Indonesia Suram, Menimbang Pesan Prabowo Soal Pilihan ke Luar Negeri

Oleh: Nur Padilah Ramadani

Suara USU, Medan. “Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan mencari negara lain.” (Kompas.com)

Kalimat tegas itu dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026. Dalam sekejap, potongan video tersebut menyebar di media sosial dan memicu perdebatan riuh di tengah publik. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap pandangan sebagian masyarakat yang menilai Indonesia masih dibelit berbagai persoalan berat.

Atas nama ketegangan politik, retorika keras kerap dianggap biasa. Atas nama ketegasan, sentilan kepemimpinan dipandang wajar. Namun persoalannya, mengapa keraguan dan keluh kesah masyarakat terhadap masa depannya sendiri justru dijawab dengan restu untuk pergi?

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kritik dan rasa cemas warga merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika pembangunan. Ketika masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai sulitnya lapangan kerja, tingginya biaya pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan, respons pemerintah adalah panggung utama yang dinilai. Tantangan terbesar seorang pemimpin bukan sekadar menepis skeptisisme, melainkan menghadirkan kebijakan yang memberi alasan kuat bagi warganya untuk bertahan dan percaya.

Setiap warga negara memang memiliki hak konstitusional untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk opsi bekerja atau mengadu nasib di luar negeri. Namun, ketika pesan “silakan pergi” keluar dari mulut seorang kepala negara, ia menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan retorika politik, Apakah pemerintah sudah cukup memberikan alasan agar warganya yakin bahwa masa depan mereka dapat dibangun di negeri sendiri?

Sebagai pemegang kendali utama penyelenggaraan negara, pemerintah memikul tanggung jawab besar dalam membangun optimisme publik. Kepercayaan terhadap masa depan bangsa tidak dibangun melalui narasi imbauan, melainkan lewat hasil nyata yang membumi dalam kehidupan sehari-hari.

Rasa percaya itu hadir ketika ekonomi berpihak pada rakyat kecil. Salah satunya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data publikasi resmi Kementerian Koperasi dan UKM (via Kemenkeu RI), sektor UMKM menyumbang sekitar 60,5% hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. UMKM adalah tulang punggung yang menopang hidup jutaan keluarga. Penguatan akses pembiayaan, perluasan digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha adalah langkah konkrit yang paling dibutuhkan untuk membuka peluang ekonomi secara inklusif.

Namun, di sisi lain, realitas ketenagakerjaan masih membenturkan harapan warga pada kenyataan pahit. Merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat masih mencakup sekitar 7,24 juta jiwa. Ketika lapangan kerja formal makin terbatas dan tingkat kesejahteraan belum merata, dorongan bagi angkatan kerja muda untuk mencari penghidupan di luar negeri (brain drain) bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan pilihan rasional demi bertahan hidup.

Keluh kesah dan kritik masyarakat kerap disalahartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan atau hilangnya rasa nasionalisme. Padahal, pandangan tersebut mengabaikan fakta dasar, masyarakat yang mempertanyakan kondisi ekonomi atau mengkhawatirkan masa depan Indonesia justru sedang menunjukkan kepeduliannya. Kritik adalah cerminan dari harapan akan perbaikan.

Seorang pemimpin idealnya memeluk keresahan warganya dengan menghadirkan solusi. Ketika sebagian masyarakat merasa Indonesia belum menyediakan ruang tumbuh yang layak, jawaban yang dibutuhkan bukanlah imbauan untuk pasrah atau ajakan untuk angkat kaki, melainkan pembenahan sistemis pada tata kelola pemerintahan.

Negara-negara maju tidak mencapai kemakmuran secara instan. Mereka membangun kepercayaan masyarakat melalui pembentukan institusi yang bersih, pendidikan yang terakses merata, serta kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan warga. Indonesia memiliki potensi yang melimpah, namun potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang efektif agar manfaatnya tidak berhenti di atas kertas atau hanya dinikmati segelintir pihak.

Persoalan ini tidak pernah berkaitan dengan larangan pemerintah untuk bersuara tegas. Tidak ada yang meminta retorika kepemimpinan menjadi steril. Namun, kepemimpinan justru mencapai nilai tertingginya ketika ia mampu merangkul mereka yang ragu dan meyakinkan mereka yang hampir putus asa.

Indonesia membutuhkan kebijakan publik yang menghadirkan kepastian, lapangan kerja yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan publik yang responsif, serta kesejahteraan yang terus meningkat. Ketika masyarakat melihat peluang dan kepastian masa depan yang terang di negeri sendiri, keinginan untuk berpaling ke negara lain akan berkurang secara alami.

Publik kerap diminta untuk tidak ragu dan terus optimistis. Padahal, yang seharusnya dihadirkan adalah alasan nyata agar rasa ragu itu menghilang dengan sendirinya.

Selama kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat, selama kepastian masa depan masih menjadi barang mahal, rasa ragu itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya terendam di dalam hati warganya menunggu jawaban nyata, bukan sekadar imbauan untuk angkat kaki.

Redaktur: Rifatul Suaidah