Oleh: Dea Asrianti Claudia Jawak
Suara USU, Medan. Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, menyuguhkan sebuah momen yang langka dalam sejarah komunikasi politik Indonesia. Di tengah puncak peringatan May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto melakukan aksi yang mengagetkan sekaligus kontroversial, yakni melepas kemeja safari cokelat yang dikenakannya di atas panggung dan melemparkannya ke arah massa buruh.
Dikutip dari Tempo, Prabowo hadir dalam acara May Day Fiesta yang digelar Partai Buruh dengan mengenakan setelan cokelat dan topi. Ia tiba di kawasan Monas melalui pintu masuk Patung Kuda. Selain berpidato, ia juga membagikan kaus dan berjoget dengan lagu “Percayalah Padaku” dari grup band ska Tipe-X, lengkap dengan gerakan silat khasnya. Kemudian, seusai berpidato, saat alunan lagu persatuan kaum buruh “Internasionale” berkumandang, Prabowo melepas satu per satu kancing atasan safari yang ia pakai, lalu melempar pakaiannya ke arah penonton. Ia meninggalkan panggung hanya dengan mengenakan kaus dalam hitam dan celana hitam. Ia juga sempat melempar baju kepada para buruh dari dalam mobil Maung.
Aksi teatrikal ini, menurut narasi yang beredar di kalangan pendukung pemerintah, dimaksudkan sebagai “simbol solidaritas” antara presiden dan kaum pekerja. Dalam pemberitaan tahun sebelumnya, aksi serupa melepas baju safari yang kemudian dilemparkannya ke kerumunan disebut-sebut sebagai simbol kedekatan emosional antara pemimpin negara dan rakyatnya, khususnya kaum pekerja. Narasi ini ingin membangun kesan bahwa presiden tidak memiliki jarak dengan kelas bawah, bahwa ia bersedia melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan kepala negara demi menunjukkan kebersamaan.
Namun, jika dibaca dalam perspektif komunikasi politik, tindakan ini menyimpan sejumlah persoalan etis yang serius. Seorang presiden di negara Timur seperti Indonesia bukan sekadar pemimpin eksekutif, tetapi juga simbol moral bangsa dan representasi wibawa negara. Ketika seorang presiden melepas pakaiannya di ruang terbuka, di hadapan ribuan buruh yang tengah menyuarakan tuntutan ekonomi, ia secara tidak sadar melepas pula lapisan-lapisan formalitas yang membangun kewibawaan institusi kepresidenan. Dalam analisis komunikasi politik, setiap tindakan pemimpin adalah teks yang sarat makna. Maka, apa sebenarnya pesan di balik aksi membuka baju ini?
Aksi ini melakukan reduksi dan distraksi publik terhadap isu-isu substansial yang dibawa buruh. Tuntutan serikat pekerja pada May Day 2026 cukup berat. Berdasarkan laporan Media Indonesia, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) membawa sejumlah agenda utama, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan upah murah, perlindungan terhadap ancaman PHK, hingga reformasi pajak yang lebih berpihak kepada pekerja.
Total buruh yang hadir diperkirakan mencapai 100 ribu orang. Di tengah tuntutan sebesar itu, perhatian publik justru dibelokkan oleh visual yang mengagetkan seorang presiden melepas baju dan berjoget. Ini adalah bentuk noise politik, di mana pesan penting tentang kebijakan menjadi terpinggirkan karena publik disuguhi sensasi. Ironisnya, euforia sesaat itu membuat sorotan media bergeser dari “apa yang dituntut buruh” menjadi “apa yang dilakukan presiden.” Dengan kata lain, panggung protes berubah menjadi arena pertunjukan.
Aksi tersebut juga merepresentasikan gaya komunikasi yang mengagungkan simbol fisik di atas akal budi. Membuka baju di ruang publik adalah kode budaya yang diasosiasikan dengan kesiapan bertarung, dominasi, dan ketangguhan fisik. Narasi “simbol solidaritas” sebenarnya menyembunyikan pesan subliminal, “Saya kuat, saya bisa, saya tidak takut.” Yang menjadi sorotan adalah apakah strategi komunikasi spontanitas ini bertujuan untuk menarik simpati publik, atau justru berisiko semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat karena menggantikan substansi kebijakan dengan pertunjukan tubuh? Dunia kerja modern tidak membutuhkan otot presiden, ia butuh kebijakan presiden yang rasional.
Aksi Prabowo membuka baju di Monas ini mendapat beragam reaksi dari netizen di media sosial. Kritik muncul karena fokus publik dinilai bergeser dari isu ketenagakerjaan ke aksi simbolik yang viral. Seorang pengamat komunikasi politik yang diwawancarai RMOL Sumut (2 Mei 2026) mengatakan bahwa aksi membuka baju dan melemparkannya ke arah buruh jelas bukan tindakan biasa. Ini adalah komunikasi politik yang sengaja dibuat dramatis. Di satu sisi, langkah ini cerdas, sederhana, emosional, dan sangat mudah viral. Namun di sisi lain, kritik semacam ini muncul ketika tindakan simbolik tidak diikuti oleh kebijakan konkret yang menjawab tuntutan struktural buruh. Efektivitas komunikasi publik dari tindakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi antara simbol dan kebijakan. Tanpa kebijakan nyata yang memenuhi tuntutan buruh, aksi melepas baju hanyalah sandiwara semata.
Tentu saja, ada kalangan yang membela aksi ini sebagai bentuk kedekatan yang tulus dengan rakyat kecil. Mereka melihat Prabowo sebagai pemimpin yang tidak gengsi, yang berani tampil apa adanya, yang tidak terbelenggu protokol-protokol kaku kepresidenan. Namun, argumen ini mengandung kelemahan mendasar, yaitu kedekatan tanpa kebijakan adalah sentimentalisme kosong. Seorang presiden bisa saja memeluk buruh, membagikan kaus, dan melepas baju di depan mereka, tetapi jika upah minimum tidak naik, jika outsourcing tidak dihapus, jika PHK masih mengancam, maka semua gestur itu akan terasa seperti plester di atas luka yang menganga.
Peristiwa di Monas pada 1 Mei 2026 itu bukan sekadar insiden spontan yang lucu atau mengharukan. Ia adalah sebuah pernyataan tentang gaya kepemimpinan dan prioritas komunikasi politik. Bahwa di tengah gelombang tekanan ekonomi dan tuntutan kelas pekerja yang membuncah, respons yang dipilih bukanlah penyajian data dan solusi, melainkan sensasi tubuh dan tontonan.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, Apakah ini pertanda bahwa pemerintah kehabisan gagasan sehingga terpaksa menggunakan simbol-simbol primitif untuk merebut simpati publik? Ataukah ini adalah strategi populis yang diperhitungkan dengan matang, yang sengaja mengaburkan isu struktural dengan drama-drama yang viral tetapi tidak menyelesaikan masalah? Manapun jawabannya, satu hal yang jelas, ketika seorang presiden membuka bajunya di hadapan buruh yang kelaparan, yang ia buka bukanlah solidaritas, melainkan tirai yang menutupi ketidakmampuan menjawab tuntutan rakyat dengan kebijakan yang konkret.
Redaktur: Rifatul Suaidah
Leave a comment