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang merupakan keturunan Kuba-Amerika, dengan tegas turut membela kebijakan ini. “Kami tidak akan berhenti menekan rezim komunis Havana sampai kebebasan kembali ke pulau itu,” ujar Rubio dalam konferensi pers di Washington pada Selasa, 17 Maret 2026.

Menariknya, di tengah tekanan maksimal ini, Trump sempat melontarkan isyarat kontradiktif. Pada 29 Maret, ia mengaku tidak keberatan jika negara lain membantu Kuba. “Jika ada negara yang ingin mengirim minyak ke Kuba saat ini, saya tidak punya masalah dengan itu, baik Rusia atau siapa pun,” katanya di Air Force One. Pernyataan ini muncul saat kapal tanker Rusia Anatoly Kolodkin dilaporkan mendekati pelabuhan Kuba dengan membawa sekitar 100.000 metrik ton minyak mentah pengiriman besar pertama sejak sanksi AS diberlakukan.

Pemerintah Kuba sendiri menolak semua tuduhan dan ancaman. Melalui Kementerian Luar Negeri, Havana menyatakan bahwa embargo AS adalah pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia. Havana juga menegaskan tidak akan mengubah sistem sosialis negara tersebut meskipun tekanan dari luar semakin keras.

Di tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa 165 negara pada Oktober 2025 memilih mendukung resolusi pencabutan embargo AS terhadap Kuba, sementara hanya 7 negara yang menolak termasuk AS dan Israel. Di dalam negeri, BKSAP DPR RI, menyatakan akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk memberikan dukungan diplomatik kepada Kuba.

Meski demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Washington akan melonggarkan kebijakan embargonya secara permanen. Di sisi lain, perhatian dunia internasional juga masih minim terhadap situasi yang dialami Kuba. Media global lebih banyak menyoroti ketegangan di Teluk Persia serta konflik Israel–Palestina.

Padahal, di seberang Samudra Atlantik, sekitar 11 juta rakyat Kuba perlahan menghadapi krisis berkepanjangan akibat apa yang mereka sebut sebagai “pencekikan diam-diam” oleh negara adidaya tersebut. Kini, Kuba bersiap menghadapi musim panas Karibia yang terik dengan keterbatasan listrik, minimnya akses pendingin udara, serta ketidakpastian mengenai kapan penderitaan itu akan berakhir.

Redaktur: Muhassanah Nasution