Oleh: Dea Asrianti Claudia Jawak
Suara USU, Medan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian memanas di ruang publik. Janji kampanye yang awalnya bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan membebaskan anak Indonesia dari malnutrisi ini, nyatanya memantik gelombang demonstrasi yang sengit, baik dari kubu yang mendukung maupun yang menolak. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, satu pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah MBG benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi, atau justru sekadar proyek ambisius yang menggerus anggaran negara? Perdebatan ini tidak lagi hanya terjadi di media sosial, melainkan telah bergeser ke jalanan melalui aksi massa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah sepanjang Juni 2026.
Melihat kronologinya, gelombang penolakan terhadap program ini mulai memuncak sejak pertengahan Juni 2026 yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Pada Jumat (12/6/2026), massa berkumpul di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, untuk menyampaikan lima tuntutan utama yang salah satunya adalah menghentikan program MBG. Massa menilai program tersebut merupakan bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tuntutan rakyat yang mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Kritik senada juga menggema di Semarang ketika kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah untuk menuntut pembubaran program MBG sekaligus mengkritik masuknya institusi Polri dan TNI ke dalam ranah sipil.
Arus penolakan ini kemudian bergulir secara estafet dan semakin masif di Sumatra Utara. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) memulai pergerakan pada 15 Juni 2026 di depan Kantor DPRD Sumatra Utara dengan membawa spanduk kritikan tajam yang menolak MBG dan menuntut penyediaan lapangan pekerjaan. Dua hari berselang, tepatnya pada 17 Juni 2026, giliran mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) yang turun ke jalan dengan tuntutan serupa. Ketua Senat Mahasiswa Unimed, Muhammad Ade Ikhsani, menegaskan bahwa program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) berpotensi menjadi ladang korupsi baru yang membebani negara karena pengelolaan dapurnya dinilai tidak transparan.
Puncak eskalasi gerakan mahasiswa terjadi pada 22 Juni 2026 saat ratusan mahasiswa Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen menggelar aksi teatrikal pembakaran ban hingga merobohkan pagar gedung DPRD. Andro Siahaan, juru bicara aksi Universitas HKBP Nommensen, menilai program MBG belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara komprehensif. Ia menyoroti dominasi keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam struktur pelaksanaan program MBG yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. “Kami mempertanyakan mengapa banyak jabatan yang berkaitan dengan MBG diisi unsur TNI dan Polri. Apa kompetensi mereka dalam bidang gizi, pangan dan pendidikan? Program seperti ini seharusnya dikelola oleh tenaga yang memiliki keahlian sesuai bidangnya,” pungkasnya sebagaimana dikutip dari Waspada.id.
Selain kelompok mahasiswa, kalangan buruh pun turut menyuarakan kegelisahan yang serupa terhadap dampak ekonomi dari kebijakan ini. Massa buruh di Jawa Tengah yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat GERAM) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (24/6/2026). Koordinator aksi, Dani Eko Wiyono, menilai program MBG telah gagal mendongkrak perekonomian lokal di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, alokasi gizi dan keuntungan dari megaproyek ini justru lebih banyak dinikmati oleh pengusaha skala besar dibandingkan masyarakat luas. “MBG buat sejahterahkan rakyat, malah rakyatnya tidak sejahtera. Bergizinya malah ke pengusaha,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Tuntutan buruh pun menjadi lebih kompleks karena mereka sekaligus mendesak pembatalan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin mencekik daya beli harian mereka.
Sebaliknya, di seberang kubu yang menolak, gelombang dukungan dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung program ini juga tidak kalah nyaring disuarakan. Di Medan, ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara pada Jumat (19/6/2026). Sambil membawa spanduk-spanduk kreatif seperti “MBG Irit Jajan” dan “Yok Tata MBG”, mereka menyampaikan petisi agar program strategis nasional ini tetap dilanjutkan demi masa depan generasi muda. Sekretaris LMP MBG, Said Siregar, menyatakan bahwa hal yang dibutuhkan saat ini bukanlah penghentian total, melainkan perbaikan tata kelola, pengawasan yang ketat, serta peningkatan transparansi. Dukungan serupa juga dideklarasikan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur di ibu kota, serta Aliansi Masyarakat Lampung Dukung MBG di Bandar Lampung yang didominasi oleh kaum ibu karena merasa terbantu oleh pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan dapur komunitas.
Pemerintah sendiri mengklaim bahwa program skala nasional ini berjalan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 36,2 juta penerima manfaat telah menikmati program MBG dengan total distribusi mencapai sekitar 1,4 miliar porsi makanan di seluruh Indonesia. Berdasarkan basis data tersebut, pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan posisinya yang menghargai setiap aspirasi, baik yang pro maupun kontra, sekaligus membantah adanya mobilisasi atau pengondisian di balik aksi-aksi dukungan masyarakat. Kendati demikian, tantangan nyata dari segi anggaran tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pihak eksekutif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan adanya ketidakefisienan anggaran MBG yang mencapai Rp1,7 triliun per pekan, di mana total alokasi diproyeksikan melonjak tajam hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 dari yang sebelumnya hanya Rp71 triliun pada 2025.
Program Makan Bergizi Gratis kini benar-benar berada di persimpangan jalan yang krusial bagi masa depan bangsa. Di satu sisi, program ini menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang menginginkan perbaikan gizi anak-anak mereka melalui pelibatan akademisi, tim kesehatan, dan pelaku usaha lokal. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran besar mengenai potensi pembengkakan anggaran triliunan rupiah yang berisiko salah sasaran, keterlibatan aparat keamanan di luar kompetensi pangan, serta pengabaian terhadap akar masalah kemiskinan yang sistemik. Di tengah perdebatan yang terus beradu tajam di jalanan, pemerintah dituntut untuk melakukan evaluasi yang objektif dan transparan. Bagaimanapun juga, hajat hidup dan kualitas masa depan jutaan anak Indonesia kini tengah dipertaruhkan di antara ambisi proyek nasional dan ketatnya pengawasan keuangan negara.
Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.
Leave a comment