Oleh: Dhaveed Ryomero Lesmana, Nayla Fighrani, Charles, Syakila Nabiha, Willy Lauwins, Assyifa Izzati Naurah, Yoel Marpaung, dan Samriana Laura Sirait
Suara USU, Medan. Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga keluarga. Dalam sistem ini, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat, dengan peran domestik yang dibatasi oleh konstruksi sosial dan nilai-nilai konservatif. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, muncul berbagai bentuk perlawanan baru yang digerakkan oleh generasi muda, khususnya Generasi Z melalui media sosial. Di era digital ini, media sosial telah menjadi ruang penting untuk melawan budaya patriarki yang masih kuat mengakar di masyarakat. Gen Z, dengan kemampuannya beradaptasi dengan teknologi, memainkan peran signifikan dalam upaya tersebut.
Media sosial kini berfungsi sebagai arena terbuka untuk memperdebatkan gagasan serta nilai-nilai sosial. Generasi Z memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), dan YouTube untuk menyuarakan kritik terhadap praktik patriarki, mengedukasi masyarakat, serta menyebarkan pesan kesetaraan. Kampanye digital seperti #StopBodyShaming, #GirlsSupportGirls, dan #SetaraUntukSemua menjadi bukti bagaimana media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran publik. Namun, meskipun banyak yang berani menyuarakan perlawanan di dunia maya, hanya sedikit yang berani melanjutkannya dalam bentuk tindakan nyata. Konten yang merendahkan martabat perempuan tetap bertebaran di internet, dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Realitas tersebut menjadi cerminan bahwa cita-cita luhur Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab belum sepenuhnya terwujud. Sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan gender. Selama praktik dan konten patriarki masih merajalela, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dapat dikatakan utuh tercapai.
Jika dilihat dari dampaknya, media sosial memang menjadi alat penting dalam perlawanan terhadap patriarki. Aksesibilitas yang tinggi serta kecepatan penyebaran informasi menjadikannya sarana strategis bagi perubahan sosial. Namun, tantangan tetap muncul ketika suara-suara anti-patriarki hanya berhenti pada ranah digital. Sikap pasif ini menghambat terwujudnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial hanya dapat tercapai apabila kesetaraan gender diterapkan tidak hanya dalam wacana digital, melainkan juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Sinkronisasi antara gerakan digital dan aksi nyata sangat diperlukan agar prinsip keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Sebelum melakukan perlawanan terhadap patriarki, langkah mendasar yang harus dilakukan adalah memperkuat pemahaman konsep serta melakukan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender. Tanpa pemahaman yang tepat, gerakan perlawanan dapat kehilangan arah atau bahkan menjadi kontra-produktif. Pemahaman mendalam tentang konsep patriarki akan memperkuat kredibilitas, logika berpikir, serta dukungan publik. Gerakan yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan konteks sosial-budaya yang tepat akan memiliki fondasi yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi mengenai isu gender perlu digencarkan, baik melalui ruang akademik maupun platform digital.
Dalam upaya melawan patriarki, “api perlawanan” harus terus menyala melalui suara-suara pembaruan. Konsistensi menjadi kunci agar gerakan tidak meredup atau kehilangan dukungan publik. Dari perspektif sila kelima, perlawanan yang berkelanjutan mencerminkan keadilan yang dinamis dan progresif. Keadilan tidak dapat diwujudkan melalui perjuangan sementara; dibutuhkan upaya berkesinambungan agar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak serta kesempatan yang sama di ruang publik maupun domestik.
Perlawanan terhadap budaya patriarki tidak dapat dilakukan secara individual. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk laki-laki, sangat diperlukan. Ruang dialog yang inklusif dan konstruktif harus dibangun agar tercipta kesepahaman bersama. Kaum laki-laki perlu diajak untuk merefleksikan kembali peran dan privilese yang mereka miliki serta turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu mengambil peran aktif melalui kebijakan dan program yang berperspektif keadilan gender. Edukasi kritis tentang patriarki yang disampaikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas dapat membantu mengubah pola pikir serta perilaku yang masih bias gender.
Agar perlawanan Generasi Z terhadap patriarki semakin efektif, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan, antara lain meningkatkan literasi gender dan literasi digital melalui seminar serta konten edukatif; mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum; mendorong advokasi kebijakan publik yang melindungi hak perempuan dan kelompok rentan; serta memanfaatkan media sosial secara positif untuk menyebarkan informasi yang benar sekaligus melawan hoaks dan narasi misoginis.
Perlawanan Generasi Z terhadap budaya patriarki melalui media sosial merupakan bentuk transformasi perjuangan kesetaraan gender di era digital. Gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perjuangan ini tidak boleh berhenti pada ruang digital semata. Diperlukan tindakan nyata, pemahaman konseptual, serta kolaborasi lintas generasi untuk memastikan bahwa nilai keadilan dan kesetaraan benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial. Dengan konsistensi dan kesadaran kolektif, Generasi Z berpotensi menjadi motor perubahan menuju masyarakat Indonesia yang lebih adil, setara, dan beradab.
Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kuantitatif melalui kuesioner serta penelitian kualitatif melalui wawancara dengan Dosen FISIP, yaitu Bapak Rahman Malik, dan dibuat untuk memenuhi tugas Pendidikan Pancasila Kelas 42 dengan dosen pengampu Bapak Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.
Redaktur: Indira Rivany
Leave a comment