Pilkada, Pandemi, dan Bahaya yang Menanti

Suara USU, Medan. Pesta demokrasi tahun 2020 bertajuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diadakan serentak bulan Desember ini di Indonesia. Tak terkecuali di Kota Medan. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih merebak di segala penjuru daerah, KPU dan pemerintah tetap sepakat menggelar pesta demokrasi 5 tahun sekali ini. membuat banyak kalangan kecewa akan keputusan kelanjutan Pilkada 2020.

Tentu saja yang sangat krusial dan jadi perhatian utama adalah bahaya yang mengancam dari sisi kesehatan. Dokter Naufal, salah satu tenaga medis di USU, pada Sabtu (24/10) menjelaskan pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Menurutnya, Pilkada yang dilaksanakan di tengah Covid-19 bukanlah hal yang tepat walaupun dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

“Apakah melakukan pilkada dengan protokol kesehatan merupakan jalan terbaik? saya rasa tidak. Karena menurut saya tingkat kepatuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat sangat tidak terukur. Jika diambil nilai umum jelas sangat kurang. Apalagi disuruh untuk patuh terhadap protokol kesehatan selama proses Pilkada,”

Lebih lanjut, dr Naufal juga mengungkapkan bahwa pada kenyataan sehari-hari masih banyak masyarakat yang tak sesuai prosedur dan tak menaati protokol kesehatan.

Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Ditinjau dari Kesehatan

dr. Naufal juga menambahkan, Pilkada kali ini bisa saja mengakibatkan klaster baru secara prediktif karena sulitnya tracing atau melacak kasus Covid-19.

“Saya yakin mungkin akan muncul klaster dari proses Pilkada ini. Dikarenakan sulitnya tracing kasus, mencari sumber penularan itu sendiri nantinya juga sangat sulit. Maka menurut saya, klaster-klaster ini tidak cukup signifikan untuk dijadikan acuan tracing kasus,” ungkapnya saat memaparkan kemungkinan dampak buruk Pilkada nanti terhadap kasus Corona. “Sekaligus menyatakan bahwa kasus covid 19 ini sudah mengarah ke suatu endemis,” ucapnya.

Lebih lanjut, dr. Naufal juga mengatakan tidak melihat masalah ini dari kepentingan politik. Ia juga menyayangkan karena kepentingan masyarakat dipertaruhkan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

“Untuk kondisi yang belum berlangsungnya Pilkada saja sudah meningkat kasusnya, apalagi ketika Pilkada langsung, Jika kasus Covid-19 meningkat, maka biaya pengobatan rumah sakit, serta biaya tenaga medis juga meningkat,” ungkapnya.

“Saya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa nyawa jauh lebih penting dari proses Pilkada ini,” lanjut dokter lulusan USU itu.

“Harusnya sebagai intelektualitas, yang berada di strata 1 ke atas, termasuk pemangku kekuasaan memahami data yang general,”

Sikap KPU terkait Pilkada Serentak 2020

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (19/9/2020) lalu, saat disinggung tentang kemungkinan Pilkada 2020 ditunda, Arief Budiman selaku ketua KPU pusat mengatakan belum ada pikiran ke arah sana. “Belum ada pikiran itu. Ya mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini melandai sampai Desember nanti,” ujar Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy‘ari menyebutkan bahwa biaya pilkada 2020 berpotensi meningkat dari yang sudah dianggarkan jika dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. “Kecenderungannya biasanya agak berat dinamika membahas ini. Apalagi protokol Covid digunakan dan kemudian punya efek peningkatan biaya. Itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu dua hari pembicaraannya,” kata Hasyim.

Tanggapan Masyarakat Medan Terkait Pilkada Kali Ini

Pemilihan Walikota Medan Desember mendatang tentu juga mendapat berbagai respon dari masyarakat Kota Medan. Tidak sedikit yang menginginkan Pilkada ini ditunda karena ancaman virus Covid-19, namun juga ada yang tetap setuju dilanjutkan. Sharoncia (19) salah satu warga Medan mengatakan setuju apabila Pilkada diundur pada waktu yang tepat. “Kalau bisa tunggu sampai angka Corona sudah lumayan rendah baru dibuat saja Pilkadanya,” paparnya pada Suara USU.

Pemegang hak suara di Kota Medan lainnya, Raudhatul Jannah (19) mengatakan sebagai warga kota Medan menginginkan Pilkada ditunda karena keselamatan. “Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ini sebaiknya ditunda karena keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya,” ujar Raudhatul yang juga mahasiswa USU itu.

Sementara itu, Yessica (19), mengatakan Pilkada tetap dilanjutkan saja dengan alasan pergantian kekuasaan. “Menurut saya dilanjutkan saja. Soalnya harus ada pergantian kekuasaan juga. Mengingat pandemi masih berlanjut, mungkin bisa dilakukan kegiatan pilkada yang sesuai protokol kesehatan,” terangnya.

Penyunting: Kurniadi