Oleh: Cynthia Ma
Suara USU, Medan. Film animasi Merah Putih: One for All menuai kritik pedas karena kualitas visualnya dianggap mengecewakan, meski diklaim menghabiskan biaya produksi Rp6,7 miliar. Film garapan Perfiki Kreasindo ini tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang, film ini menceritakan sekelompok anak dari berbagai latar budaya yang bersatu sebagai “Tim Merah Putih” untuk menjaga Bendera Pusaka yang hilang sebelum upacara. Tujuannya mulia: menanamkan nilai persatuan dan perjuangan. Namun, publik justru menyoroti kelemahan grafisnya.
Dengan anggaran Rp6,7 miliar, kualitas visual film ini kalah jauh dibanding animasi luar negeri seperti One Piece atau Demon Slayer, yang hanya menghabiskan Rp1,8 miliar per episode. Harapan publik terhadap kebangkitan animasi nasional sempat menguat setelah keberhasilan film Jumbo.
Sutradara Endiarto menjelaskan bahwa seluruh biaya produksi berasal dari dana pribadi kru, tanpa bantuan pihak formal maupun informal. “Ini sumbangsih kami, biayanya juga kami gotong royong. Semua, termasuk pengisi suara dan kru, bukan dari kalangan papan atas. Kalau pakai orang yang sudah punya nama, dari mana kami bisa memberi apresiasi yang layak? Kami urunan, tapi bukan dalam bentuk uang, melainkan usaha dan tenaga,” jelasnya kepada Detikpagi, Senin (11/8/2025).
Demi mengejar jadwal tayang, kru memilih memakai aset siap pakai ketimbang membuatnya sendiri. Kanal YouTube Yono Jambul mengungkap latar tempat dibeli dari marketplace seperti Daz3D; misalnya, “Street of Mumbai” digunakan sebagai gambaran jalanan umum di Indonesia. Desain karakter sebagian merupakan karya animator luar negeri, Junaid Miran, yang tidak diberi izin, kredit, maupun kompensasi.
Persoalan ini menyinggung ranah etika produksi. Film telah menabrak prinsip dasar penciptaan karya, yaitu plagiarisme. Jika tuduhan terbukti, pelanggaran hak cipta bisa berujung pada sanksi hukum.
Produser Toto Soegriwo terkesan santai menghadapi kritik. “Senyuman saja. Komentator lebih pandai dari pemain,” tulisnya di akun Instagram @totosoegriwo. Ia menilai sorotan publik—meski dari kontroversi—menunjukkan bahwa karya tersebut berhasil mencuri perhatian.
Film ini digadang-gadang sebagai karya anak bangsa. Namun jika sebagian besar aset visual “dipinjam” dari animator luar negeri, masih layakkah ia menyandang label itu? Alih-alih mengangkat citra perfilman Indonesia, praktik semacam ini justru bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan etika produksi dalam negeri.
Kegagalan ini sering dibungkus narasi “setidaknya sudah mencoba” atau “yang penting karya anak bangsa.” Padahal, standar rendah hanya memanjakan ketidakseriusan. Tanpa perencanaan matang, investasi serius, dan keberanian menunda rilis demi kualitas, industri animasi akan terus menghadirkan tontonan cepat dilupakan, meninggalkan rasa malu yang sulit ditutupi jargon kebanggaan.
Endiarto menegaskan keterbatasan timnya: tidak mampu menggunakan jasa profesional papan atas karena dana terbatas. Demi tayang tepat waktu, mereka menggunakan aset visual siap pakai dan karakter yang sebagian berasal dari animator luar negeri, tanpa izin.
Kritik publik juga muncul karena ketidaksesuaian latar visual dengan konteks lokal, serta resolusi grafis yang rendah. YouTube dan media sosial menjadi tempat sorotan terhadap aspek teknis dan etika produksi.
Film ini semula diharapkan menjadi simbol kebangkitan animasi nasional, seperti film Jumbo. Alih-alih meningkatkan citra nasional, kontroversi justru menimbulkan perdebatan tentang kualitas, etika, dan integritas produksi.
Redaktur: Jesika Yusnita Laoly
Leave a comment