Penulis: Grace Pandora Sitorus
Suara USU, Medan. Reformasi Tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, di mana suara rakyat menuntut perubahan dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, beberapa tahun setelah peristiwa bersejarah tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan korupsi yang merajalela. Menariknya, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa lulusan perguruan tinggi menjadi penyumbang korupsi terbesar di negara ini.
Berdasarkan data dari ICW yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 45% dari kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Ini mencakup lulusan perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Melihat angka ini, kita perlu memahami mengapa lulusan perguruan tinggi menjadi penyumbang korupsi terbesar di Indonesia.
Pendidikan tinggi merupakan tonggak kehidupan bagi banyak orang, di mana mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Namun, dalam beberapa kasus, pendidikan tinggi juga dapat menjadi medan pertempuran moral. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk lulusan dengan kualifikasi tinggi, persaingan dalam mencari pekerjaan yang baik semakin ketat. Beban finansial yang tinggi, ekspektasi keluarga, dan tuntutan sosial dapat menimbulkan tekanan yang kuat pada lulusan perguruan tinggi.
Salah satu alasan lulusan perguruan tinggi terlibat dalam korupsi adalah kurangnya nilai moral dan etika yang kuat dalam pendidikan mereka. Meskipun kurikulum pendidikan tinggi secara luas mencakup aspek akademik, kemampuan teknis, dan keterampilan profesional, penting juga untuk memperkuat nilai-nilai etika, kejujuran, dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan pendidikan moral dan etika sepanjang studi harus menjadi fokus utama dalam membangun karakter individu.
Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Banyak lulusan perguruan tinggi yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang setara dengan pendidikan mereka. Keputusan untuk terlibat dalam praktik korupsi dapat menjadi jalan pintas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara finansial.
Peringatan reformasi tahun 1998 harus menjadi panggilan bagi kita semua untuk merenung dan melanjutkan perjuangan melawan korupsi. Reformasi tersebut tidak hanya tentang menggulingkan rezim otoriter, tetapi juga mengusung nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menerjemahkan semangat reformasi ke dalam pendidikan adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan korupsi di masa depan.
Lulusan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi agen perubahan dan inovasi, sayangnya sering kali menjadi penyumbang korupsi terbesar di Indonesia. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Penting untuk meningkatkan pendidikan moral dan etika di perguruan tinggi dan penting juga bagi kita untuk memiliki kesadaran untuk mempertahankan moral. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan perjuangan reformasi 1998 dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Gimana nih Sobat Suara USU, semoga kita dapat betul-betul amanah ya sebagai agen perubahan dan inovasi dan tentunya dengan selalu menjaga integritas kita.
Redaktur: Anna Fauziah Pane