Oleh: Cintantya Danastri Daniswara Zebua
Suara USU, Medan. Dalam upaya memahami dampak sosial dan lingkungan akibat penggunaan pukat trawl, kami, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari mata kuliah Pekerja Sosial Internasional, Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, melakukan analisis kasus (case method). Kelompok ini terdiri dari Cintantya Danastri Daniswara Zebua (220302006), Tania Putri Ananda (220302012), Enjelina Elisabet Simbolon (220302042), dan Renata Elfrina Br. Sinurat (220302056) dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Fajar Utama Ritonga, S. Sos., M. Kesos. Analisis kami berfokus pada efek pukat trawl terhadap kesejahteraan nelayan tradisional, khususnya di wilayah Belawan, serta dampak ekologis yang ditimbulkan.
FAO (Food and Agriculture Organitation) baru-baru ini memperkirakan hampir 7 juta ton hasil tangkapan sampingan yang dibuang ke laut oleh nelayan komersial setiap tahunnya. Ini setara dengan 8% dari seluruh hasil tangkapan perikanan laut dunia. Industri penangkapan pukat-hela (trawl) di perairan tropis adalah pelanggar utama penangkapan HTS yang diperkirakan mencapai 27% dari seluruh hasil tangkapan yang dibuang ke laut di seluruh dunia. Akibatnya, nelayan kecil di kawasan tersebut terpaksa meninggalkan mata pencaharian mereka atau berpindah ke zona penangkapan yang lebih jauh.
Di Indonesia, penggunaan trawl juga dilarang karena dianggap tidak efektif dan diyakini dapat merusak keanekaragaman hayati bawah laut. Saat jaring trawl yang besar dan berbobot ditarik melintasi dasar laut, maka segala sesuatu yang kebetulan menghalangi akan ikut tersapu juga. Ini berdampak pada banyak tertangkapnya spesies non target atau biasa disebut tangkapan sampingan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat trawl akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat trawl dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut (food security) akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.
Sebagai respons, Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada tahun 2015 sempat melarang penggunaan alat ini melalui Permen KP No. 2 Tahun 2015. Namun, implementasi aturan ini di lapangan kerap mandul, terutama di daerah seperti Belawan.
Didalam jurnal yang ditulis oleh Kusbianto dan kawan-kawannya tahun 2021 yang melakukan penelitian tentang strategi pemecahan masalah di nelayan tadsional di Belawan menyatakan bahwa masalah keberadaan alat tangkap trawl yang masih beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional dan berskala kecil merupakan rangking ke empat dengan skor 77,33% (Kuat). Berita serupa juga dilaporkan oleh PAB Indonesia 24 Juli 2024 bahwa pukat trawl telah merajalela di Gabion Belawan membuat resah nelayan tradisonal karena hasil tangkapan mereka semakin lama semakin berkurang.
Dalam wawancara dengan Pak Deni, seorang nelayan tradisional Belawan, ia mengungkapkan, “Dulu, kami bisa mendapatkan cukup ikan untuk keluarga dan dijual. Sekarang, hasil tangkapan semakin sedikit karena pukat trawl mengambil semuanya, bahkan ikan-ikan kecil. Sulit bagi kami untuk bertahan seperti ini.” Suara ini mewakili banyak nelayan tradisional yang merasa terpinggirkan oleh praktik tidak adil ini.
Dari sisi ekologis, kami sebagai mahasiswa yang telah belajar di mata kuliah Dasar Perikanan Tangkap, memahami bahwa pukat trawl merusak ekosistem dengan menjaring ikan kecil yang belum berkembang biak, mengganggu dinamika populasi. Praktik ini tidak selektif, tidak berkelanjutan, dan mengancam keseimbangan ekosistem perairan.
Sebagai mahasiswa yang juga telah mempelajari Dinamika Populasi Ikan, kami memahami bahwa overfishing mengakibatkan stok ikan menurun drastis, sehingga populasi tidak sempat pulih. Penurunan stok ini memaksa nelayan meningkatkan upaya penangkapan dan jumlah trip, yang justru memperburuk kondisi. Bagi masyarakat tradisional, situasi ini sangat memberatkan karena mereka bergantung pada alat tangkap sederhana dan wilayah penangkapan terbatas, sehingga tidak mampu bersaing dengan praktik penangkapan berlebihan seperti pukat trawl.
Sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, solusi untuk menanggulangi pukat trawl dimulai dengan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya keberlanjutan ekosistem laut. Mahasiswa dapat melakukan pendampingan melalui pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan seperti jaring insang atau bubu. Selain itu, riset tentang stok ikan dan dinamika populasi akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pengelolaan perikanan berbasis data.
Dari sisi masyarakat, peran kelompok nelayan tradisional sangat penting untuk menjaga keberlanjutan laut. Mereka dapat membentuk koperasi yang memperkuat posisi tawar mereka terhadap praktik perikanan destruktif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan alat tangkap ilegal juga diperlukan, misalnya melalui kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS).
Secara hukum, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas pukat trawl dengan meningkatkan frekuensi patroli di wilayah rawan pelanggaran seperti Belawan. Penegakan aturan, seperti Permen KP No. 2 Tahun 2015, harus dilaksanakan secara konsisten dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, penyediaan insentif bagi nelayan yang beralih ke alat tangkap ramah lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah penggunaan pukat trawl.
Langkah sinergis dari mahasiswa, masyarakat, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjaga kesejahteraan nelayan tradisional.
Artikel ini adalah publikasi tugas Mata Kuliah Pekerja Sosial Internasional dengan Dosen Pengampu Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos.
Redaktur: Khalda Mahirah Panggabean
Leave a comment