Pelayanan Sosial di Era 4.0 dan Peran Teknologi dalam Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Jihan Marwa Alya

Suara USU, Medan. Setelah terjadi beberapa kali perubahan teknologi dalam dunia industri, akhirnya banyak pihak menyuarakan adanya keberadaan Revolusi Industri 4.0. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya Revolusi Industri 4.0 itu? Revolusi Industri 4.0 merupakan fase transformasi industri yang mengintegrasikan teknologi digital, otomatisasi, dan data besar ke dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Fase ini ditandai dengan inovasi di mana semua bidang kehidupan berlomba-lomba menghasilkan ragam inovasi untuk mempermudah kehidupan. Inovasi dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan kecepatan ini, terjadi terobosan baru pada era sekarang dalam skala eksponensial, bukan dalam skala linear. Namun, untuk mencapai potensi penuh, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan Sosial 4.0 sendiri merupakan bentuk modernisasi pelayanan sosial yang mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek pengelolaan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya membawa efisiensi dalam pelaksanaan program-program sosial, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi pilar penting dalam mendukung upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu inovasi penting adalah kehadiran berbagai situs web resmi pemerintah yang menyediakan akses layanan sosial secara daring. Munculnya situs seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Platform ini memungkinkan pengelolaan data penerima bantuan sosial dilakukan secara digital dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat distribusi bantuan. Masyarakat kini dapat mengakses informasi terkait bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya secara daring. Ini merupakan tanda digitalisasi dan otomatisasi layanan publik.

Selain munculnya banyak situs web, platform seperti Kitabisa.com, WeCare.id, dan Bersedekah.com menjadi contoh konkret inovasi dari sektor nonpemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses penggalangan dana dan distribusi bantuan. Melalui crowdfunding berbasis daring, siapa pun dan di mana pun bisa menjadi bagian dari solusi sosial, baik itu untuk membantu pengobatan, pendidikan, atau bencana alam. Kita yang sebelumnya harus secara tatap muka memberi bantuan sosial, tetapi berkat banyak platform digital seperti yang telah disebut di atas, kita dapat melakukannya secara daring. Dengan satu klik, masyarakat bisa menyumbang, mengikuti perkembangan donasi, dan memastikan bahwa bantuannya tepat sasaran. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi ternyata juga bisa menjadi jembatan antara empati sosial dan efektivitas tindakan.

Tak hanya di bidang filantropi dan bantuan tunai, transformasi digital juga masuk dalam bidang pelayanan kesehatan sosial. Banyak rumah sakit dan puskesmas kini memiliki layanan pendaftaran daring, telemedisin, dan integrasi dengan BPJS Kesehatan, yang mempercepat dan mempermudah proses pelayanan bagi masyarakat. Bahkan, data rekam medis kini dapat diakses secara digital, memudahkan rujukan dan penanganan lanjutan. Ada juga Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, telah mengembangkan sistem data yang mendukung pelayanan sosial berbasis teknologi. Salah satu inisiatif unggulannya adalah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang menyatukan berbagai data sosial ekonomi dalam satu sistem tunggal. Data ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Menurut BPS, pada 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,36 persen, atau sekitar 25,90 juta jiwa, dan data semacam ini penting untuk mengukur efektivitas kebijakan serta intervensi sosial yang dijalankan.

Secara keseluruhan, Pelayanan Sosial 4.0 membawa harapan baru dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang lebih adil, cepat, dan inklusif. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan merata, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjawab tantangan kesejahteraan secara lebih efektif.

Artikel ini adalah publikasi tugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Sosial dengan Dosen Pengampu Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP. dan Dra. Berlianti, M.SP.

Redaktur: Indira Rivany