SUARA USU
Opini

Akademisi Bersuara: Pemimpin Indonesia Kehilangan Pegangan

Reporter: Fathan Mubina

Suara USU, Medan. ‘Sadar’ menjadi kata pilihan penulis untuk menggambarkan rentetan fenomena satu pekan terakhir yang terjadi di Indonesia. Akademisi akhirnya sadar bahwa sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini merupakan sebuah kejanggalan demokrasi, kejanggalan Pancasila sebagai dasar negara.

Beberapa perguruan tinggi melayangkan kritisi terhadap Kepala Kabinet Indonesia Maju, Ir. H. Joko Widodo. Apa yang di kritisi? Mari kita ambil dari perguruan tinggi paling masyhur Universitas Indonesia. UI memiliki empat poin antara lain: pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, kedua menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakukan, berlangsung secara jujur dan adil, ketiga menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, keempat menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal dengan ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.

Poin pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Berdasarkan data dari SETARA Institute menunjukan bahwa angka kebebasan berekspresi dan berpendapat dari 2019 hingga 2023 terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat Indonesia. Poin kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakukan, berlangsung secara jujur dan adil. Bukan sebuah rahasia Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia memiliki keberpihakan dan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki olehnya untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Tanpa intimidasi disini merujuk kepada banyak hal, salah satunya bisa jadi kepada kejadian beberapa pekan yang lalu. Saat itu seluruh kepala desa suatu kabupaten di Indonesia dikumpulkan dalam sebuah acara dari dinas untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres, dan ini merupakan rahasia umum, pemerintah seharusnya tidak melakukan tindakan mengelak, akan tetapi badan pengawas pemilu setempat merespon bahwa tidak ada ajakan untuk memilih paslon dalam acara tersebut. Poin ketiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menegaskan bahwa ASN dan pejabat pemerintah lainnya untuk netral bahkan membatasi seluruh postingan para ASN untuk tidak mengunggah foto-foto yang memiliki pose tertentu, dan hal tersebut tertera dengan jelas, sama halnya dengan tentara dan polisi yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban Indonesia dengan cara tidak memihak kepada salah satu paslon. Lagi-lagi yang terjadi ialah sebaliknya, bahkan tentara yang masih aktif menjadi salah satu tim sukses paslon capres dan cawapres. Kabar baiknya, tentara tersebut dikonfirmasi secara langsung bukan bagian dari tim sukses setelah tertangkap basah oleh kamera. Point keempat,  menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal dengan ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Perguruan tinggi sebagai salah satu lumbung cendekiawan diharapkan menjadi pilar yang mengawasi dengan ketat jalannya Pemilu 2024. Bukan berarti karena rektor dilantik oleh Menteri Pendidikan, lantas rektor menjadi babu pemerintah, hal ini merupakan satu hal yang perlu digarisbawahi oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Dari kejadian yang terjadi belakangan ini kita dapat melihat bagaimana sikap kampus kita terhadap pemerintahan saat ini, apabila kampus kita membiarkan hal ini terjadi begitu saja tanpa adanya kritisi, boleh jadi pemimpin perguruan tinggi kalian adalah babu pemerintah.

Keempat poin diatas hanya berasal dari satu perguruan tinggi masyhur di Indonesia, bagaimana dengan yang perguruan tinggi lain? Bahkan dalam salah satu poin Universitas Islam Indonesia (UII) meminta agar pasangan calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Salah satu kritik paling pedas terhadap pemerintahan saat ini.

UII yang juga menjadi tempat salah satu cawapres mengabdi, lantang menyuarakan kritik. Hasilnya cawapres tersebut mundur dari kementerian. Salah satu langkah yang menarik dari dinamika Pemilu 2024 ini. Dan yang paling menarik dari semua kritikan-kritikan yang melayang adalah respon dari objek kritikan yang tak lain dan tak bukan yaitu Bapak Presiden Indonesia. “Itu hak demokrasi, harus kita hargai”, respon Joko Widodo di Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung.

Setelah begitu banyak kritik terhadap kursi kekuasaan, jawaban Jokowi merupakan satu hal fenomenal, penulis yakin bahwa peristiwa ini tidak akan terlupakan, terlebih dikalangan akademisi. Kritik yang disampaikan oleh perguruan tinggi bukan seperti kita orang-orang awam berbicara, kritik yang disampaikan oleh para akademisi dijamin oleh mereka yang memiliki gelar profesor. Gelar profesor tidak didapatkan dengan cara memiliki paman yang berkuasa, secara akademis para profesor merupakan orang yang sangat sistematis, tidak kurang penjelasan dari A sampai Z. Kesimpulan akhir yang didapatkan ketika sejumlah orang dengan pikiran paling sistematis berkata A, maka A menjadi Fakta. Lebih mudahnya fakta ini disebut sebagai kebenaran.

Kebenaran yang disampaikan oleh akademisi ini ditanggapi dengan sangat datar oleh Jokowi,  “Itu hak demokrasi, harus kita hargai”. Tanggapan ini merupakan tamparan keras terkhusus bagi seluruh akademisi di Indonesia dan pecut yang sangat tajam bagi seluruh rakyat Indonesia. Izinkan penulis menerjamahkan respon dari Jokowi terkait dengan seluruh kritik yang sampai kepadanya. Apabila diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sarkastik, maka bunyinya seperti ini “silahkan anda mengkritisi saya karena itu merupakan hak demokrasi, begitu juga halnya dengan saya yang memiliki hak untuk tidak peduli”. Penulis bisa jadi salah dalam menafsirkan perkataan dari Joko Widodo, namun satu hal yang bisa dipastikan dalam beberapa hari kedepan atau beberapa pekan kedepan, para rektor dari perguruan tinggi mendapatkan tekanan, hal ini dinyatakan langsung oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tindakan ini merupakan sesuatu yang kelewatan, isu dimakzulkan sudah naik beberapa waktu belakangan, bukan tidak mungkin apabila presiden saat ini dimakzulkan. Bapak Presiden Republik Indonesia diakhir masa jabatannya memikul pundak yang berat, seluruh rakyat Indonesia tentu tidak menginginkan adanya pertumpahan darah dalam pewarisan kekuasaan saat ini. Sikap yang objektif sangat dituntut kepada presiden saat ini. Objektivitas mungkin hanya pelajaran yang mudah saat kita duduk sebagai ketua kelas, namun untuk presiden, objektivitas merupakan PR paling besar saat ini yang perlu dibenahi.

 Redaktur: Feby Simarmata

Related posts

Website Kawula 17 Bantu Tentukan Pilihan Capres dan Cawapres

redaksi

Menanamkan Kesadaran Toleransi Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama

redaksi

Undur Masa Jabatan Demi Penuhi Janji Kampanye?

redaksi