Reporter: Yolanda Febriana Sinaga dan Rifatul Suaidah
Suara USU, Medan. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara yang tergabung dalam aliansi Aliansi BEM Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (28/7). Mereka mendesak respons konkret atas berbagai persoalan nasional dan daerah. Aksi berlangsung tertib, diwarnai orasi, penyerahan dokumen kajian akademik, dan permintaan dialog langsung dengan pimpinan DPRD.
Mahasiswa membawa tiga isu nasional yang dianggap krusial:
1. Penolakan sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai mengancam demokrasi.
2. Penolakan kerja sama bilateral Indonesia–AS yang dianggap merugikan kedaulatan bangsa.
3. Penolakan pengaburan sejarah oleh Fadli Zon.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal yang dianggap mendesak. Mereka menilai praktik korupsi di Sumatera Utara masih marak, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dan sektor pendidikan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga dianggap lamban dan minim keberpihakan terhadap korban. Tak hanya itu, sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak serta pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai tidak transparan turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menyerahkan dokumen kajian setebal hampir 100 halaman kepada anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, SH, MH. Kajian itu disusun selama berbulan-bulan dan berisi data, argumentasi, serta rekomendasi kebijakan.
“Kami tidak datang dengan teriakan kosong. Ini hasil kajian serius. Kami ingin tindakan nyata, bukan sekadar retorika,” ujar salah satu orator.
Mahasiswa menyayangkan aksi tersebut tidak diterima langsung oleh pimpinan DPRD. Mereka menuntut agar aksi berikutnya direspons melalui dialog intelektual, bukan sekadar pertemuan dengan perwakilan anggota dewan.
“Kalau DPRD siap, ayo adu argumen, bukan adu fisik. Segera laksanakan RDP dengan tujuh kampus peserta aksi ini,” tegas salah satu koordinator lapangan.
Menanggapi aksi tersebut, dua anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti (PAN) dan Alfriyansyah Ujung (PDIP) menyatakan bahwa mereka menerima aspirasi dan akan menyampaikannya ke DPR RI dan kementerian terkait.
“Beberapa isu seperti RKUHP dan pangkalan militer adalah ranah pusat. Tapi kami tetap akan menyuarakan ke pusat,” ujar Rudi.
Setelah sebelumnya DPRD menyatakan akan menampung semua aspirasi mahasiswa. Namun, mahasiswa menuntut langkah yang lebih konkret. Mereka berharap DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menunjukkan keberpihakan secara nyata. Tuntutan yang disuarakan meliputi pernyataan sikap terbuka menolak RKUHP, komitmen untuk menjalin koordinasi aktif dengan DPR RI, serta penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan tujuh kampus yang terlibat dalam aksi.
Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan, yel-yel perjuangan, dan ajakan mengawal komitmen DPRD. Mahasiswa menekankan bahwa gerakan ini adalah bentuk kontrol moral, bukan kepentingan politik praktis.
“Kami bukan pragmatis. Ini soal keberpihakan kepada rakyat. Kalau bukan kami yang bersuara, siapa lagi?” pungkas orator sebelum membubarkan aksi.
Redaktur: Khairani
Leave a comment