BEM USU Berkolaborasi dengan IMPRODIAP Gelar Diskusi Publik Bahas Kinerja Kebijakan Publik

Reporter: Vimelia Hutapea dan Chairani

Suara USU, Medan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) melalui Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (IMPRODIAP) USU menggelar diskusi publik bertema “Audit Kinerja Implementasi Kebijakan Publik: Menelaah Hambatan dan Program yang Berdampak bagi Masyarakat”. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (04/12) di Aula Serbaguna FISIP USU dan diawali dengan persembahan tarian tradisional serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ketua panitia, Bobby Jordan, menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih untuk memantik mahasiswa memahami urgensi kebijakan publik. “Karena kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon akademisi, calon pejabat publik, kita harus mengerti apa itu kebijakan dan bagaimana membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tema ini juga diangkat karena akhir-akhir ini banyak permasalahan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.

Ketua Umum IMPRODIAP, Valentino Simamora, turut menyampaikan bahwa forum diskusi ini hadir karena melemahnya daya kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. “Ruang diskusi publik ini dibuat kolaborasi dengan BEM USU supaya ke depannya dapat meningkatkan daya kritis mahasiswa khususnya mahasiswa USU. Karena kami juga melihat diskusi publik di USU hanya dilakukan beberapa kali dan hanya beberapa HMJ yang mau melakukannya. Jadi kami ingin membuat forum untuk mengasah daya kritis mahasiswa USU, tidak hanya FISIP,” katanya.

Paparan materi diisi oleh tiga narasumber. Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.I.P., M.Si., membahas evaluasi kebijakan dari perspektif ilmiah. Ia menyoroti empat masalah utama kebijakan publik, mulai dari tumpang tindih aturan hingga orientasi jangka pendek yang menyebabkan efektivitas kebijakan dipertanyakan serta melahirkan kebijakan yang kontraproduktif. Dr. Sally menegaskan bahwa analisis kebijakan membutuhkan pemahaman lingkungan kebijakan, kebutuhan publik, serta evaluasi atas kegagalan formulasi, implementasi, dan kapasitas SDM aparatur.

Dari sisi kesehatan dan realita lapangan, Prof. Dr. Dr. Ridha Dharmajaya, Sp. BS (K), mengulas hak masyarakat atas layanan kesehatan. Ia menekankan bahwa layanan kesehatan seharusnya universal, adil, komprehensif, dan mudah diakses. Namun, ia menyoroti berbagai persoalan seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, fasilitas rumah sakit publik yang belum memadai, hingga ketergantungan pada rumah sakit swasta yang rentan saat terjadi bencana, seperti yang baru terjadi di Pulau Sumatera.

Sementara itu, Ranto Sibarani, S.H., M.H., memaparkan perspektif hukum dalam implementasi kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan seharusnya berpijak pada kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Regulasi yang tidak sinkron, menurutnya, kerap menjadi akar persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM BEM USU, Rico Manurung, menyampaikan bahwa BEM USU membuka ruang kolaborasi diskusi publik bagi seluruh himpunan jurusan di USU. “Kami membuka peluang bagi HMJ atau organisasi lain untuk kolaborasi dengan BEM USU,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan diskusi publik pertama BEM USU yang berkolaborasi langsung dengan HMJ. “Sebelumnya kolaborasi dengan cipayung. Dari diskusi ini kami berharap materi yang diberikan dapat dipahami oleh peserta tentang bagaimana sikap seharusnya dalam mengkritik. Tidak asal kritik, tapi harus jelas,” tambahnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Daniel NP Tampubolon ini ditutup dengan ajakan kepada mahasiswa untuk terus mengembangkan daya kritis dan memahami kebijakan secara komprehensif agar kebijakan publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Redaktur: Merry Agnus Dei Gultom