Kabinet Gemuk Efisiensi Kurus pada Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Oleh: Deswina Listiani Matondang

Suara USU, Medan. Genap satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah kebijakan besar telah dijalankan: revisi Undang-Undang TNI, pembentukan kementerian baru, hingga restrukturisasi kabinet yang kini menjadi salah satu yang paling gemuk sejak era reformasi. Langkah ini menandakan ambisi kuat pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional. Namun di saat bersamaan, publik bertanya-tanya: apakah kabinet yang semakin luas benar-benar mempercepat kinerja, atau justru memperumit urusan birokrasi?

Survei Poltracking Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini mencapai 78,1%, sementara GREAT Institute mencatat angka lebih tinggi, yakni 85,8%. Secara umum, masyarakat tampak cukup puas. Namun, para pengamat dari CSIS mengingatkan bahwa hasil ini belum tentu mencerminkan kinerja sesungguhnya. Banyak yang menilai fase ini masih berada dalam “bulan madu politik”, di mana publik masih memberi toleransi sebelum menuntut hasil nyata di lapangan.

Salah satu sorotan terbesar datang dari frekuensi perombakan kabinet. Dalam setahun, tercatat sudah empat kali reshuffle dilakukan. Menurut laporan Kompas.com, langkah tersebut disebut sebagai penyesuaian terhadap dinamika politik sekaligus upaya mempercepat program prioritas nasional. Namun, sejumlah analis dari Universitas Gadjah Mada menilai reshuffle yang terlalu sering justru menimbulkan kebingungan di level birokrasi. Setiap pergantian menteri berpotensi mengubah arah kebijakan dan memakan waktu untuk proses adaptasi.

Di sisi lain, beberapa program populis pemerintah juga mendapat respons positif. Program makan bergizi gratis untuk pelajar, misalnya, disambut hangat publik. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 80% responden mendukung kebijakan tersebut karena dinilai menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan generasi muda. Meski begitu, CELIOS mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar program ini tidak membebani keuangan negara. Program populis memang populer, namun tanpa manajemen fiskal yang cermat, ia bisa berubah menjadi beban jangka panjang.

CELIOS juga menyoroti pembentukan sejumlah kementerian baru tanpa indikator kinerja yang jelas. Penambahan struktur, menurut mereka, tidak otomatis meningkatkan efektivitas pemerintahan. Bahkan, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Pandangan serupa disampaikan oleh BRIN, yang menilai birokrasi terlalu besar justru memperlambat proses pengambilan keputusan. Karena itu, jika pemerintah ingin memperluas kabinet, reformasi tata kelola dan efisiensi internal menjadi keharusan.

Dari sisi kinerja, hasil survei LSI tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan performa antarmenteri. Lima nama menonjol di posisi teratas:

• Nasaruddin Umar (Menteri Agama) – tingkat kepuasan 92,9%,

• Abdul Mu’ti (Mendikdasmen) – 91,5%,

• Sri Mulyani (Menkeu) – 89,8%, berkat stabilitas fiskal,

• Andi Amran Sulaiman (Mentan) – 89,4%, atas capaian ketahanan pangan,

• Rini Widyantini (MenPAN-RB) – 89,2%, karena percepatan digitalisasi layanan publik.

Namun tidak semua berkinerja serupa. Survei CELIOS Januari 2025 mencatat beberapa menteri dengan tingkat kepuasan negatif: Natalius Pigai (HAM) -113, Budi Arie Setiadi (Koperasi) -61, Bahlil Lahadalia (ESDM) -41, Raja Juli Antoni (Kehutanan) -36, dan Yandri Susanto (Desa) -28. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan kinerja yang signifikan, sekaligus pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam hal koordinasi dan akuntabilitas.

Meski demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap duet Prabowo–Gibran masih tergolong kuat. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 74,3% masyarakat masih percaya pada arah kebijakan pemerintah. Namun, pasca reshuffle keempat yang dinilai sebagian kalangan terlalu cepat, dukungan tersebut mulai menunjukkan penurunan. Publik kini menuntut hasil konkret, bukan sekadar pergantian struktur.

Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran dapat disebut sebagai fase penataan dan penegasan arah. Kebijakan populis dijalankan berdampingan dengan agenda pembangunan jangka panjang. Tantangan terbesar terletak pada keseimbangan antara ambisi politik, kebutuhan ekonomi, dan ekspektasi rakyat. Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik, agar setiap kebijakan tidak hanya terdengar ideal di atas kertas, tetapi juga terasa manfaatnya di lapangan.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dan akademisi menjadi penting. Kritik objektif dibutuhkan agar pemerintah tidak kehilangan arah. Apresiasi memang layak diberikan untuk kebijakan yang berhasil, namun evaluasi dan koreksi tetap harus disuarakan saat kebijakan menimbulkan persoalan baru.

Akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa besar kabinetnya, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Jika reformasi birokrasi sungguh dijalankan dan koordinasi antarmenteri diperkuat, memperluas kabinet bukanlah masalah. Tahun pertama ini menjadi momentum bagi Prabowo–Gibran untuk membuktikan bahwa pemerintahan besar seharusnya berarti satu hal: manfaat yang besar pula bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaktur: Jesika Yusnita Laoly