Media Asing Soroti IKN yang Masih Lengang di Tengah Progres Pembangunan

Oleh: Faaza Haqqiya Assyauqie

Suara USU, Medan. Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Baru-baru ini, media ternama asal Inggris, The Guardian, menyoroti proyek ambisius tersebut melalui artikel berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’” atau “Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, Terancam Menjadi Kota Hantu”, yang dirilis pada Rabu, 29 Oktober 2025. Dalam laporannya, The Guardian menyoroti bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendanaan negara untuk pembangunan IKN terus menurun dan minat pegawai untuk pindah dari Jakarta masih rendah. Kondisi ini membuat kawasan IKN tampak sepi dan belum menunjukkan geliat kehidupan sebagaimana yang diharapkan.

Pembangunan IKN sejatinya dimulai pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proyek ini dirancang untuk menggantikan Jakarta yang dinilai terlalu padat dan tercemar, serta diharapkan rampung tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Namun, belakangan muncul kekhawatiran bahwa pembangunan IKN mengalami stagnasi akibat menurunnya alokasi dana negara. Penurunan anggaran ini dikhawatirkan menghambat proses pembangunan dan memunculkan anggapan bahwa Nusantara berpotensi menjadi kota hantu.

Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto tercatat belum pernah berkunjung ke IKN sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski sejumlah infrastruktur utama seperti apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, bandara, sistem air, jalan raya, hingga istana negara dengan simbol burung garuda di puncaknya telah berdiri, kawasan tersebut masih tampak lengang. Hanya segelintir pekerja, tukang kebun, dan wisatawan yang terlihat beraktivitas di sana. Kepala dan wakil kepala Badan Otorita IKN bahkan telah mengundurkan diri pada tahun 2024. Saat ini, IKN baru dihuni oleh sekitar 8.000 pekerja konstruksi dan 2.000 pegawai negeri sipil—angka yang masih jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa kondisi tersebut membuat Nusantara layak disebut sebagai “kota hantu”. Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN tampak tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintahan saat ini. “Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia seolah mati segan, hidup tak mau,” ujarnya.

Data yang dikutip The Guardian menunjukkan penurunan drastis pada dana pembangunan IKN. Pada tahun 2024, dana mencapai £2 miliar atau sekitar Rp43 triliun, tetapi pada 2025 turun menjadi £700 juta (sekitar Rp15 triliun). Anggaran tahun 2026 bahkan diperkirakan hanya sebesar £300 juta atau sekitar Rp6 triliun. Tak hanya itu, investasi swasta juga menurun lebih dari £1 miliar (sekitar Rp21 triliun) dari target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Ia menjelaskan, “Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan Rp48,8 triliun bagi penyelesaian pembangunan IKN,” ujarnya usai rapat terbatas di Istana Presiden, 21 Januari 2025.

Basuki juga menampik tudingan bahwa proyek IKN terhambat karena kekurangan dana atau dukungan politik. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo bahkan menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan. Menurut Basuki, Presiden sempat menyampaikan kepadanya, “Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat lagi. Dana sudah ada, komitmen politik juga sudah ada, jadi tidak perlu diragukan. Dananya telah dialokasikan ulang, bukan dipotong,” tambahnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga menuai berbagai kritik dan kekhawatiran dari masyarakat serta kelompok lingkungan. Alih fungsi lahan untuk infrastruktur dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang serius. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 hektare hutan bakau telah ditebangi untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Seorang petani sekaligus nelayan setempat bernama Arman mengatakan bahwa pembangunan instalasi pengolahan air justru memperparah banjir dan menurunkan hasil panen warga. Ia menuturkan bahwa janji pemerintah mengenai penyediaan air bersih juga belum terealisasi hingga kini.

Selain itu, sejumlah masyarakat Nusantara turut merasakan dampak sosial ekonomi dari perlambatan pembangunan. Banyak usaha kecil yang semula berkembang karena kehadiran ribuan pekerja kini terpaksa gulung tikar akibat menurunnya aktivitas konstruksi. Para pekerja yang masih bertahan pun mengeluhkan penurunan upah meski jam kerja mereka justru bertambah. Menanggapi hal ini, pemerintah membantah tudingan bahwa proyek IKN menimbulkan dampak negatif. Menurut Basuki, masyarakat lokal telah dilibatkan dalam proses pembangunan dan diberikan kompensasi atas tanah mereka. Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan, dengan hanya mengembangkan seperempat dari total 252.000 hektare lahan IKN. “Sisanya akan tetap menjadi ruang terbuka hijau agar Nusantara tetap menjadi kota hijau dan berkelanjutan,” jelasnya.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, Nusantara tetap menyimpan pesona dan harapan. Keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Clariza, seorang pengunjung asal Sulawesi, mengaku kagum dengan suasana kota baru itu. Ia mengatakan bahwa Nusantara terasa seperti kota modern di luar negeri. “Rasanya seperti di luar negeri, bersih dan modern, sesuatu yang mustahil di tengah hutan,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa keberadaan ibu kota di wilayah timur Indonesia memberinya rasa bangga sekaligus keheranan. “Bagi kami yang tinggal di wilayah timur, rasanya lebih terpusat ketika ibu kota ada di sini, tapi juga aneh karena masih sepi,” ujarnya.

Melihat besarnya dana yang telah dialokasikan serta potensi strategis yang dimiliki, harapan terhadap terwujudnya Ibu Kota Nusantara kian besar. Proyek ini bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan simbol keberanian Indonesia menatap masa depan. Nusantara diharapkan menjadi cermin kemajuan bangsa, yakni sebuah kota yang bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga berkarakter, berkelanjutan, dan manusiawi.

Namun, keberhasilan Nusantara tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari seberapa mampu kota ini menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta harmoni dengan alam bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan komitmen, transparansi, dan keberpihakan pada lingkungan serta masyarakat, Nusantara berpeluang tumbuh sebagai mercusuar peradaban baru di jantung Kalimantan—menjadi penanda bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang sedang dibangun bersama.

Redaktur:  Axfeba Saragih