Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Jaminan Sosial di Kecamatan Medan Labuhan

Oleh: Felix Timothy Hasudungan Siburian/Khairunnisya Rachman/Fazia Zahra

Suara USU, Medan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar. PKH dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan untuk anak-anak, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas (Sanjaya, 2022).

Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Kota Medan. Kecamatan ini mencerminkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sering ditemui di daerah perkotaan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. PKH hadir sebagai upaya konkret untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan intervensi yang langsung menyentuh keluarga-keluarga miskin di wilayah ini (Saragi, 2021).

Keberhasilan PKH di Kecamatan Medan Labuhan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk mekanisme pelaksanaan program, efektivitas penyaluran bantuan, dan partisipasi aktif dari penerima manfaat. Evaluasi terhadap efektivitas PKH menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas PKH dapat diukur dari beberapa indikator, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kemampuan keluarga penerima manfaat untuk keluar dari jerat kemiskinan (Karmeli, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini telah diterapkan di Kecamatan Medan Labuhan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah atau ibu hamil. Dengan adanya PKH, diharapkan keluarga miskin dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan akses layanan publik.

PKH memiliki fokus utama pada peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Di Kecamatan Medan Labuhan, program ini mendorong anak-anak dari keluarga penerima manfaat untuk tetap bersekolah. Keluarga yang memiliki anak usia sekolah wajib memastikan anak-anaknya terdaftar dan hadir secara rutin di sekolah. Selain itu, ibu hamil dan anak-anak balita diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan secara berkala di puskesmas.

PKH di Kecamatan Medan Labuhan terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin. Banyak orang tua merasa terbantu dengan adanya bantuan untuk kebutuhan pendidikan, seperti membeli seragam dan alat tulis. Namun, meskipun bantuan tunai ini mampu meringankan beban keluarga, tantangan tetap ada dalam hal kualitas pendidikan dan motivasi anak-anak untuk terus bersekolah. PKH juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak. Hal ini penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga miskin, yang biasanya terbatas dalam akses ke fasilitas kesehatan. Namun, ada beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya, seperti kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dan jarak ke puskesmas yang cukup jauh untuk beberapa keluarga.

Dalam wawancara dengan salah satu pendamping sosial PKH, Ibu Rina, ia menceritakan pengalamannya mendampingi keluarga penerima manfaat di Kecamatan Medan Labuhan. “PKH ini sangat membantu keluarga-keluarga miskin. Kami melihat adanya peningkatan dalam partisipasi sekolah anak-anak dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak,” jelasnya. Namun, Ibu Rina juga menjelaskan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. “Ada beberapa keluarga yang masih belum sepenuhnya memahami bahwa bantuan ini bersyarat. Mereka harus memenuhi kewajiban, seperti memastikan anak-anaknya sekolah dan memeriksakan kesehatan ibu hamil. Kalau tidak, bantuan bisa dihentikan,” ujarnya.

Ibu Rina juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong keluarga untuk benar-benar mandiri. “Bantuan tunai ini memang meringankan beban ekonomi mereka, tapi untuk benar-benar keluar dari kemiskinan, butuh lebih dari sekadar bantuan tunai. Banyak dari mereka masih kesulitan untuk mandiri secara ekonomi, apalagi kalau pendapatan mereka masih sangat terbatas,” ujarnya lagi.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Rina berharap adanya penguatan program pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat. “Saya berharap ada lebih banyak program pendampingan yang bisa membantu mereka memperoleh keterampilan yang bisa meningkatkan pendapatan, supaya mereka tidak terus bergantung pada bantuan sosial,”

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu program pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin di Kecamatan Medan Labuhan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai bersyarat, tetapi juga menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Dari penelitian ini, terlihat bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi.  Namun, meski ada peningkatan dalam beberapa aspek, tantangan masih ada, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Bantuan tunai yang diberikan membantu meringankan beban ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Beberapa keluarga masih menunjukkan ketergantungan pada bantuan, dan upaya untuk mandiri secara ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Dari wawancara dengan pendamping sosial, terlihat bahwa kendala dalam pelaksanaan PKH juga terkait dengan pemahaman yang masih rendah dari beberapa keluarga mengenai persyaratan program. Selain itu, akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan lain yang menghambat optimalisasi program. Untuk meningkatkan efektivitas PKH ke depannya, dibutuhkan strategi penguatan, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, agar keluarga penerima manfaat dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial secara berkelanjutan. Pendampingan yang lebih intensif dan peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya kemandirian juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki hasil dari program ini di masa mendatang.

Artikel ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Asuransi dan Sistem Jaminan Sosial dengan Dosen Pengampu Ibu Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP., dan Ibu Dra. Berlianti, M.SP.

Redaktur: Khalda Mahirah Panggabean