Pedagang Kaki Lima: Pilar Ekonomi Lokal dan Tantangan yang Dihadapi

Oleh: Alya Rahma Harianto/Nazwa Rasyiqah/Nazwa Vania/Irwansyah Putra/Fara Nabila/Nasywa Ananda/Phebe Vevila                       

Suara USU, Medan. Pedagang kaki lima (PKL) sering kali dianggap sebagai pilar penting dalam ekonomi lokal, terutama di kota-kota besar. Mereka memainkan peran krusial dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, PKL juga memberikan kontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan penghidupan bagi banyak individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Pedagang Kaki Lima (PKL) berperan penting dalam perekonomian lokal Indonesia, berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi banyak individu, terutama dari kelompok ekonomi lemah. Mereka menyediakan barang dan jasa yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat sekitar, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Namun, keberadaan PKL juga menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

·      masalah perizinan dan pengaturan dari pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan tata kota yang lebih teratur dan aman.

·      Persaingan dan Ketidakpastian Ekonomi: PKL menghadapi persaingan yang ketat, baik dari pedagang lainnya maupun dari pusat perbelanjaan formal yang memiliki fasilitas yang lebih baik.

·      Infrastruktur dan Aksesibilitas: Banyak PKL beroperasi di trotoar atau area publik yang mungkin tidak dirancang untuk kegiatan komersial. Ini bisa mengakibatkan masalah seperti kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, dan kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai.

Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, para PKL tetap mampu bertahan. Dengan modal yang minim, mereka menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menarik pelanggan. Untuk meningkatkan peran PKL dalam ekonomi lokal, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang lebih besar melalui kebijakan inklusif, pelatihan, akses pembiayaan serta infrastruktur yang mendukung operasi mereka.

Pilar ekonomi lokal pedagang kaki lima yaitu fleksibilitas bisnis, aksebilitas barang dan jasa, pendorong ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja.

Dalam konteks nilai Pancasila, semangat kerja keras dan kemandirian ini sejalan dengan nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Sila Kelima), yang menekankan pentingnya keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terlibat dalam sektor informal.

Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan dan usaha para pedagang. Perenerapan dari sila Pancasila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pedagang yang baik akan tentu menerapkan nilai kejujuran tersebut, seperti pedagang tidak akan membohongi para pembeli dengan mengurangi takaran yang seharusnya menjadi hak miliki pembeli. Sebagai contohnya, jika seorang pedagang memasarkan jual beli buah-buahan segar, maka pedagang tersebut tidak akan melakukan jual beli buah-buahan yang busuk atau menyelundupkan buah-buahan yang busuk terhadap barang dagangan pembeli.

Nilai kemanusian merupakan penerapan dari sila Pancasila yang kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain pedagang memiliki hubungan dengan Tuhan yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, pedagang juga harus memiliki hubungan yang baik terhadap manusia seperti yang tertulis pada sila kedua. Tutur kata, bicara, dan memberikan hak dari pembeli merupakan salah satu contoh penerapan nilai kemanusiaan dari penerapan Pancasila yang kedua tersebut.

Penerapan dari sila Pancasila ke tiga yaitu “Persatuan Indonesia” Menjaga Kerukunan Antar Pedagang, PKL yang mengedepankan persatuan akan menjaga hubungan baik dengan pedagang lain, tidak menciptakan persaingan tidak sehat, dan saling mendukung untuk kesejahteraan bersama.Menghormati Keberagaman Pelanggan, Sila ke-3 mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman. PKL yang menerapkan nilai ini akan melayani semua pelanggan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, serta memperlakukan mereka dengan adil. Dengan menjalankan nilai-nilai persatuan ini, PKL turut berkontribusi dalam memperkuat persatuan bangsa melalui aktivitas ekonomi yang harmonis dan saling menghormati di tengah keragaman masyarakat Indonesia.

Nilai musyawarah merupakan implementasi dari sila Pancasila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Nilai tersebut juga penting dalam penerapan pedagang atau pasar. Seperti pada kasus tawar menawar yang dilakukan di pasar. Jika harga yang dijual oleh penjual terlalu tinggi, maka pembeli dapat menawarkannya dengan cara yang baik-baik dan tidak terlalu menghina. Sebaliknya, jika tawaran yang ditawarkan oleh pembeli terlalu murah, maka penjual juga dapat menolaknya dengan cara yang baik pula. Sebagai contohnya bahwa harga beli yang dilakukan oleh pedagang juga cukup tinggi. Musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut jika dilakukan dengan baik-baik, maka akan memicu kerukunan dan tidak akan terjadi pertengkaran.

Nilai keadilan merupakan salah satu implementasi dari sila Pancasila yang kelima yaitu “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan adanya konsep keadilan yang diterapkan oleh pedagang kepada pembeli, maka hal tersebut tentu tidak akan merugikan siapapun. Jika pedagang tidak bersikap adil dalam melakukan jual beli, maka para pembeli akan merasa dirugikan. Sikap adil yang dimaksudkan disini contohnya adalah memberikan harga yang berbeda antara satu pembeli dengan pembeli yang lain. Sebagai contohnya dengan membeli barang yang sama, pedagang menjual kepada pembeli A dengan harga Rp.100.000,00, sedangkan pada pembeli B, pedagang menjualnya dengan harga Rp 150.000,00. Kejadian seperti itu tidaklah dapat bersikap adil. Jika pembeli A dan pembeli B bertemu dan membandingkan harga yang dibelinya dengan pedagang tersebut, maka akan muncul konflik dan akan menimbulkan berbagai macam bentuk permasalahan.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima adalah bagian penting dari tatanan ekonomi dan sosial Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, peran mereka tidak dapat diabaikan dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila. Mereka mencerminkan kerja keras, kemandirian, persatuan, serta keadilan sosial yang menjadi dasar dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mendukung keberadaan mereka dengan pendekatan yang manusiawi dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Artikel ini adalah publikasi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Dosen Pengampu Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.

Redaktur: Khalda Mahirah Panggabean