Oleh: Muhammad Ar Rofi NST
Suara USU, Medan. Dunia yang mengejar kemajuan kini justru melunturkan nilai kemanusiaan. Di tengah gemuruh peluncuran gawai baru, suara dentingan palu di Afrika Tengah terus terdengar bukan di ruang produksi berteknologi tinggi, melainkan di lubang tambang sempit tempat anak-anak memikul beban yang bukan miliknya. Setiap detiknya, logam-logam berharga di tanah Kongo diubah menjadi simbol gengsi global, sementara nyawa dan masa kecil manusia dilupakan.
Republik Demokratik Kongo (RDK) menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sekitar 35 persen cadangan kobalt dunia berasal dari negeri itu mineral utama dalam pembuatan baterai gawai, mobil listrik, dan berbagai perangkat elektronik (Trade Panel International Limited). Namun, kekayaan itu berbanding terbalik dengan nasib rakyatnya. UNICEF memperkirakan sekitar 40.000 anak di RDK bekerja sebagai penambang mineral kobalt, sebagian besar di wilayah Katanga. Anak-anak ini menghabiskan hari-harinya mengeruk tanah dengan tangan kosong, tanpa perlindungan keselamatan, demi mengisi rantai pasok global yang menyalakan smartphone di tangan kita.
Ironisnya, laporan Amnesty International (2023) menunjukkan bahwa tambang-tambang di Afrika Tengah, termasuk di Kongo dan Zambia, kerap beroperasi tanpa standar keselamatan dan mengabaikan hak asasi manusia. Anak-anak menanggung risiko longsor, keracunan, dan kekerasan fisik. Padahal, di usia mereka seharusnya bermain atau bersekolah. Amnesty juga mencatat adanya pemindahan paksa warga demi perluasan tambang dan pengabaian terhadap standar lingkungan.
Fenomena ini bukan rahasia umum. Bukan hanya Kongo, tetapi juga Zambia dan Myanmar menghadapi krisis serupa akibat lemahnya tata kelola sumber daya alam dan tekanan geopolitik. Permintaan global terhadap kobalt dan mineral penting lainnya meningkat tajam seiring derasnya produksi gadget baru. Menurut Counterpoint Research (2024), pengiriman smartphone dunia naik 4 persen dibanding tahun sebelumnya, menandai kebangkitan pasar setelah pandemi. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat keempat pengguna smartphone terbanyak di dunia (Tempo.co).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Databoks Katadata menunjukkan, nilai impor smartphone Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai US$1,57 miliar. Angka ini mencerminkan betapa kuatnya ketergantungan masyarakat pada perangkat digital, di saat sisi lain rantai pasoknya menyisakan tragedi kemanusiaan di negara-negara penambang.
Smartphone kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol status sosial. Setiap perilisan produk baru memicu euforia konsumen untuk tampil “update” dengan tren global. Gengsi menjadi budaya yang sulit dihindari, bahkan menyalip pertimbangan moral. Dalam psikologi konsumsi modern, fenomena ini dikenal sebagai “tech consumerism” gaya hidup yang menilai kemajuan dari kecepatan mengganti perangkat, bukan dari keberlanjutan atau etika di baliknya.
Namun, di balik layar sentuh yang licin dan iklan berkilau itu, ada paradoks besar: teknologi yang dimaksudkan untuk memudahkan hidup manusia justru memperlebar jurang empati. Cobalt Institute (2024) mencatat bahwa lebih dari 70 persen produksi kobalt dunia berasal dari RDK, dan sekitar 15–30 persen di antaranya diekstraksi melalui tambang rakyat (artisanal mining) yang sulit diawasi. Kompleksitas rantai pasok membuat perusahaan sulit menelusuri asal mineral hingga ke tambang kecil celah yang memungkinkan praktik eksploitasi terus berlangsung.
Kita jarang memikirkan asal bahan di dalam perangkat yang kita gunakan. Setiap sentuhan di layar ponsel seolah tanpa konsekuensi, padahal di sisi lain dunia ada tangan kecil yang menambang demi memenuhi hasrat konsumtif global. Inilah paradoks kemajuan modern: teknologi mempercepat komunikasi manusia, namun sekaligus memperlambat kepedulian sosial.
Krisis kemanusiaan di Kongo dan negara sekitarnya tidak akan terselesaikan hanya dengan empati. Diperlukan sistem yang transparan dan akuntabel dari hulu ke hilir rantai pasok. Pemerintah negara-negara produsen mineral mesti memastikan pekerja tambang, termasuk anak-anak, terlindungi dari eksploitasi. Di sisi lain, perusahaan teknologi global harus bertanggung jawab penuh terhadap sumber bahan baku produk mereka. Amnesty International menyoroti bahwa sebagian besar perusahaan besar termasuk merek ternama di industri smartphone dan mobil Listrik belum mampu menjamin bahwa kobalt yang mereka gunakan bebas dari kerja paksa dan pekerja anak.
Sebagai negara dengan konsumsi smartphone tinggi, Indonesia tidak bisa berpangku tangan. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan perdagangan yang berorientasi pada produk etis dan berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui penerapan due diligence supply chain, yaitu kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan asal bahan baku dan memastikan rantai pasok bebas pelanggaran HAM. Di ranah internasional, kerja sama multilateral sangat penting untuk menegakkan standar hak asasi manusia dalam industri mineral teknologi.
Namun, tanggung jawab tidak hanya ada di tangan pemerintah dan korporasi. Konsumen juga memegang peran kunci. Pilihan sederhana seperti memperpanjang usia pakai perangkat, membeli produk dengan rantai pasok transparan, dan menolak budaya “upgrade tanpa alasan” dapat menekan laju eksploitasi. Di era digital ini, kesadaran konsumen dapat menjadi bentuk perlawanan moral terhadap industri yang rakus.
Teknologi seharusnya hadir untuk mempermudah hidup manusia, bukan membebani sebagian lainnya. Nyatanya, kenyamanan yang kita rasakan hari ini lahir dari penderitaan yang tak terlihat. Kemajuan yang sejati bukanlah tentang siapa yang tercepat mengikuti tren, tetapi siapa yang paling manusiawi dalam memaknainya.
Sudah saatnya kita berhenti menilai kemajuan dari angka penjualan atau model terbaru, dan mulai mengukurnya dari seberapa adil proses di baliknya. Gengsi tak pernah sebanding dengan harga kemanusiaan. Di ujung rantai pasok yang panjang itu, ada anak-anak Kongo yang mengingatkan kita bahwa setiap kemajuan harus berpihak pada manusia bukan mengorbankannya.
Redaktur: Jesika Yusnita Laoly
Leave a comment