Reporter: Priyanka Az Zahra
Suara USU, Medan. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan metode pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kemudahan, fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan membuat QRIS semakin digemari sebagai pilihan transaksi digital. Meskipun sebelumnya telah digunakan di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, kini QRIS terus memperluas jangkauannya ke kancah internasional. Rencana penerapan metode pembayaran ini di negara-negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, semakin memperkuat eksistensinya sebagai sistem pembayaran digital lintas negara.
Dilansir dari Kompas.com, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa metode transaksi QRIS akan mulai diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jepang dan Tiongkok mulai 17 Agustus 2025. Kompas juga mengutip pernyataan dari situs Antara, di mana Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa uji coba kerja sama QRIS dengan Jepang telah dimulai sejak Mei 2025, setelah melalui serangkaian proses dengan otoritas sistem pembayaran di negara tersebut.
“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan QRIS di tanggal 17 Agustus yang akan datang” ujar Filaningsih di Konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI pada 21 Mei lalu.
Melalui situs Tribun Kaltim, Filianingsih memaparkan bahwa pemutakhiran beberapa bidang, seperti bisnis, teknis, serta operasional sudah disetujui oleh Union Pay International di China dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
Dikutip dari situs Kompas, BI juga sedang melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain, seperti India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Dengan India, Filianingsih memaparkan bahwa saat ini tahap kerja sama masih berada pada tahap diskusi antara ASPI dan National Payments Corporation of India (NPCI), selaku lembaga yang menangani sistem keuangan India.
Di lain sisi, penelaahan dan penyelesaian masih dilakukan oleh ASPI dengan Korean Financial dari Korea Selatan. Bank Indonesia juga turut serta melakukan dialog dengan Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) yang merupakan bank sentral Kerajaan Arab Saudi. Ministry of Hajj and Umrah (MHU), yang merupakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, juga memberikan dukungan positif terhadap penerapan QRIS di negara mereka. Tentunya, hal ini beririsan dengan rencana yang dilakukan BI untuk mengembangkan layanan transaksi QRIS ke kancah internasional.
“Mudah-mudahan nanti dengan kita akan lanjut di akhir bulan ini akan ada diskusi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah dari Saudi Arabia,” tutur Filianingsih.
Walaupun QRIS berkembang pesat di Indonesia, kontroversi tetap datang menyapanya. Melalui situs Metro TV News, Amerika Serikat menilai bahwa penyusunan metode transaksi ini, termasuk Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), tidak melibatkan pihak internasional. AS juga beranggapan bahwa kedua sistem pembayaran tersebut tidak dirancang sesuai dengan standar sistem pembayaran global.
Dilansir dari situs Pasar Dana, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dengan tegas menyatakan bahwa sistem pembayaran antarnegara bergantung pada kesiapan masing-masing pihak. Menurutnya, BI tetap terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan negara mana pun-termasuk Amerika Serikat.
Redaktur: Muhammad Halim
Leave a comment