Oleh: M. Al-Piqri
Suara USU, Medan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi dan ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya saat membuka Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) di ICE BSD, Tangerang, pada 21 Mei 2025, Prabowo menyatakan bahwa kedaulatan bangsa harus ditopang oleh kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi dan pangan.
Prabowo menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun ke depan serta memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan sosial. Ia menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri, tanpa ketergantungan pada bahan bakar dan pangan pokok dari luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk membangun Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan resilien menghadapi krisis global.
Namun, tantangan tak kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai impor migas Indonesia pada November 2024 masih mencapai US$2,57 miliar, meskipun turun hampir 30 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Konsumsi BBM nasional tetap tinggi yakni sekitar 1,6 juta barel per hari. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan pada impor masih menjadi realitas yang sulit dihindari dalam waktu dekat.
Di sisi lain, subsidi energi fosil terus menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun pada 2024, terdiri atas Rp113,3 triliun untuk BBM dan LPG serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik. Angka ini menunjukkan tekanan besar terhadap fiskal negara yang menghambat ruang pengembangan energi bersih.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor, pemerintah mendorong penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit. Program B50, yakni campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar, diharapkan mampu menekan impor secara signifikan. Namun, pelaku industri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menilai bahwa target B50 pada awal 2025 masih belum realistis. Kebutuhan akan pengujian teknis menyeluruh dan peningkatan kapasitas produksi nasional menjadi hambatan utama yang harus segera dijawab.
Organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia juga mengingatkan bahwa ada risiko deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit yang dapat memperburuk krisis iklim dan menggoyahkan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur sawit masih menjadi penyumbang deforestasi terbesar di Tanah Air, sebuah ironi di tengah semangat pemerintah menggalakkan energi terbarukan berbasis biofuel.
Selain sektor energi, ketahanan pangan nasional juga menghadapi tantangan serius. Ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor gandum Indonesia mencapai 9,45 juta ton sepanjang Januari hingga September 2024, meningkat 19,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan rapuhnya ketahanan pangan domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri secara mandiri.
Sebagai respons, pemerintah mendorong program food estate dengan tujuan meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan marginal dan penerapan teknologi modern. Program ini menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan nasional. Namun, sejumlah pakar dan pemerhati lingkungan memperingatkan bahwa food estate bukan solusi tanpa risiko. Tanpa prinsip keberlanjutan, program ini dapat menimbulkan konflik lahan, degradasi tanah, dan kerusakan lingkungan yang justru memperparah masalah yang ingin diselesaikan.
Laporan investigatif dari Mongabay mencatat bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah justru mengalami penurunan produksi padi selama tiga tahun pertama implementasinya. Tidak hanya gagal mencapai target produksi, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal akibat perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat adat dan petani setempat. Hal ini memperkuat argumen bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai dengan pendekatan top-down semata, melainkan harus dibangun di atas partisipasi dan perlindungan terhadap hak atas tanah.
Perlu diingat bahwa ketahanan energi dan pangan bukan dua jalur terpisah, keduanya saling terhubung dan saling menentukan. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku bioenergi memang menjanjikan. Selain mendukung transisi menuju energi bersih, ia juga memberi nilai tambah bagi sektor pertanian. Namun, keseimbangan harus tetap menjadi prinsip utama. Ambisi dalam pengembangan bioenergi tidak boleh menabrak batas-batas ketahanan pangan, apalagi mengabaikan kelestarian lingkungan yang menjadi fondasi keberlanjutan itu sendiri.
Pakar dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, turut menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Kebijakan yang tumpang tindih, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif, serta dominasi subsidi energi fosil menjadi ganjalan serius. Selama subsidi energi fosil masih besar, ruang bagi pengembangan energi terbarukan akan terus terbatas.
Pemerintah terus mengupayakan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Untuk tahun 2025, anggaran sebesar Rp139,4 triliun telah dialokasikan. Fokus utama diarahkan pada subsidi pupuk, pencetakan sawah baru, intensifikasi lahan, serta pembangunan infrastruktur distribusi pangan. Langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas pangan di tengah tekanan iklim dan dinamika global.
Di sektor energi, perhatian pemerintah tak kalah besar. Skema insentif akan diperbaiki dan regulasi direvisi guna menarik investasi ke sektor energi baru dan terbarukan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi sebagai upaya mempercepat realisasi proyek energi bersih. Visi yang dibawa adalah mewujudkan kemandirian energi melalui kebijakan yang efisien dan implementasi yang konkret.
Prabowo juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan dan energi hanya dapat dicapai jika semua pihak bekerja bersama, dengan menjunjung prinsip transparansi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan.
Di tengah tantangan yang dihadapi, teknologi dan inovasi menjadi kunci. Pemerintah mendorong adopsi pertanian presisi, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, serta pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem. Di sektor energi, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa terus dipacu guna meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pengembangan mikrohidro dan bioetanol dari komoditas lokal seperti singkong dan jagung juga menjadi fokus pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel.
Namun, tantangan tidak hanya bersifat teknis dan ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial turut menjadi perhatian utama. Ekspansi perkebunan sawit yang mendorong alih fungsi lahan dan deforestasi berisiko memicu konflik sosial serta kerusakan ekosistem. Karena itu, pengembangan sektor pangan dan energi harus tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
Organisasi masyarakat sipil menyerukan adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas adat. Tujuannya adalah memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan inklusif. Greenpeace Indonesia juga menyoroti pentingnya keterlibatan petani kecil dalam praktik bebas deforestasi, guna menjaga keberlangsungan hutan dan memperlambat krisis iklim.
Kemandirian energi dan pangan memang menjadi dua tiang penyangga kedaulatan bangsa. Namun keduanya tidak boleh dibangun dengan cara yang mengorbankan kelestarian alam, keadilan sosial, dan hak hidup generasi mendatang. Transisi menuju swasembada harus berlandaskan visi keberlanjutan yang utuh: berkeadilan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan kokoh secara ekonomi
Oleh sebab itu mimpi untuk mewujudkan swasembada energi dan ketahanan pangan bukanlah tugas ringan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, dukungan teknologi, serta komitmen yang konsisten. Pemerintah telah menetapkan target besar, dengan anggaran yang signifikan. Namun, tantangan struktural, kebijakan yang belum sinkron, serta persoalan lingkungan tetap harus ditangani dengan serius.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang mandiri secara energi dan pangan. Sebuah cita-cita besar yang tak hanya soal kecukupan, tapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Redaktur: Jesika Yusnita Laoly
Leave a comment