Sebanyak 332 Purnawirawan TNI Ajukan 8 Tuntutan ke Prabowo, Termasuk Evaluasi Wapres

Reporter: Syafira Sari

Suara USU, Medan. Wakil Presiden ke 14 Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka telah menjalani masa jabatannya selama 8 bulan setelah resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Gibran saat ini mencatat sejarah menjadi wapres termuda dalam sejarah Indonesia pada usia 37 tahun. Kedudukan dirinya sebagai wakil presiden saat ini menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat, dengan munculnya pro dan kontra yang mencerminkan dinamika opini publik terhadap kebijakan politik yang memungkinkan terjadinya kenaikan jabatan tersebut, yang dinilai sebagian pihak sarat akan kepentingan dan problematika legitimasi.

Saat ini, terdapat delapan tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk respons terhadap situasi sosial-politik yang tengah berlangsung di tanah air. Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan sosial yang cukup kompleks. Terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu utama, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang kurang terjangkau oleh pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Isu kesehatan mental, pengangguran kaum muda, dan kualitas pendidikan juga menjadi perhatian, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang memperlebar jurang akses dan kesempatan antar kelompok masyarakat. Selain itu, meningkatnya polarisasi di media sosial mencerminkan adanya fragmentasi sosial yang dapat mengancam kohesi nasional jika tidak ditangani secara bijak.

Secara politik, Indonesia berada dalam masa transisi penting menyusul hasil pemilihan umum terbaru yang membawa Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Meskipun proses pemilu telah selesai, perdebatan mengenai netralitas institusi negara, independensi Komisi Pemilihan Umum, serta kontroversi hukum yang memungkinkan pasangan calon tertentu maju ke kontestasi politik, masih hangat diperbincangkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan degradasi demokrasi, terutama dengan munculnya wacana politik dinasti dan praktik kekuasaan yang dinilai politis oleh sebagian masyarakat sipil dan kelompok oposisi.

Dari sisi ekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, namun disertai dengan tantangan struktural. Inflasi yang terkendali dan meningkatnya investasi asing menjadi indikator positif, tetapi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan lemahnya hilirisasi industri menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi global. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun ambisius, menimbulkan pro dan kontra terkait keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan. Pada sisi lain, digitalisasi ekonomi dan penguatan UMKM menjadi peluang besar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dilansir dari tvOnenews, Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, baru-baru ini merespons pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 tuntutan. Seusai bertemu dengan Prabowo pada Kamis (25/4/2025), Wiranto menyampaikan bahwa Presiden menghargai dan memahami pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, Wiranto menegaskan bahwa Presiden tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut.

Menurut Wiranto, Presiden perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental. “Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto dalam keterangan resmi Istana Kepresidenan, dikutip Jumat (25/4/2025).

8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI mencakup berbagai isu penting, mulai dari desakan untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai landasan sistem hukum dan pemerintahan, hingga permohonan agar dilakukan reshuffle kabinet. Salah satu tuntutan yang menarik perhatian publik adalah dorongan agar pejabat yang memiliki keterkaitan dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dievaluasi atau diganti.

Berikut isi lengkap 8 pernyataan forum purnawirawan TNI yang ditujukan ke Presiden Prabowo:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan;
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN;
3. Menghentikan PSN (Proyek Strategis Nasional) PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan;
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya;
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3;
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo;
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri;
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pernyataan ini telah mendapat dukungan dari 332 Purnawirawan TNI, yang terdiri atas 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Dikutip dari idntimes para purnawirawan TNI mengungkapkan bahwa mereka telah mengirimkan surat untuk meminta pertemuan dengan Presiden Prabowo, namun surat tersebut tidak mendapat balasan dari Istana. Namun, setelah seruan dari para purnawirawan TNI menjadi perhatian publik, Prabowo mengubah pendiriannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu akhirnya membuka kemungkinan untuk bertemu dengan para purnawirawan TNI yang mendesak pencopotan Gibran. Pernyataan ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Dudung menyatakan bahwa ia belum mengetahui kapan pertemuan itu akan berlangsung, tetapi memastikan bahwa Prabowo akan menerima para purnawirawan tersebut. “Bahkan beliau (Presiden Prabowo) akan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka, tidak ada masalah,” ujar Dudung. Dudung menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dengan bijak usulan dari para purnawirawan TNI dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikannya secara konstitusional, karena sebagai Presiden, Prabowo tidak bisa langsung menerima begitu saja usulan tersebut

Fenomena munculnya 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo Subianto mencerminkan kegelisahan sebagian kelompok elite militer terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini. Salah satu tuntutan yang paling menyita perhatian publik adalah usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai berkaitan erat dengan persoalan legitimasi dan praktik politik dinasti. Di tengah berbagai tantangan nasional mulai dari ketimpangan sosial, polarisasi politik, hingga problematika hukum dan pemerintahan tuntutan tersebut menjadi cerminan dari kritik dan harapan terhadap kepemimpinan baru yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo yang merespons tuntutan tersebut secara terbuka, namun tetap hati-hati, menandakan adanya ruang dialog antara pemerintah dan kelompok purnawirawan. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang inklusif, di mana kritik tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai masukan konstruktif dalam membangun bangsa. Namun demikian, setiap usulan terutama yang menyangkut posisi konstitusional seperti wakil presiden harus melalui jalur hukum dan mekanisme yang sah agar tidak menimbulkan instabilitas politik.

Ke depan, komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang bijak dari pemimpin negara sangat dibutuhkan. Harapannya, semua pihak baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun purnawirawan dapat bergandengan tangan menjaga keutuhan bangsa dan merumuskan arah pembangunan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Redaktur: Khairani