IPM Sumut, Antara Triliunan Rupiah dan Asa yang Tak Sampai

Oleh: Nanda Shohibul

Suara USU, Medan. Di atas kertas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampak begitu serius dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setiap tahunnya, triliunan rupiah digelontorkan dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, apakah anggaran sebesar itu telah benar-benar berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari warga Sumatera Utara?

Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pendapatan daerah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp12,46 triliun, kemudian naik menjadi Rp13,45 triliun pada 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp14,77 triliun pada tahun 2024. Di sisi lain, belanja daerah pun turut mengalami peningkatan. Dari angka Rp12,64 triliun pada 2022, jumlah belanja melonjak menjadi Rp14,85 triliun pada 2024, yang berarti terjadi peningkatan sekitar 17,4 persen dalam dua tahun.

Secara teoritis, peningkatan anggaran publik ini semestinya menjadi landasan kuat untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Tambahan anggaran seharusnya memungkinkan pemerataan layanan, peningkatan infrastruktur sosial, dan percepatan pemenuhan hak-hak warga negara.

Namun, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru menunjukkan hal sebaliknya. Selama periode 2022 hingga 2024, IPM Sumatera Utara hanya meningkat dari 74,51 menjadi 75,76. Kenaikan 1,68 persen dalam tiga tahun ini tergolong stagnan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan APBD yang jauh lebih tinggi dalam periode yang sama. Fakta ini menyiratkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan anggaran dengan hasil pembangunan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Dengan kata lain, meski anggaran membengkak, hasil pembangunan justru berjalan lambat. Ironi ini memperkuat dugaan bahwa anggaran besar belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup warga.

Peluang untuk mendorong kemajuan daerah sebenarnya sangat terbuka. Tetapi, peluang tersebut akan menjadi ilusi apabila dana yang tersedia tidak dikelola dengan strategi yang matang, tepat sasaran, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan. Masalah utamanya bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan pada bagaimana anggaran itu dialokasikan, dikawal, dan diukur dampaknya. Tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output), pembangunan akan tetap menjadi proyek administratif belaka tanpa makna substantif bagi kehidupan masyarakat.

Menilik dari sektor pendidikan, peningkatan anggaran semestinya difokuskan pada hal-hal mendasar yang mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara merata. Prioritas utama mestinya mencakup peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta penyediaan makanan bergizi bagi siswa guna menurunkan prevalensi stunting yang masih tinggi. Namun, kenyataan di lapangan acap kali jauh dari harapan. Anggaran yang semestinya menyasar kebutuhan mendasar justru lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial, pelatihan formalitas, atau pengadaan yang berorientasi pada pelaporan administratif belaka bukan pada hasil nyata di lapangan. Akibatnya, transformasi pendidikan yang diharapkan tak kunjung terwujud, terutama bagi wilayah-wilayah yang paling membutuhkan sentuhan negara.

Situasi serupa terjadi pula di sektor kesehatan. Meskipun anggaran meningkat, pemerataan layanan kesehatan belum juga tercapai. Sebaran tenaga medis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara fasilitas kesehatan di daerah pelosok tetap minim dan tidak memadai. Rumah sakit dan puskesmas di daerah terpencil sering kekurangan dokter, obat-obatan, dan peralatan medis yang layak. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa gunanya anggaran besar jika masyarakat di perbatasan dan pedalaman tetap kesulitan mengakses layanan dasar seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, atau pertolongan pertama bagi penyakit kronis?

Disisi lain, setiap tahunnya pemerintah daerah mengumumkan sejumlah program prioritas dengan label yang menjanjikan mulai dari pendidikan gratis, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), hingga subsidi kesehatan. Di atas kertas, berbagai program tersebut tampak menggugah dan seolah menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, di balik semua kemasan program itu, publik jarang diajak untuk menilai dan mengevaluasi seefektif apa sesungguhnya program-program tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Apakah angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan? Apakah akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah, terutama bagi masyarakat di kawasan terpencil dan tertinggal? Apakah pendapatan masyarakat desa meningkat secara nyata? Sayangnya, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar itu kerap tidak tersedia secara terbuka, karena pemerintah daerah lebih sibuk menyusun laporan keberhasilan administratif dibanding membangun mekanisme evaluasi berbasis dampak sosial. Tanpa indikator sosial yang konkret dan terukur, alokasi anggaran hanya akan berputar di lingkaran birokrasi, tidak pernah benar-benar menjelma sebagai kesejahteraan yang dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, data tahun 2023 menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah anak putus sekolah di Indonesia. Sekitar 7.600 siswa jenjang sekolah dasar dan menengah pertama harus menghentikan pendidikan mereka. Penyebabnya bukan semata kemalasan atau rendahnya minat belajar, melainkan karena kebijakan bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial justru terjebak dalam distribusi yang tidak akurat dan tidak adaptif terhadap kondisi lapangan.

Ironisnya, dua wilayah yang selama ini digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Sumatera Utara, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang justru menyumbang angka tertinggi anak putus sekolah. Fakta ini merupakan tamparan keras bagi narasi kemajuan yang kerap diulang dalam pidato-pidato pejabat daerah. Ketika daerah yang paling diunggulkan pun gagal menjamin akses pendidikan dasar bagi anak-anaknya, maka dapat dibayangkan betapa rapuhnya fondasi pembangunan di daerah-daerah yang lebih tertinggal.

Sementara itu, pengakuan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada 29 April 2025, semakin mengukuhkan kenyataan pahit ini. Ia menyatakan bahwa empat dari tujuh daerah tertinggal di provinsi ini terletak di Kepulauan Nias. Retorika kembali muncul, untuk siapa sebenarnya pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan? Apakah pembangunan yang digulirkan hanya untuk menciptakan citra positif di kota-kota besar, ataukah ia memang menyasar pada pemenuhan hak dasar seluruh warga, tanpa terkecuali?

Selama anggaran tidak diarahkan secara prioritas kepada daerah-daerah tertinggal, maka ketimpangan ini akan terus berlarut-larut. Wilayah yang sudah lebih berkembang akan semakin kokoh, sementara yang tertinggal akan semakin terpinggirkan. Pembangunan yang bersifat inklusif, yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial, seharusnya menjadi prinsip yang mendasari pengelolaan anggaran. Bukan sekadar jargon dalam dokumen perencanaan yang hanya berfungsi untuk memenuhi tuntutan birokrasi dan statistik belaka.

Kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang tampak menjanjikan, tetapi peningkatan angka tersebut tidak otomatis berarti tercapainya kemajuan yang substansial. Jika angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara hanya naik 1,68 persen dalam tiga tahun terakhir, maka jelas ada yang keliru dalam alokasi dan penggunaan anggaran. Anggaran yang besar belum tentu menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, serta fokus yang tepat pada kebutuhan riil masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah daerah membenahi orientasi pengelolaan anggaran. Fokus harus bergeser dari banyaknya kegiatan dan proyek yang hanya bersifat administratif, menuju pada keberhasilan sosial yang terukur. Keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah proyek yang selesai, tetapi harus berdasarkan dampak sosial yang nyata seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan ketimpangan antarwilayah, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap daerah tertinggal harus menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah tidak boleh hanya mengedepankan laporan-laporan yang tersusun rapi di meja rapat sebagai ukuran keberhasilan. Pembangunan sejati diukur dari berapa banyak masyarakat yang kehidupannya benar-benar berubah dan membaik akibat kebijakan yang diambil. Keberhasilan itu tidak terukur hanya dengan angka-angka di atas kertas, tetapi dengan kualitas hidup yang semakin meningkat di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari bangsa yang merdeka, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan dan keterisolasian. Sudah saatnya Sumatera Utara mengubah paradigma pembangunan yang berorientasi pada angka dan citra, menuju pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan yang sejati, yang dirasakan oleh masyarakat, tanpa terkecuali.

Redaktur: Jesika Yusnita Laoly